Trump Keluar dari Perjanjian Paris, ESDM Kaji Dampaknya ke Transisi Energi Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, sedang mengevaluasi dampak keputusan Amerika Serikat (AS) keluar dari Paris Agreement atau Perjanjian Paris terhadap pendanaan proyek transisi energi di Indonesia.

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kata Yuliot bakal dikaji karena berkaitan dengan sektor energi bersih. “Dampaknya kita masih lakukan pengkajian, ini baru disampaikan sama Presiden Trump,” katanya ditemui usai Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian (ESDM), Eniya Listiani Dewi, menjelaskan, keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Paris bakal berdampak pada pendanaan proyek transisi energi di Indonesia. Sehingga pemerintah harus mencari alternatif lain untuk menggantikan peran AS. "Kalau negaranya memang tidak (berinvestasi di EBT), ya kami dorong dari negara lain,” ujar Eniya saat ditemui usai rapat kerja di DPR, Senayan, Kamis, 23 Januari 2025.

Donald Trump menyatakan menarik Amerika Serikat dari Perjanjian Paris yang dihasilkan dari Konferensi Perubahan Iklim 2015. Pernyataan tersebut tertera dalam Perintah Eksekutif setelah Trump dilantik pada Senin, 20 Januari 2025. Trump menandatangani Perintah Eksekutif di atas panggung di hadapan para pendukungnya di sebuah arena di Washington DC. Dia menyebut aksinya tersebut untuk menghentikan 'tipuan perjanjian iklim Paris yang tidak adil dan sepihak.'

Trump menginformasikan keputusan tersebut kepada PBB, meskipun AS merupakan penghasil polusi terbesar kedua di dunia yang menyebabkan pemanasan global. Penarikan diri ini akan memakan waktu sekitar satu tahun untuk menjadi resmi dan berarti AS akan bergabung dengan Iran, Yaman, dan Libya sebagai negara yang tidak menjadi bagian dari perjanjian tersebut.