Menunggu Vaksin Covid-19 yang Aman dan Ampuh

Perbesar

Dokter memeriksa warga sebelum divaksin saat simulasi dan sosialisasi penyuntikan vaksin Covid-19 Sinovac di Pusat kesehatan Masyarakat Balai Kota Bandung, Jawa Barat, 23 Desember 2020. TEMPO/Prima Mulia

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

JUMLAH kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Sampai 22 Desember lalu, penambahan mencapai 678 ribu kasus positif dengan kasus meninggal sebanyak 20 ribu orang. Pemerintah berupaya menekan laju penyebaran virus corona dengan mendatangkan vaksin sebanyak 1,2 juta dosis buatan Sinovac Biotech Ltd, Cina. Rencananya jumlah vaksin akan ditambah pada Januari 2021 sebanyak 1,8 juta dosis.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Juru bicara vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan penggunaan vaksin masih menunggu izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). “Izin untuk menjamin mutu serta keamanan dari vaksin yang akan disuntikkan,” ujarnya dalam acara Forum Group Discussion bertajuk “Vaksinasi untuk Rakyat Indonesia” yang disiarkan oleh Tempo, Senin, 21 Desember lalu.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Saat ini pemerintah, menurut Siti, sedang menyesuaikan kembali skema serta mekanisme vaksinasi. Pasalnya Presiden Joko Widodo menyatakan negara akan menanggung biaya pemberian vaksin untuk seluruh masyarakat. Anggaran pengadaan vaksin Covid-19 menjadi tanggungan negara.

Siti mengatakan distribusi vaksin tahap awal setelah mendapatkan EUA akan dikirim ke kantor-kantor dinas kesehatan provinsi. Dari provinsi, vaksin akan didistribusikan ke kantor dinas kesehatan kabupaten/kota. “Kemudian, vaksin didistribusikan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada hingga seluruh wilayah Indonesia,” tuturnya.

Juru bicara BPOM, Lucia Rizka Andalusia, mengatakan izin penggunaan vaksin akan menggunakan hasil pengamatan uji klinis Sinovac di Indonesia selama tiga bulan. Ketentuan ini merupakan basis penerbitan izin penggunaan dalam keadaan darurat.

Menurut Rizka, penerbitan izin merujuk pada pedoman Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebutkan izin darurat diberikan jika keampuhan vaksin mencapai minimal 50 persen selama periode tersebut. Dia mengatakan BPOM juga mencermati data pengamatan penyuntikan selama tiga bulan terakhir dan mengkaji hasil uji klinis fase I dan II. “Kami memastikan bahwa vaksin yang akan digunakan program vaksinasi nasional ini harus dibuktikan,” ucapnya.

Hingga kini, menurut Rizka, selama tiga bulan tim meneliti keamanan subyek setelah dua kali penyuntikan, kemampuan vaksin membentuk antibodi, serta kemampuan vaksin melindungi tubuh dari virus. Proses legalisasinya harus mengikuti tahap-tahap kaidah ilmiah yang sudah ditentukan. “Tak sekadar stempel, tapi juga melalui pemenuhan persyaratan bahwa dia memenuhi syarat untuk digunakan,” tuturnya.

PT Bio Farma (Persero) menyatakan telah memiliki pengalaman dalam distribusi vaksin selama 130 tahun. “Kami juga mengekspor vaksin ke 140 negara,” ujar juru bicara PT Bio Farma, Bambang Heriyanto.

Bambang menuturkan, meski hasil uji klinis vaksin belum selesai, rantai distribusi vaksin Covid-19 dari pusat ke daerah telah siap. Perseroan telah menyiapkan transportasi pengangkutan dengan berpendingin sesuai dengan suhu yang dibutuhkan vaksin.

Bambang mengatakan perseroan akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Pasalnya program vaksinasi nasional ini sepenuhnya milik pemerintah. “Kami mendukung kebutuhan, termasuk dalam pendistribusian vaksin,” katanya.

Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rezeki S. Hadinegoro mengatakan masyarakat Indonesia menerima dengan baik pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal ini dilatarbelakangi oleh keinginan besar masyarakat untuk segera mengakhiri pandemi. Vaksin, menurut dia, sangat penting untuk mencapai kekebalan kelompok.

Sri mengatakan ITAGI bersama Kementerian Kesehatan dengan dukungan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) dan WHO melakukan survei nasional tentang penerimaan vaksin Covid-19. Dalam pelaksanaannya, survei tersebut mengumpulkan tanggapan lebih dari 115 ribu orang dari 34 provinsi, yang mencakup 508 kabupaten/kota atau 99 persen dari seluruh kabupaten/kota, pada September lalu.

Hasil survei menunjukkan tiga perempat responden menyatakan telah mendengar tentang vaksin Covid-19. Kemudian, dua pertiga responden menyatakan bersedia menerima vaksin. Meskipun demikian, tingkat penerimaan berbeda-beda di setiap provinsi. Hal ini dilatarbelakangi oleh status ekonomi, keyakinan agama, status pendidikan, serta wilayah.

Kelompok masyarakat dengan informasi yang lebih banyak seputar vaksin, menurut Sri, cenderung akan menerima pemberian vaksin Covid-19. Hal yang sama juga terjadi pada responden dengan kepemilikan asuransi kesehatan. Sebagian besar dari mereka lebih mungkin menerima vaksin. “Ini menegaskan bahwa saat ini masih dibutuhkan informasi yang akurat tentang vaksin Covid-19,” tuturnya.

Adapun juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan skema vaksinasi Covid-19 gratis diharapkan mampu mendorong kesukarelaan masyarakat untuk diimunisasi. Pemerintah menargetkan 70 persen penduduk atau sekitar 182 juta jiwa dapat diimunisasi agar herd immunity atau kekebalan komunitas dapat tercapai.

Dia menyebutkan pemerintah menjamin vaksin yang nantinya didistribusikan dan digunakan oleh masyarakat adalah vaksin Covid-19 yang aman. Hal ini dibuktikan dengan izin penggunaan darurat (EUA) dari BPOM dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. “Pemerintah masih menunggu hasil kajian dan penelitian yang dilakukan BPOM dan MUI,” ujar Wiku.