Dunia Kecam Kerusuhan Mei 1998, Indonesia Dianggap Gagal Lindungi Warga Negara

TEMPO.CO, Jakarta - Pelanggaran HAM yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998, saat itu mendapat banyak kecaman dari dunia internasional. Indonesia dianggap gagal melindungi warga negaranya dan dituduh apatis serta tidak tanggap mengatasi tragedi tragis tersebut hingga terjadi lebih dari satu hari.

Dilansir dari thediplomat.com, pada November 1998, pelapor khusus PBB untuk kekerasan terhadap perempuan, Radhika Coomaraswamy, mengatakan masalah kekerasan seksual dalam Kerusuhan Mei 1998 tersebar luas, “Pola kekerasan yang dijelaskan oleh korban, saksi dan pembela hak asasi manusia dengan jelas menunjukkan bahwa pemerkosaan seperti itu tersebar luas,” tulis Coomaraswamy dalam laporannya. Coomaraswamy menemui korban secara rahasia, dari keterangan yang diperoleh dari korban yang diwawancarainya, tidak ada satu pun yang mau melapor ke polisi.

Ketakutan tersebut disebabkan oleh, sejumlah korban mengaku, mendapat surat ancaman apabila berani melapor. Surat tersebut berisi ancaman pembunuhan, pemerkosaan, dan mutilasi, untuk menciptakan teror bagi etnis Tionghoa. Membungkam mereka dengan ketakutan dan mendorong etnis Tionghoa untuk meninggalkan Indonesia.

Penyangkalan atas terjadinya kekerasan seksual selama ini menjadi sebab dari diamnya korban, akibatnya hingga saat ini belum ada pelaku kekerasan seksual yang diadili. Mariana Amiruddin, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, menjelaskan bahwa penolakan tersebut sangat berbahaya karena menunjukkan bahwa negara tidak mengakui peristiwa-peristiwa tersebut.

“Memerangi amnesia kolektif dari peristiwa tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa tragedi seperti itu tidak akan pernah terulang,” kata Mariana, dikutip dari thediplomat.com.