Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Kriminal

Dikecam LBH soal Awak Mobil Tangki Pertamina, Ini Kata Polisi

LBH Jakarta sebelumnya mengecam polisi yang belum memberikan akses pendampingan hukum bagi tersangka kasus perampasan mobil tangki Pertamina.

20 Maret 2019 | 13.37 WIB

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono bersama tim Polda Metro Jaya menunjukkan barang bukti foto pada rilis terkait perampasan truk tangki pertamina di Mainhall Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Dua truk tangki pertamina yang berkapasitas 32.000 liter BMM tersebut dibawa ke Monas untuk dijadikan alat peraga untuk demonstrasi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Perbesar
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono bersama tim Polda Metro Jaya menunjukkan barang bukti foto pada rilis terkait perampasan truk tangki pertamina di Mainhall Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019. Dua truk tangki pertamina yang berkapasitas 32.000 liter BMM tersebut dibawa ke Monas untuk dijadikan alat peraga untuk demonstrasi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi membantah penangkapan serta penetapan lima anggota Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki (SPAMT) sebagai tersangka kasus perampasan mobil tangki Pertamina melanggar peraturan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

“Semua sudah sesuai aturan,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono ketika dikonfirmasi wartawan pada Rabu, 19 Maret 2019.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

slot-iklan-300x600

Argo mengatakan surat perintah penangkapan akan diberikan kepada pihak keluarga, setidaknya tujuh hari setelah penangkapan. Ia merujuk kepada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

Adapun keputusan itu berisi, “Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban atau pelapor dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.”

Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta sebelumnya mengecam polisi yang belum memberikan akses pendampingan hukum bagi tersangka kasus perampasan mobil tangki Pertamina. Hingga kini, menurut LBH Jakarta, Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara belum memberikan akses bagi mereka untuk memberikan pendampingan hukum kepada para buruh SPAMT.

“Sejak ditangkap kemarin para buruh dilarang didampingi oleh kuasa hukum, ini pelanggaran fair trial serius," ujar Direktur LBH Jakarta, Maulana Arif saat dihubungi Selasa, 19 Maret 2019.

Selain itu, kata Arif, hingga saat ini belum ada surat penangkapan yang sah dari kepolisian kepada keluarga buruh tersebut. Polda Metro Jaya menahan lima buruh dan belasan anggota SPAMT menjadi buron.

Arif mengatakan kasus ini tidak lepas dari ketidakadilan yang dialami oleh ribuan anggota SPAMT yang di-PHK tanpa pesangon. Hal ini kata dia berdampak kepada kondisi perekonomian para buruh. "Anak-anak mereka putus sekolah, ditinggal oleh pasangan hidupnya, sulit berobat," ujarnya.

Adapun lima tersangka yang sudah ditangkap dan ditahan berinisial NAS yang berperan sebagai aktor intelektual dalam perampasan mobil tangki, lalu MR, TK, WH dan AM selaku eksekutor di lapangan. Polisi saat ini masih mencari 12 orang yang juga terlibat dalam perampasan mobil tangki Pertamina, mereka adalah S, NS, A, SP, B, D, A, AF, DA, AR, T, dan AL.

Polisi menduga motif dari pelaku merampas mobil tangki Pertamina itu adalah untuk dijadikan sebagai peraga dalam unjuk rasa SPAMT dan mendapatkan perhatian dari pemerintah. Aspirasi ribuan SPAMT yang di PHK tersebut tak kunjung diselesaikan oleh pemerintah.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus