Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Badan Usaha Milik Negara berjanji akan mengkaji tuntutan untuk perampingan jumlah direksi PT Pertamina (persero). Tuntutan ini disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu dalam aksi demonstrasi mereka pada hari ini, Jumat, 20 Juli 2018.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam aksi ini, Menteri BUMN Rini Soemarno bersedia menemui langsung perwakilan dari serikat pekerja di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Rini bertemu dengan Presiden Serikat Pekerja Arie Gumilar dan beberapa massa lainnya.
"Soal direksi dan struktur akan dikaji dan dibahas lagi. Ibu (Rini) kapan saja bersedia diskusi bahkan ke Pertamina," kata Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Kementerian BUMN, Ahmad Bambang dalam keterangannya kepada Tempo.
Ahmad ikut hadir menemani Rini dalam pertemuan ini. Meski mengakomodir tuntutan pendemo, kata Ahmad, Rini tetap menyampaikan peringatan tegas. "Tolong jangan ada spanduk-spanduk yang belum jelas. Ciptakan iklim kerja yang damai dan tenteram," ujar Ahmad menirukan ucapan dari Rini.
Adapun demonstrasi bertajuk "Aksi Bela Pertamina" ini dilakukan oleh ratusan anggota serikat pekerja. Mereka melakukan long march dari Kantor Pusat Pertamina ke Kementerian BUMN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Salah satu isu yang mendorong aksi ini tidak hanya soal direksi Pertamina yang dianggap terlalu gemuk dengan komposisi 10 orang. Aksi juga terjadi karena munculnya wacana dari direksi Pertamina untuk menjual sejumlah aset perusahaan guna meningkatkan kinerja portofolio bisnis.
Untuk hal kedua ini, Ahmad mengatakan bahwa wacana penjualan aset Pertamina ini baru sebatas izin prinsip dan masih akan dikaji lebih lanjut secara detail. Izin yang akan diberikan juga bukan penjualan aset, akan tetapi participating interest dan atau strategic partnership. "Surat izin resmi belum ada karena masih menunggu hasil kajian tersebut," ujarnya.
Serikat pekerja memang tegas menolak penjualan aset PT Pertamina (persero). "Penjualan aset berupa share down aset hulu dan spin off bisnis refinery tidak akan menyelesaikan akar masalah keuangan Pertamina," kata Kepala Bidang Hubungan Kelembagaan, Media, dan Komunikasi Serikat Pekerja, Hendra Tria Saputra dalam
keterangannya.
Foto 
