Tergantung Klien Utama

TIDAK lama lagi DPRD Jakarta akan memiliki gedung baru di Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Di atas tanah bekas kantor Kedutaan Besar Belanda itu akan berdiri sebuah bangunan mentereng berlantai empat persis di belakang kantor gubernur DKI Jakarta. Rencana gedung tersebut dikerjakan PT Arkonin sebagai pemenang pertama sayembara -- memperoleh hadiah Rp 10 juta -yang diumumkan akhir bulan lalu. Sebagai perencana, PT Arkonin menaksir gedung DPRD Jakarta yang mempunyai luas bangunan hampir 8.000 m2 itu akan menelan Rp 2,5 milyar. Biaya yang diajukannya itu memang tampak bersaing dibandingkan perhitungan 14 biro arsitektur yang juga mengikuti sayembara itu. Mereka mengajukan taksiran rata-rata di atas Rp 3 milyar. Dalam masa 17 tahun, Arkonin yang semula merupakan bagian PT Pembangunan Jaya telah menyelesaikan sekitar 300 proyek--kebanyakan milik Pemda DKI Jakarta. Di antara proyek besar yang direncanakannya: gedung Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kedubes Uni Soviet, dan Hotel Mandarin.semuanya di Jakarta. Bagi biro arsitektur yang mempunyai hubungan erat dengan bisnis jasa konstruksi, pemerintah masih tetap merupakan klien yang penting. Akibatnya, tentu saja, pasang surut bisnis biro arsitektur banyak ditentukan oleh besar kecilnya alokasi dana pembangunan yang disediakan pemerintah. "Semuanya itu toh tetap terantung pada minyak," ujar Ir. Suwarmo Soepeno, Direktur Parama Consultant. "Dulu sewaktu Pertamina naik di awal 70-an terjadi ledakan bisnis biro arsitektur. Sekarang agak melngendur. Tapi saya ramalkan empat atau lima tahun mendatang bakal meledak, itulah boom yang ditunggu," kata arsitek lulusan Melbourne itu. Berbeda dengan Arkonin, klien Parama sebagian besar adalah swasta, bahkan ada juga perusahaan asing seperti Unilever. Biro arsitektur itu, yang mengaku tidak dibacking perusahaan induk juga merencanakan pembangunan sejumlah dermaga pelabuhan, lapangan terbang, dan proyek transmigrasi. Dan beberapa gedung Kedubes Indonesia di luar negeri. Adakah kesulitan ditemui? Dengan terus terang Suwarmo menyebut standard fee--semacam imbalan yang diberikan kepada biro arsitektur--yang ditetapkan Bappenas (sebesar 3% dari total biaya proyek) "terlalu rendah". Maka sejumlah konsultan arsitektur sering membuat ketetapan imbalan sendiri jika berhubungan dengan swasla. Toh Sjaiful Arifin, Presdir Arkonin, bisa menganggap wajar. "Bappenas tidak met masukkan perencanaan instalasi ke dalamnya. Sementara standar Dewan Tehnik Pembangunan Indonesia menghitung semuanya," katanya. Jasa yang diberikan biro arsitektur kepada klien adalah memberikan ide dan merencanakan gambar. Sesudah klien menyetujui, biro arsitektur kemudian mengerjakan gambar detil dan memperinci anggaran. Proses perencanaan dan pengerjaan gambar ini bisa memakan waktu lama. "Sebagai contoh perencanaan arsitektur Hotel Mandarin memakan waktu dua tahun delapan bulan," kata Sjaiful. Tapi karena mungkin ingin meraih keuntungan lebih banyak, sejumlah biro arsitektur sering bertindak sebagai pemborong. "Itu bisa merusak citra biro arsitektur yang baik," kata Suwarmo. Untuk membereskan soal ini, tentu saja Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) yang lebih tahu.