Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Palembang - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan, penyuluh pertanian menjadi ujung tombak swasembada pangan, sehingga dilarang sakit dan tidur demi suksesnya program swasembada pangan di Sumatera Selatan (Sumsel).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hal itu dikatakannya saat melakukan sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian terhadap 1.400 penyuluh pertanian di Sumsel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia mengatakan, target swasembada pangan di Sumatera Selatan makin pendek dan cepat. Sehingga, para penyuluh memiliki beban yang lebih keras untuk kesuksesan nawacita Presiden Prabowo Subianto itu.
"Penyuluh dilarang sakit dan dilarang tidur, kalau mau sakit harus izin dulu, kalau tidak diizinkan maka tetap harus bekerja," kata Sudaryono di PT Pupuk Sriwidjaja pada Selasa, 4 Maret 2025.
Ia mengatakan, Sumsel merupakan salah satu provinsi pertama yang secara khusus didatangi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. Sehingga ia menargetkan Sumsel akan menjadi peringkat pertama sebagai lumbung pangan nasional.
"Gubernur Sumsel harus diberikan target, maka Sumsel wajib peringkat pertama (sebagai lumbung pangan nasional)," kata dia.
Diketahui sebelumnya, Sumsel menjadi urutan kelima, sebagai daerah penghasil gabah dan beras nasional. Luas baku sawah yang dimiliki Sumsel adalah 470.602 Hektare (Ha) dan bertambah menjadi 519.880 Ha dari rilis Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2024 lalu.
Sehingga, Kementerian Pertanian memasukkan Sumsel sebagai daerah dengan target cetak sawah sebanyak 150 ribu hektare di tahun 2025. Dan juga ditargetkan menyumbang optimalisasi lahan atau oplah sebanyak 106.357 hektare di 2025.
Target cetak sawah di Sumsel, dianggap sebagai yang paling besar bersama dengan daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sementara 3 provinsi lain, seperti Jawa Barat hanya ditargetkan 31 ribu hektare, Kalimantan Utara sebanyak 13.377 hektare dan Sulawesi Selatan hanya ditargetkan 5 ribu hektare.
