Ormas Merajalela karena Dipelihara Negara

Menurut Yanwar, ormas—dalam bentuk organisasi paramiliter—sebenarnya sudah muncul sejak era kolonial Belanda. Kala itu ada istilah vrijman, yang merujuk pada orang-orang bebas yang tidak terikat kontrak kerja di perkebunan atau perusahaan Belanda. Istilah itu kemudian mengalami adaptasi menjadi "preman".

Preman-preman inilah yang kemudian membentuk perkumpulan semacam organisasi untuk mendapat keuntungan dengan memanfaatkan kelemahan keamanan pemerintah kolonial. Perkumpulan ini ada di berbagai daerah. Bahkan, setelah masa kolonial berakhir, perkumpulan ini tetap eksis dan menyesuaikan diri dengan kondisi terbaru. “Pada masa Orde Baru, mereka malah digunakan oleh negara sehingga banyak organisasi preman yang berlindung dengan nama-nama nasionalis,” kata Yanwar. 

Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan lima tersangka dalam kasus bentrokan antar-organisasi masyarakat yang terjadi pada Rabu, 15 Januari 2025, di markas Pemuda Pancasila, di Mapolrestabes Bandung, Jawa Barat, 17 Januari 2025. ANTARA/Rubby Jovan

Organisasi preman sudah lama berperan dalam bidang keamanan. Keterlibatan mereka makin jelas setelah dilibatkan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan pada 1998. “Negara memanfaatkan organisasi preman ini untuk melaksanakan tugas-tugas kotor,” ujar lulusan antropologi politik dari Universitas Leiden itu.

Ketika pemerintah Orde Baru jatuh, situasi keamanan di republik menjadi genting. Pemerintah tidak bisa menahan gejolak di masyarakat yang kadung tidak percaya lagi kepada aparat penegak hukum. Saat itulah pemerintah memanfaatkan organisasi preman untuk meredam gejolak. “Dalam antropologi politik, kadang pemerintah memerlukan konflik untuk memperlihatkan kemampuannya menangani masalah,” tutur Yanwar.

Sekarang, kata Yanwar, pemerintah harus serius menangani organisasi-organisasi preman ini. Sebab, apabila terus dibiarkan, bakal bermunculan organisasi-organisasi serupa yang menimbulkan kerawanan konflik hotizontal. “Cara yang dapat dilakukan adalah memperkecil kekuatan organisasi masyarakat tersebut,” katanya. “Berikan lapangan kerja kepada anggotanya, jangan kasih panggung ormasnya.”  

Menilik sejarah, Pemuda Pancasila pada mulanya bernama Pemuda Patriotik. Organisasi ini menjadi sayap dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) untuk menandingi Pemuda Rakyat bentukan Partai Komunis Indonesia.

Adapun IPKI dibentuk pada 1954 oleh mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Abdul Haris Nasution. Tujuannya adalah memberikan wadah bagi para mantan pejuang kemerdekaan yang tak jelas nasibnya setelah pengakuan kemerdekaan Indonesia pada 1949.

Loren Ryter, peneliti dari University of Washington, dalam esainya yang berjudul "Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto's Order?” menulis tentang sejarah lahirnya Pemuda Pancasila. Menurut dia, Pemuda Patriotik berubah menjadi Pemuda Pancasila setelah diresmikan secara formal saat kongres IPKI di Surabaya pada 1961. Organisasi ini secara aktif membantu militer menumpas anggota dan simpatisan PKI, terutama setelah peristiwa 30 September 1965.

Pemuda Pancasila makin besar setelah dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno, yang terpilih menjadi ketua umum pada 1981. Japto adalah anak Mayor Jenderal K.P.H. Soetarjo Soerjosoemarno, yang dekat dengan keluarga Soeharto. Japto bahkan tercatat masih sepupu jauh dari Siti Hartinah, istri Soeharto, dari garis keturunan Mangkunegaran.

Anggota GRIB Jaya, Untung Riyanto (memegang surat), didampingi Ketua GRIB Jaya PAC Pancoran Mas Supriyanus (kedua dari kanan) dan anggota GRIB Depok menunjukkan surat laporan ke Polres Metro Depok atas pengeroyokan yang dialaminya saat ditemui di Beji, Depok, Sabtu, 18 Januari 2025. TEMPO/Ricky Juliansyah

Di bawah kepemimpinan Japto, struktur organisasi Pemuda Pancasila dibenahi. Jenjang kepemimpinan bertingkat dan rantai komando disusun rapi. Organisasi ini menjadi loyalis rezim Soeharto. Meski tidak memiliki hubungan formal dengan Golongan Karya (Golkar), yang merupakan mesin politik Soeharto pada era Orde Baru, Pemuda Pancasila konsisten berkampanye dan memobilisasi dukungan untuk partai tersebut sejak Pemilihan Umum 1982.

Sementara itu, GRIB Jaya didirikan pada 2011 oleh Rosario de Marshal atau Hercules. Ia pernah dikenal sebagai preman Tanah Abang.

Hercules dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. Mereka bertemu pertama kali ketika terjadi perang saudara di Timor Timur. Hercules memberikan bantuan logistik kepada TNI, khususnya pasukan Kopassus yang dipimpin oleh Prabowo. Hubungan mereka berlanjut hingga sekarang.

GRIB Jaya tidak memiliki hubungan langsung dengan Partai Gerindra, partai politik besutan Prabowo. Dalam pemilihan presiden 2024, Hercules memerintahkan semua anggota GRIB Jaya mendukung Prabowo sebagai presiden.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengatakan belakangan hampir semua partai politik memiliki ormas sebagai organisasi sayap. Fenomena ini menimbulkan ego sektoral pada tiap ormas. “Mereka merasa punya beking, punya sokongan dari pemerintah, sehingga memberikan peluang bagi mereka berbuat semena-mena,” ucap Isnur.

Selain itu, kata Isnur, situasi kemiskinan di Indonesia turut memberikan andil bagi keberadaan ormas. Sulitnya mencari pekerjaan membuat masyarakat memilih bergantung pada ormas agar bisa mendapatkan mata pencarian. Apalagi pemerintah seolah-olah memfasilitasi ormas untuk menguasai lapak-lapak tertentu agar bisa menarik pungutan. “Jadi di sini problemnya ormas-ormas yang menguasai lapak-lapak itu dibiarkan,” katanya. “Seharusnya aparat tegas, proses pidana, jangan ada toleransi.”  

Alif Ilham Fajriadi berkontribusi dalam penulisan artikel ini.