Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bisnis

Terpopuler Bisnis: Ingat Prosedur Magang di Luar Negeri Sebelum Terjebak TPPO, Kendala Revisi Perpres BBM Subsidi

BP2MI mengingatkan prosedur magang di luar negeri buntut kasus TPPO berkedok magang mahasiswa.

24 Maret 2024 | 06.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Penandatanganan MoU antara Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan PT Sinar Harapan Bangsa (PT SHB) tentang Ferienjob 2023, program magang mahasiswa di Jerman, 19 Mei 2023. Foto: unj.ac.id

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Sabtu, 23 Maret 2024, dimulai dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang mengingatkan adanya prosedur magang di luar negeri. Hal itu buntut dari kaus mahasiwa yang jadi korban tindak pidana perdagangan orang di Jerman berkedok magang di luar negeri.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Berikutnya ada berita tentang pengiriman jagung impor yang lambat. Asosiasi Peternak Layer Nasional khawatir jika impor dihentikan, pasokan buat bahan baku pakan ternak terancam. 

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Selanjutnya ada berita tentang enam tips ikut walk-in interview pekerjaan agar tak sia-sia datang. Ada juga berita tentang polemik pembangunan IKN. Polemik terbaru soal dugaan penggusuran masyarakat adat. Dan terakhir, ada berita tentang revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi yang kunjung rampung. Menteri ESDM mengungkap kendalanya.  

1. Kasus Mahasiswa Jadi Korban TPPO di Jerman, BP2MI Ingatkan Prosedur Magang di Luar Negeri

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menggunakan modus magang ke Jerman.

Mabes Polri mengungkap TPPO dengan korban 1.047 mahasiswa yang dikirim ke Jerman oleh sebuah perusahaan swasta sebagai pekerja dengan kedok magang. Tersangka sebelumnya berhasil memperdaya 33 perguruan tinggi dengan menyatakan magang itu sejalan dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud.

Baca selengkapnya di sini.

Berikutnya, impor jagung lambat...

2. Pengiriman Jagung Impor Lambat, Asosiasi Peternak Layer Nasional Khawatir Jika Impor Dihentikan

Ketua Umum Asosiasi Peternak Layer Nasional Musbar Mesdi mengatakan, alokasi pengiriman jagung impor yang dijual oleh Bulog masih lambat. "Yang 400 ribu ton itu, walau sudah terjual habis ke peternak tapi alokasi pengirimannya lambat sekali," kata dia saat dihubungi pada Kamis, 21 Maret 2024. 

Kementerian Pertanian (Kementan) mengklaim hasil panen jagung melimpah sehingga pemerintah dapat menyetop impor jagung. Mengingat, waktu panen raya merupakan momen tepat bagi Bulog dan para pengusaha untuk membeli produksi petani dalam negeri.

Baca selengkapnya di sini.

3. 6 Tips Ikut Walk-in Interview Pekerjaan agar Tak Sia-Sia Datang

Wawancara atau interview menjadi salah satu tahapan seleksi penerimaan karyawan baru yang umum diselenggarakan oleh para pengusaha. Salah satu teknik wawancara yang banyak digunakan adalah walk-in interview atau wawancara langsung. 

Melansir laman Rez Runner, pelaksanaan walk-in interview biasanya lebih santai, tidak membutuhkan janji resmi, dan dalam waktu relatif singkat. Perekrut biasanya melakukan wawancara secara langsung di tempat tanpa perlu menjadwalkan atau membuat janji khusus dengan kandidat, seperti di job fair, mal, dan tempat umum lainnya. 

Baca selengapnya di sini.

4. Polemik Pembangunan IKN, Terakhir Dugaan Penggusuran Masyarakat Adat

Pembangunan di Ibu Kota Negara atau IKN menjadi sorotan publik karena adanya dugaan tindakan penggusuran terhadap masyarakat adat di kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur. 

Bermula ketika sebanyak 200 warga Pemaluan mendapat surat bertanggal 4 Maret 2024 yang dilayangkan Otorita IKN pada 8 dan 9 Maret 2024.

Baca selengkapnya di sini.

5. Belum Rampung Juga, Menteri ESDM Ungkap Kendala Revisi Perpres 191 soal BBM Subsidi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Arifin Tasrif menyebut progres pengerjaan revisi Peraturan Presiden atau Perpres 191 tentang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terkendala di data.

Arifin Tasrif menargetkan dalam beberapa bulan ke depan revisi Perpres 191 ini bisa segera rampung.

"Kendalanya ada di data. Upaya kami sudah banyak," kata Arifin Tasrif di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat, 22 Maret 2024.

Baca selengkapnya di sini.

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus