Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Bantuan sosial (bansos) pemerintah saat ini riuh dikaitkan sebagai komoditas elektoral, terutama setelah muncul dugaan politisasi Bansos untuk kepentingan Pemilu 2024. Belakangan, sejumlah bansos memuat pesan atau gambar pasangan calon (paslon) tertentu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Indikasi politisasi ini semakin kuat setelah foto bansos beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) Bulog dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ditempeli stiker yang menampilkan paslon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) tersebar luas di platform media sosial X.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menanggapi hal tersebut, Chico Hakim, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) mengatakan bahwa perlu dilakukan penelusuran terhadap kebenaran informasi tersebut. Namun, ia juga menyoroti ketidaknetralan aparat dan oknum lembaga negara yang terlihat mendukung paslon Prabowo-Gibran.
“Soal ketidaknetralan aparat, oknum oknum lembaga negara di berbagai tingkatan yang mendukung Prabowo-Gibran sudah banyak terlihat nyata, sehingga berita atau isu seperti ini sudah tidak lagi mengagetkan,” ujar Chico kepada Tempo pada Rabu, 24 Januari 2024.
Wakil Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hotasi Nababan, menegaskan jika Ganjar-Mahfud akan melanjutkan semua program kerakyatan dengan lebih baik, termasuk pembagian beras bansos yang bersumber dari pajak rakyat.
“Rakyat berhak memperoleh bansos, namun rakyat punya hati nurani memilih siapa yang akan menjadi pemimpin yang akan memperjuangkan rakyat dengan tulus,” jawab Hotasi, ketika dihubungi Tempo pada hari yang sama.
Selanjutnya: Pada hari ini, Rabu, 24 Januari 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi....
Pada hari ini, Rabu, 24 Januari 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga mengatakan bahwa Presiden boleh memihak kepada salah satu paslon dan berkampanye, selama tidak ada penyalahgunaan fasilitas negara.
"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini enggak boleh," ujar Jokowi usai menyerahkan pesawat tempur ke TNI bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Sebelumnya, Jokowi juga memutuskan untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras hingga Juni mendatang. Dilansir dari Majalah Tempo, pada awal Januari 2024, Jokowi telah membagi-bagikan bantuan sosial di berbagai daerah, seperti Kabupaten Serang, Banten, Labuan Bajo, Pekalongan, dan Banyuwangi pada Desember 2023.
Baru-baru ini, Jokowi juga memberikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada 1.000 warga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, sambil berpose dengan simbol dua jari saat iring-iringan di Jawa Tengah.
Kontroversi politisasi bansos ini menjadi perhatian serius di tengah persiapan Pemilu 2024 dan menimbulkan pertanyaan tentang netralitas aparat serta lembaga negara dalam mendukung proses demokrasi.
Foto 
