Dilema Bisnis Thrifting Pakaian Bekas

Sekali berbelanja, Bram mengeluarkan modal Rp 6-11 juta per bal atau karung. Harga bal berisi kaus paling murah, sementara yang termahal jins dan hoodie. Satu bal berbobot 1 kuintal berisi ratusan potong pakaian. Menurut dia, satu bal pakaian anak berisi 500-700 potong karena ukurannya kecil. Adapun satu bal kemeja berisi 250-350 potong dan satu bal kaus memuat 300-500 potong. "Yang isinya sedikit bal celana dan jaket,” ucap pria 50 tahun ini. Meski begitu, pakaian dengan merek ternama biasa dijual satuan dengan minimum pembelian 50 potong. Harga jualnya Rp 150-200 ribu per potong.

Bram juga memperkaya koleksi tokonya dengan sepatu dan sandal bekas impor dari Amerika Serikat, Singapura, Korea Selatan, dan beberapa negara lain. Dia mengakui thrifting menawarkan peluang keuntungan besar. Karena itu, dia berani meninggalkan bisnis travel yang telah ia tekuni puluhan tahun demi berjualan pakaian impor bekas. 

Meski Kementerian Perdagangan berkali-kali menyatakan adanya larangan impor baju bekas, Bram mengatakan efek ekonomi yang dihasilkan bisnis thrifting tak bisa diabaikan. “Setiap hari omzet bisa jutaan, paling kecil bisa bawa pulang Rp 500 ribu per hari atau Rp 15 juta sebulan,” tuturnya. Bahkan uang sewa kios Rp 30 juta per tahun bisa ia kumpulkan di bulan keempat. “Pelanggan selalu kembali karena mereka puas dengan kualitas pakaian bekas.” Karena itu pula gedung Matahari di Bogor yang sebelumnya mati kini hidup kembali.

Hal yang sama dirasakan Rio Saputra, pedagang pakaian impor bekas di Pasar Senen. Pria 30 tahun itu dulu bekerja sebagai pramusaji restoran ayam goreng dan terkena pemutusan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19. Dia sempat bekerja serabutan sebelum melakoni usaha thrifting. Rio menyewa satu kios yang khusus menjajakan baju anak impor dari berbagai usia. “Pelanggan saya kebanyakan ibu-ibu. Ada yang untuk keperluan sendiri, ada juga yang dijual lagi,” katanya. Harga baju anak Rp 10-100 ribu per potong. 

Dalam sebulan, Rio meraup penghasilan bersih Rp 12 juta. Adapun modal belanja per bal Rp 4-7 juta berisi 300-600 potong pakaian anak. Rio mengaku tidak semua pakaian di dalam karung itu laku terjual. “Paling banyak hanya setengahnya, tapi tetap untung,” ujarnya. Baju bekas itu diimpor dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan negara-negara Eropa.

Dengan kondisi tersebut, bisnis thrifting menimbulkan dilema. Di satu sisi, berjualan pakaian bekas bisa menggerakkan perekonomian terutama di lapisan masyarakat kelas menengah ke bawah. Bahkan bisnis ini menciptakan lapangan kerja dan menghidupkan kembali aset yang mangkrak seperti gedung Matahari di Bogor. Tapi, di sisi lain, penjualan pakaian bekas hasil impor mengganggu industri tekstil dan garmen dalam negeri. Apa merek lokal yang sanggup bersaing dengan barang branded impor berharga murah?

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Esther Tri Astuti mengatakan impor pakaian bekas menggerus 15 persen pangsa pasar produsen tekstil domestik. "Sehingga merugikan perekonomian nasional,” ucapnya pada Rabu, 10 Juli 2024. Impor pakaian bekas juga memicu persoalan lain, yaitu bertambahnya tumpukan sampah. Pakaian bekas yang dibuang, Esther menjelaskan, adalah sampah yang sulit dimusnahkan karena mengandung bahan kimia tertentu yang sulit terurai.

Karena itu, Esther menambahkan, diperlukan upaya serius untuk menahan impor pakaian bekas yang masuk secara legal ataupun ilegal. Perbaikan menyeluruh perlu dilakukan pemerintah untuk menjadikan produk pakaian lokal murah, berkualitas, serta mengikuti tren mode yang diminati pasar. “Sekolah tinggi tekstil bisa diperbanyak, dari sisi bahan baku hulu ke hilir." 

Staf khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Fiki Satari, mengatakan budaya thrifting sejatinya tidak menjadi masalah. “Yang jadi persoalan adalah ketika yang diperjualbelikan pakaian bekas impor ilegal,” katanya. Menurut Fiki, pada 2023, pemerintah membuat perjanjian dengan pedagang pakaian bekas untuk mengizinkan mereka beroperasi hingga stok terakhir habis. “Tapi sampai sekarang sudah beberapa kali mereka menambah stok.”  

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Moga Simatupang. Antara/Maria Cicilia Galuh

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, juga mengatakan pemerintah pernah membentuk tim untuk menekan impor pakaian bekas, tapi upaya ini menguap di tengah jalan. Kini, Reni melanjutkan, ada Satuan Tugas Pemberantasan Impor Ilegal yang digagas Kementerian Perdagangan. “Kami berharap tim ini bisa segera bekerja,” tuturnya.

Kementerian Perdagangan telah melarang impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021. Larangan itu didasari fakta bahwa pakaian bekas membahayakan kesehatan dan keamanan lingkungan serta merugikan perekonomian. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Moga Simatupang mengatakan sudah membentuk Satuan Tugas Thrifting untuk menekan impor sandang bekas. Upaya pencegahan lain adalah melacak sumber barang dari pasar thrifting, distributor, hingga importirnya.