Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Nama Thomas Djiwandono atau Tommy santer dikabarkan bakal menjadi kandidat Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada kabinet Prabowo-Gibran mendatang. Pasalnya, dia ditunjuk sebagai bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran khusus bidang ekonomi dan keuangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Namun kabar Tommy akan jadi kandidat Menteri Keuangan dibantah oleh Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Sufmi Dasco Ahmad. "Kami tidak memproyeksikan Tommy Djiwandono sebagai Menteri Keuangan," katanya saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 Juni 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, Tommy hanya diminta untuk menyinkronisasikan hal-hal terkait ekonomi dan keuangan. "Kami menghitung reaksi pasar, pelaku ekonomi, calon investor yang akan masuk. Nah oleh karena itu, Thomas Djiwandono hanya ditugaskan untuk menyinkronisasikan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan."
Sinkronisasi ini, kata Dasco khususnya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. "Agar kebijakan presiden terpilih nanti bisa terakomodir di APBN atau selaras dengan APBN 2025," tuturnya.
Tommy merupakan keponakan Prabowo. Namun, Dasco menegaskan bahwa penunjukan Tommy bukanlah karena faktor tersebut, melainkan kemampuan dan rekam jejaknya mengurusi keuangan di partai.
"Sekolahnya keuangan, hari-hari ngurusin keuangan partai, selalu dapat penghargaan karena kemampuannya di bidang keuangan dan ekonomi. Jadi, dia ditunjuk karena kemampuan, bukan karena keponakan. Kebetulan aja dia keponakan, jabatannya Bendahara Umum Partai Gerindra," tutur Dasco.
Pada Jumat pagi, 31 Mei 2024, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran menemui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tim ini diketuai oleh Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani sebagai wakil.
"Ini adalah Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta oleh Presiden terpilih Indonesia untuk melakukan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran, setelah nanti beliau dilantik 20 Oktober,” kata Muzani di Kantor Kemenkeu, daerah Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Hasil kerja tim ini akan menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan strategis pemerintahan baru nantinya. Adapun batas masa kerja dari tim ini belum ditentukan. "Sampai presiden terpilih yang menugaskan merasa cukup," kata Dasco.
Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan terbuka untuk terus bersinkronisasi dan bersinergi dengan pemerintahan yang akan datang. "Karena Kemenkeu memang memiliki tugas yang sangat penting yaitu RAPBN 2025 yang merupakan instrumen sangat penting bagi pemerintahan. Termasuk pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih Prabowo-Gibran akan menjalankan program-programnya," kata Sri Mulyani.
Dia menjelaskan bahwa di dalam proses penyusunan RAPBN 2025, perlu adanya komunikasi, koordinasi dan sinkronisasi. "Agar di dalam RAPBN 2025 bisa menampung berbagai aspirasi program-program baru, namun tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian, kredibilitas dan confidence dari berbagai stakeholder."
Foto 
