Ini Dampak Bila Warga Suatu Negara Banyak Gunakan Barang Palsu

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengatakan ada beberapa dampak yang akan dialami negara ketika warga negaranya banyak belanja barang palsu. Pertama, kebiasaan gaya hidup itu bisa mematikan ekonomi nasional. "Selain itu, (penggunaan barang palsu) juga menghambat upaya Indonesia keluar dari status Priority Watch List yang diberikan Amerika Serikat pada Indonesia," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Razilu dalam keterangan resminya pada 24 Maret 2023.

Prioriy Watch List adalah daftar negara yang dinilai memiliki tingkat pelanggaran kekayaan intelektual (KI) cukup berat. Razilu menyayangkan adanya temuan pejabat pemerintah yang menggunakan barang palsu. "Kami sangat menyesalkan tindakan tersebut sebab kami di DJKI beserta delapan kementerian/lembaga lainnya yang tergabung dalam Satuan Tugas Operasi Kekayaan Intelektual (Satgas Ops) berupaya sangat keras untuk membasmi pelanggaran kekayaan intelektual (KI) di Indonesia," kata Razilu.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Hariyanto memberikan klarifikasi soal tas mewah istrinya yang kerap memamerkan gaya hidup mewahnya dengan tas merek mahal di media sosial. Menurut Hariyanto, tas yang digunakan sang istri adalkah barang palsu. "Sudah saya kroscek, misalnya tas salah satu brand yang disebutkan seharga ratusan juta, itu sangat tidak benar. Karena itu barang KW dan dibeli dengan harga berkisar antara Rp2-5 juta di Mangga Dua Jakarta. Itu tokonya masih ada, silahkan dikroscek," sebut Hariyanto kepada wartawan di Pekanbaru, Senin 20 Maret 2023.

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa sekaligus Ketua Satgas Ops Anom Wibowo melanjutkan bahwa mereka telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mensertifikasi pusat perbelanjaan di DKI Jakarta.

"Kami sedang melakukan proses komunikasi dengan pihak Pemprov DKI Jakarta tentang rencana Sertifikasi Mal sejak sebulan yang lalu dan saat ini sedang berjalan. Tidak hanya kita, pihak asing pun tahu kalau di ada mal di Jakarta yang menjual barang palsu, tapi, kami tidak bisa bertindak tanpa pengaduan," kata Anom.