Bisakah Swasembada Energi Melalui Biodiesel B60?

Perbesar

Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Jambi. ANTARA/Wahdi Septiawan

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Prabowo Subianto akan melecut program biodiesel 60 persen atau B60.
Pemerintah akan memangkas ekspor CPO untuk menggenjot produksi biodiesel.
Produksi CPO besar-besaran akan memicu deforestasi.

SWASEMBADA energi menjadi salah satu mimpi Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato pertamanya sebagai presiden, ia menyatakan bakal berusaha memenuhi kebutuhan energi nasional tanpa bergantung pada impor. Salah satu cara swasembada energi itu adalah produksi biodiesel. "Pemerintah yang saya pimpin akan berfokus pada swasembada energi," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Ahad, 20 Oktober 2024.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Salah satu pertimbangan Prabowo adalah Indonesia dikaruniai berbagai kekayaan sehingga tidak perlu bergantung kepada negara lain. Salah satunya minyak sawit yang bisa menghasilkan produk bahan bakar energi (BBN).

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan swasembada energi akan dicapai, yaitu mendorong bauran energi baru terbarukan, terutama melalui peningkatan komposisi pencampuran sawit dalam biodiesel hingga 60 persen atau B60.

Sampai saat ini, Indonesia mengaplikasikan program B35. Adapun mulai 1 Januari 2025, pemerintah akan menjalankan program mandatori B40 atau pencampuran 40 persen BBN dalam biodiesel. Bahlil yakin Indonesia bisa terus meningkatkan kadar BBN hingga 60 persen. Sebab, ia menilai pasokan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) cukup untuk memenuhi target tersebut.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun optimistis bisa terus menambah jumlah produksi biodiesel berbahan minyak sawit demi mewujudkan swasembada energi. Sejauh ini Kementerian Pertanian baru merancang program biodiesel 50 persen atau B50, belum sampai B60.

Bahan bakar biodiesel di Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

Amran memastikan, secara bertahap, program B40 akan berjalan pada awal 2024. Kemudian program B50 paling lambat pada 2026. Menurut dia, pabrik pengolah sudah siap, tinggal kapasitasnya ditingkatkan. Amran juga mengklaim suplai CPO yang dibutuhkan untuk program ini mencukupi.

Berdasarkan klaim Amran, produksi CPO di Tanah Air mencapai 46 juta ton dalam satu tahun. Sedangkan kebutuhan CPO dalam negeri 20 juta ton. Sisanya, sebanyak 26 juta ton, diekspor. Volume ekspor ini akan dikurangi untuk memenuhi mandatori B50 yang membutuhkan 5,3 juta ton CPO. "Enggak masalah kita potong ekspor. Tinggal negara mana pasti akan rewel sedikit," katanya di kantornya, Selasa, 22 Oktober 2024.

Pengamat energi dari Universitas Indonesia, Iwa Garniwa, mengatakan swasembada energi dengan biodiesel dari sawit dapat menguntungkan. Terutama dalam konteks mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Makin tinggi pencampuran bahan bakunya, makin berkurang impor BBM.

Tapi, menurut Iwa, tantangannya adalah stabilitas harga sawit. Apabila harga CPO di pasar internasional lebih tinggi daripada harga sawit setelah diolah menjadi biodiesel, produsen akan memilih untuk mengekspor. Karena itu pemerintah harus mampu menjaga stabilitas harga sawit nasional agar tetap menguntungkan produsen. Selain itu, harus ada komitmen membangun ekosistem yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar manfaat ekonominya lebih luas.

Persoalan harga CPO pun menjadi sorotan produsen. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Eddy Martono, mengatakan pemerintah tidak boleh gegabah dalam menjalankan program biodiesel.

Selain berdampak pada profit produsen, Eddy khawatir harga minyak nabati dunia akan melonjak apabila pemerintah memangkas ekspor CPO. "Pada akhirnya berdampak pada inflasi, seiring dengan mahalnya segala produk berbahan sawit," katanya di kantornya, Selasa, 22 Oktober 2024.

Berdasarkan penghitungan Gapki, ekspor CPO akan berkurang 2 juta ton ketika program B40 terealisasi. Kemudian ekspor akan menurun 6 juta ton untuk mengimplementasikan B50. Jika mengejar program B60, ia memperkirakan ekspor CPO terpangkas hingga 10 juta ton.

Menurut Eddy, anjloknya ekspor CPO demi program biodiesel juga berdampak pada penurunan pendapatan negara. Sebab, sejak 2023, ekspor CPO menghasilkan devisa terbesar kedua setelah batu bara, yaitu Rp 600 triliun.

Di sisi lain, Eddy menilai keinginan Prabowo mencapai swasembada energi lewat BBN berbahan sawit menjadi momentum pemerintah mengoptimalkan program peremajaan sawit rakyat atau PSR. Program itu berupa pemberian insentif sebesar Rp 60 juta kepada petani sawit untuk meremajakan lahannya.

Di lain pihak, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendukung program B60 sebagai bentuk penghiliran produk berbasis sawit. Kepala Departemen Advokasi SPKS Marselinus Andry mengatakan pemerintah harus melibatkan petani dalam penyediaan bahan baku biodiesel. Dengan begitu, petani juga mendapat manfaat program dan terintegrasi dalam rantai pasok.

Menurut Marselinus, pemerintah juga harus meninjau kembali kebijakan insentif biodiesel dari dana sawit. Seperti diketahui, pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan sawit yang mengarahkan CPO untuk produksi biodiesel. Insentif diberikan untuk menutup selisih harga indeks pasar biodiesel dan solar. Jumlah anggaran insentif tersebut pada tahun lalu mencapai Rp 30-31 triliun untuk penyaluran B35 sebanyak 13,15 juta kiloliter.

Penambahan komposisi campuran bahan baku akan mempengaruhi jumlah subsidi yang diberikan. "Karena itu, keterbukaan industri soal biaya produksi biodiesel sangat penting agar beban insentif yang ditanggung negara dapat dihitung ulang," katanya, Rabu, 23 Oktober 2024.

Marselinus juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan bahan baku lain, seperti minyak bekas atau used cooking oil. Penetapan proporsi campuran bahan baku ini penting untuk menghindari dampak negatif, seperti pembukaan lahan besar-besaran yang menyebabkan deforestasi.

Risiko terjadinya pembukaan lahan hutan besar-besaran ini diungkapkan juga oleh Rektor Institute Pertanian Bogor, Arif Satria. Untuk merealisasi program B50 saja, Arif memperkirakan ada pembukaan lahan perkebunan sawit baru seluas 9,2 juta hektare. Hal ini akan menyebabkan hilangnya cadangan karbon dan merusak biodiversitas.

Selain itu, Arif memperingatkan bahwa pengembangan B50 berpotensi meningkatkan risiko kelangkaan stok minyak goreng. Produsen akan cenderung menyalurkan CPO ke pabrik biodiesel karena tergiur insentif. Dampaknya, harga minyak goreng akan melambung. Untuk mengantisipasi itu, Arif menyarankan pemerintah mendorong peremajaan sawit ketimbang pembukaan lahan baru untuk meningkatkan produktivitas.