Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DIA ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi saat menghadiri pesta ulang tahun anak bungsu Menteri Sosial Idrus Marham di rumah dinasnya di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Juli lalu. Idruslah yang mengantar Eni Maulani Saragih ke mobil petugas KPK. Idrus adalah orang yang didengar Eni Saragih. Keduanya dekat sejak menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia 2002-2005.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Belakangan, diketahui oleh KPK bahwa Eni diduga menerima sebagian suap dalam kasus proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Riau-1 atas perintah Idrus Marham. Ketika itu Eni adalah Wakil Ketua Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat. Komisi antikorupsi kemudian menetapkan Idrus sebagai tersangka proyek pembangkit senilai Rp 12,78 triliun tersebut. KPK mengendus dugaan keterlibatan Idrus dari pengakuan Eni.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bukan hanya peran Idrus, Eni juga blakblakan mengungkap peran petinggi Partai Golkar yang lain, seperti Setya Novanto dan Airlangga Hartarto, termasuk dugaan aliran dana suap proyek PLTU Riau-1 ke Musyawarah Nasional Luar Biasa Golkar. Berikut ini penjelasan tertulis Eni kepada Tempo mengenai proyek itu dan dugaan keterlibatan para pembesar Golkar.
Bagaimana Anda terlibat dalam proyek PLTU Riau-1?
Saya menjalankan tugas dari Setya Novanto yang saat itu Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat pada 2017. Prosesnya benar, tidak ada markup. Makanya saya mau memfasilitasi Johannes Budisutrisno Kotjo (rekanan proyek) bertemu dengan PLN.
Apa yang membuat Anda mau mengawal proyek ini?
Ini tugas partai. Bagi saya, yang paling penting dalam proyek ini adalah negara menguasai saham 51 persen. Harga jual ke PLN pun murah. Bunga pinjaman juga murah. Kalau ini lolos, ini adalah proyek mulut tambang pertama yang sahamnya dikuasai negara 51 persen. Proyek ini akan jadi model proyek-proyek mulut tambang lainnya. Investor lain tidak nyaman dengan model seperti ini.
Ada contoh proyek di mana pemerintah jadi minoritas?
PLTU Jambi-2. Investor China Huadian mendapatkan saham mayoritas 80 persen. Johannes mengira fee tidak seperti yang biasa, 2,5 persen, kalau kondisi Huadian menguasai 80 persen saham. Sedangkan di PLTU Riau-1, PLN menguasai 51 persen. Saya ingin skema itu berjalan karena kepentingan negara. Kalau Huadian tidak setuju, silakan angkat kaki.
Apa yang ditawarkan Setya Novanto saat itu?
Setya pernah menjanjikan US$ 1,5 juta dan saham. Tapi itu hanya omongan dan Setya mungkin sudah lupa. Sedangkan Johannes tidak pernah membicarakan uang atau fee bagian untuk saya.
Siapa saja pihak PLN yang Anda temui untuk membahas proyek ini?
Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir, Direktur Pengadaan Strategis 1 PT PLN Nicke Widyawati (kini menjabat Direktur Utama PT Pertamina), dan Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN Supangkat Iwan Santoso.
Setya Novanto ditangkap KPK karena kasus e-KTP. Golkar pun berubah kepemimpinan. Posisi ketua umum dijabat Airlangga Hartarto. Airlangga tahu PLTU Riau-1?
Tak lama setelah Idrus Marham dilantik menjadi Menteri Sosial, saya bersama Johannes, Mekeng (Melchias Marcus Mekeng), dan Idrus bertemu di rumah pribadi Airlangga. Ketika itu Idrus datang lebih dulu karena akan berangkat ke Papua. Johannes menceritakan tentang PLTU Tanjung Jati, PLTU Riau-1 yang hampir rampung, dan PLTU Riau-2. Saya merasa lega tugas dari Airlangga dan Mekeng terakomodasi di Johannes.
Anda diberi tugas apa oleh Airlangga dan Mekeng?
Saya diberi posisi sebagai Wakil Ketua Komisi Energi untuk proyek-proyek di komisi yang non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Saya juga diminta mencari dari proyek-proyek yang ditugaskan Setya Novanto. Tugas itu saya sampaikan kepada Johannes dan untuk melaporkan proyek-proyek ke Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Johannes setuju, dan akhirnya ada pertemuan di rumah pribadi Airlangga. Saya tanpa dukungan partai, dukungan ketua umum, bukan siapa-siapa.
Apakah Airlangga dan Mekeng memantau langsung progres proyek PLTU?
Beberapa kali Mekeng menanyakan perkembangan proyek karena pemilihan legislatif 2019 sebentar lagi. Saya bilang belum selesai.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Di edisi cetak wawancara ini terbit di bawah judul "Saya Diperintah Ketua Umum"