Terkini: Plus-Minus Izin Tambang Menurut Dosen Universitas Muhamadiyah, Menteri ESDM Sebut 6 WIUPK Disiapkan untuk Ormas

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. 

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Dosen Universitas Muhamadiyah Jakarta Ungkap Plus-Minus Izin Tambang....

1. Dosen Universitas Muhamadiyah Jakarta Ungkap Plus-Minus Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan

Kebijakan pemerintah mengizinkan organisasi masyarakat atau ormas keagamaan mengelola tambang menuai polemik. Sejumlah pihak menilai pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau WIUPK tersebut dapat memicu permasalahan di masa mendatang. Baik dari segi profesionalitas, lingkungan, hingga dampak sosial.

Sejauh ini baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU yang sudah mengajukan WIUPK. Sedangkan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah belum memutuskan sikap terhadap kebijakan baru tersebut. Menurut Dosen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Sampor Ali, ada sisi positif dan negatif dari kebijakan ini.

“Dalam pelaksanaannya, tentu saja diperlukan pengawasan yang ketat dan regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa pemberian WIUPK kepada ormas benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan,” kata Sampor Ali, dikutip pada laman Umj.ac.id pada Sabtu, 8 Juni 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Aturan Pengelolaan WIUPK Eks PKP2B untuk Ormas Keagamaan, 6 Wilayah yang Diberikan Bekas Lahan Siapa?

Pemerintah menyiapkan enam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk dikelola badan usaha organisasi masyarakat keagamaan atau ormas keagamaan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

“NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Kira-kira itulah,” kata Arif.

Adapun enam WIUPK tersebut merupakan lokasi tambang yang pernah berproduksi bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) generasi pertama. Keenam WIUPK tersebut yakni lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Listrik Padam Berjam-jam di Sumatera, Berapa Kompensasi dari PLN....

3. Listrik Padam Berjam-jam di Sumatera, Berapa Kompensasi dari PLN?

Listrik padam di sebagian besar wilayah di Sumatera karena gangguan transmisi PLN sejak Selasa, 4 Juni 2024 hingga Rabu, 5 Juni 2024 dini hari. Beberapa wilayah yang terkena dampak dari pemadaman listrik itu antara lain Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Bangka Belitung, Jambi, dan Bengkulu.  

Akibat dari pemadaman listrik yang terjadi pada Selasa 4 Juni 2024, Manajer Komunikasi IUD PLN Sumbar Yenti Efrina menjelaskan, ada sekitar 600 ribu pelanggan Sumatera Barat yang terkena dampak. 

Ia juga menjelaskan, gangguan sistem transmisi SUTT 275 KV interkoneksi Sumatera, Jalur Lahat - Lubuklinggau menjadi penyebab pemadaman listrik itu. "Membuat pemadaman listrik terjadi dari Lampung hingga Aceh," katanya, Selasa, 4 Juni 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Merdeka Copper Gold Tanggapai Dua Tambang Emas-Tembaga di Pani dan Banyuwangi Pernah Ditolak Warga

Head Corporate Communications PT Merdeka Copper Gold Tbk. Tom Malik angkat bicara soal aktivitas aneka pertambangan perusahaanya kerap bersinggungan dengan masyarakat, bahkan beberapa kali memicu konflik. Dua tambang milik Merdeka di Banyuwangi dan Pani menjadi contoh gesekan antara perusahaan dan masyarakat pernah meletup. 

Tom mengaku pihaknya belajar banyak dari peristiwa itu. Oleh karena itu, setiap akan mengeksplorasi sebuah wilayah, selain mengikuti Standard Operational Procedure atau SOP, perusahaan juga melibatkan masyarakat sekitar. 

“Kami pastinya ada sosialisasi, participatory planning, menjelaskan ke masyarakat, dan menerima masukan,” kata Tom saat bercerita proyeksi Merdeka Copper Gold Tbk di Gedung Tempo, Palmerah Barat, pada Kamis, 6 Juni 2024. 

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. HIPMI akan Usul ke Jokowi Tetapkan Hari Kewirausahaan Nasional....

5. HIPMI akan Usul ke Jokowi Tetapkan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni 2024, Ini Alasannya

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Buchari menyatakan pihaknya akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mencanangkan Hari Kewirausahaan Nasional pada 10 Juni 2024. Hari tersebut bertepatan dengan organisasi pengusaha muda itu yang menginjak usia 52 tahun.

Ia menyatakan, sejak dibentuk 10 Juni 1972, HIPMI berhasil membentuk generasi wirausaha muda yang berperan penting dalam perekonomian nasional. 

"HIPMI tidak hanya mencetak pengusaha muda, tetapi juga melahirkan pemimpin di tingkat nasional dan daerah. Ini bukti bahwa Hipmi berhasil mewujudkan visi dan misinya," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 7 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Berita selengkapnya baca di sini.

Pilihan Editor: Harga Cabai, Kedelai dan Telur Ayam Naik Menjelang Idul Adha