Terkini Bisnis: Izin Ekspor Pasir Laut dan Dana Politik 2024 hingga Rp 300 M Belanja Sistem IT BPJS

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menanggapi langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Izin itu dibuka melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Abdul mengatakan, pertimbangan dilarangnya ekspor pasir laut sudah jelas dalam undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. "Kalau kita pahami, bahwa penambang pasir memang merusak lingkungan dan masyarakat sekitar, terutama berdampak kepada profesi masyarakat kecil seperti nelayan," katanya.

Hasil analisa Pusat Kajian Maritim, kata Abdul, ada dugaan terbitnya peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2023 ini dengan penghalusan bahasa sedimentasi laut, merupakan upaya pemerintah untuk mengenjot pendapatan PNBP. "Sikap ini diambil di tengah besarnya utang pemerintah dan tidak kunjung jelasnya investor proyek ibu kota negara (IKN)," kata Abdul.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Selanjutnya: Antisipasi Serangan Siber, BPJS Ketenagakerjaan Siapkan..

2. Antisipasi Serangan Siber, BPJS Ketenagakerjaan Siapkan Biaya IT hingga Rp 300 Miliar

Bercermin dari serangan siber yang dialami oleh Bank Syariah Indonesia (BSI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyiapkan modal untuk memperkuat keamanan IT hingga Rp 300 Miliar. 

"Dari belanja modal itu sendiri kita ada Rp 200-300 miliar untuk keamanan sistem, memang kalau dibandingkan perbankan angkanya enggak cukup besar," ujar Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan pada Senin, 29 Mei 2023. 

Menurutnya, modal yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan sudah cukup signifikan. Namun, ia tak menampik pihaknya masih perlu membangun keamanan siber dengan bekerja sama dengan pihak lain seperti kementerian dan lembaga, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta pakar siber di industri ini. 

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

3. Pemerintah Siapkan Fasilitas Check In Penerbangan di Stasiun Manggarai atau Bekasi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penumpang kereta Bandara dari luar kota membutuhkan suatu fasilitas tertentu. Contohnya layanan check in penerbangan yang dapat memudahkan penumpang dengan banyak barang. "Salah satu yang kami pikirkan adalah bagaimana check in itu tidak lagi di Bandara tapi di stasiun kereta api, baik itu di Manggarai atau di Bekasi contohnya," tutur Budi di Stasiun BNI City, Jakarta Selatan pada Ahad, 28 Mei 2023. 

Layanan yang sama, tuturnya, juga akan dibuat dari Bandara balik menuju Jakarta. Sehingga, penumpang tidak perlu mengangkut barangnya sendiri. Budi menuturkan penumpang hanya tinggal pergi ke satu konter, sehingga barang mereka sudah terkumpul di satu tempat.

Kemudahan-kemudahan ini, tuturnya, akan pemerintah buat sistemnya. Tidak hanya terbatas layanan tersebut, Budi mengaku sudah berdiskusi untuk membuat angkutan umum yang ada di Jakarta lebih efisien dan bisa dijangkau di seluruh wilayah. Terlebih untuk moda transportasi kereta api. 

Berita lengkap bisa dibaca di sini. 

Selanjutnya: Sri Mulyani Anggarkan Rp 8 Triliun ...

4. Sri Mulyani Anggarkan Rp 8 Triliun untuk Soft Diplomacy dengan Negara Lain

Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menganggarkan Rp 8 triliun untuk mendukung soft diplomacy dengan negara lain melalui program-program Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).

Salah satu program tersebut adalah penyaluran bantuan 1,5 juta dosis Vaksin Pentavalen yang diproduksi oleh PT Bio Farma untuk Nigeria.

"Pengiriman vaksin ke Nigeria ini merupakan langkah awal dari berbagai program melalui LDKPI dari hasil kelolaan endowment fund yang telah dialokasikan sebesar Rp 8 triliun untuk mendukung diplomasi, khususnya soft diplomacy," kata Menkeu dalam Pelepasan Bantuan Vaksin Pentavalen Indonesia untuk Nigeria di Tangerang, Minggu, 28 Mei 2023.

Sri Mulyani mengatakan setiap tahun ia membuat anggaran khusus untuk dana abadi LDKPI yang akan diwujudkan menjadi program diplomasi oleh Dewan Pengawas LDPKI, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

5. 24 Kloter Haji Berangkat dari Bandara Kertajati dengan Maskapai Saudi Airlines

Menteri Agama Yaqut Cholil dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melepas penerbangan haji pertama di Bandara Kertajati di Majalengka pada Minggu, 28 Mei 2023 malam. Yaqut mengatakan, saat ini Bandara Kertajati baru dimanfaatkan oleh jamaah haji asal Jawa Barat. Tahun depan dia berharap lebih banyak lagi jemaah haji dari berbagai daerah berangkat melalui Bandara Kertajati.

“Jawa Tengah bagian barat dan selatan itu lebih dekat ke sini daripada ke Solo. Mungkin nanti Pak Dirjen (Kementerian Agama) bisa direkayasa bagaimana agar ini bukan hanya dimanfaatkan calon jamaah dari Jawa Barat. Dan penerbangan-penerbangan untuk umroh saya kira sudah bisa dimulai dari sini,” kata Yaqut dalam keterangannya, Senin 29 Mei 2023.

Yaqut mengingatkan cuaca ekstrem di Arab Saudi ke jemaah haji. Dia mengklaim, Kementerian Agama sudah mewanti-wanti jamaah untuk mempersiapkan diri menghadapi cuaca ekstrem, terutama pada jamaah lansia. Pada 28 Mei 2023 lalu, temperatur udara di Arab Saudi dilaporkan menembus 50 derajat Celcius.

“Petugas kita siapkan untuk menghadapi cuaca yang sangat ekstrem panasnya. Juga petugas untuk lansia. Kita tahu jamaah lansia ini sepertiga dari total jamaah. Jadi kurang lebih 60 ribu dari 221 ribu itu lansia. Kita sudah siapkan petugas-petugas khusus untuk mendampingi lansia ini supaya bisa beribadah dengan tenang, nyaman, dan tentu lancar,” kata Yaqut.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pada musim haji tahun ini pertama kalinya menggunakan tempat pemberangkatan jamaah haji dari Bandara Kertajati.

Berita lengkap bisa dibaca di sini.

Pilihan Editor:  Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Greenpeace: Tidak Belajar dari Kesalahan