Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengemukakan pandangannya tentang kebijakan pemerintah Indonesia yang tak menggratiskan vaksin Covid-19 bagi seluruh penduduk. Faisal membandingkannya dengan alokasi anggaran untuk infrastruktur.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Untuk nyawa manusia kikir, untuk infrastruktur jor-joran,” ujar Faisal melalui cuitan dalam Twitter resminya @FaisalBasri, Ahad, 13 Desember 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kicauan itu menanggapi sebuah artikel yang berisi informasi tentang rencana Pemerintah Mesir menggratiskan vaksin Covid-19 bagi warganya. Faisal memandang dari sisi sisi pendapatan nasional bruto atau gross national income (GNI), pendapatan per kapita Mesir hanya dua per tiga dari total pendapatan Indonesia.
Pada 2019, pendapatan per kapita Mesir sebesar US$ 2.690. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia US$ 4.0550.
“Bukan infrastuktur yang adil dan beradab, kan?” tutur Faisal, mengimbuhkan.
Selain menyentil soal vaksinasi, Faisal juga menyinggung kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pengetesan Covid-19. Menanggapi kicauan pengikutnya, Faisal mengatakan jumlah pengetesan spesimen di India lebih banyak, yakni 110.896 per 1 juta penduduk. Sedangkan Indonesia, menurut Faisal, sebesar 23.224 tes per 1 juta penduduk.
“Pendapatan (GNI) per kapita 2019 India cuma (US)$ 2.130, separuh lebih sedikit dari Indonesia yang (US)$ 4.050,” tutur Faisal. “Mana kemanusiaan yang adil dan beradab?” ucap Faisal, melanjutkan.
Pemerintah telah mendatangkan 1,2 juta vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Sinovac Biotech Ltd. Vaksin tersebut belum bisa langsung disuntikkan ke masyarakat karena mesti menunggu emergency use of authorization atau EUA dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang rencananya terbit pekan ketiga Januari.
Dalam proses vaksinasi, penyuntikkan gratis hanya dilakukan untuk kelompok masyarakat dengan kriteria tertentu. Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun membuka peluang vaksin mandiri.
Menteri BUMN sekaligus Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir sebelumnya menargetkan vaksinasi mandiri dapat diberikan kepada 75 juta penduduk pada 2021. "Vaksin bantuan pemerintah nanti jumlahnya ditetapkan Kementerian Kesehatan, tapi vaksinasi mandiri kami targetkan 75 juta," ujar Erick, 12 Desember lalu.
Meski demikian, Erick Thohir mengatakan target vaksinasi bantuan pemerintah bisa sama atau lebih besar dari target vaksinasi mandiri. Vaksinasi bantuan pemerintah antara lain ditujukan bagi tenaga kesehatan, anggota TNI dan Polri, serta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan.
Foto 
