Khilaf Bermiliar-miliar

KABAR penangkapan Wali Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Muhammad Syahrial, dalam kasus jual-beli jabatan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menyeruak pada Selasa pagi, 20 April lalu. Ajun Komisaris Stepanus Robin Pattuju, kala itu masih menjabat penyidik KPK, panik.

Menjelang siang, pria 33 tahun ini menghubungi tiga penyidik KPK: Herbin Sianipar, Mukti Wibawa, dan Sony Wibisono. Robin mengajak mereka bertemu di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) di Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan. Mereka berjumpa pukul 15.00 WIB.

Kepada para penyidik itu, Robin mengakui perbuatannya di masa lalu. Ia pernah meminta uang kepada Syahrial. Permintaan itu ia lakukan bersama seorang pengacara asal Medan, Maskur Husain. Akibat pengakuan itu, Herbin dan Mukti lalu membawa Robin ke Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian RI.

Esoknya, Kepala Divisi Propam Inspektur Jenderal Ferdy Sambo mengumumkan bahwa anak buahnya telah menangkap seorang penyidik KPK berinisial SRP. Ketua KPK Komisaris Jenderal Firli Bahuri enggan memberi konfirmasi tentang penyerahan Robin. “Permohonan wawancara terkait dengan perkara SRP belum bisa dipenuhi,” ujar Firli melalui anggota staf hubungan masyarakat KPK, menjawab surat permintaan wawancara Tempo, pada Selasa, 14 September lalu.

Pengumuman Jenderal Ferdy Sambo menggegerkan KPK. Pimpinan lembaga antikorupsi ini menunjuk dua penyidik dari kepolisian guna menjemput Robin di Mabes Polri. Salah satunya Herbin Sianipar.

Meski berhasil membawa Robin ke KPK, para penyidik tak memiliki bukti apa pun dari tangan Robin. Tak ada keterangan tentang bukti-bukti tuduhan kepada Robin, termasuk pengakuannya meminta uang kepada Syahrial. Data telepon seluler Samsung milik Robin telah dihapus. Semua rekaman percakapan pun ikut terhapus.

Herbin, Sony, dan Mukti tak merespons permintaan wawancara Tempo hingga Sabtu, 18 September lalu, untuk dimintai konfirmasi tentang semua peristiwa itu. Kuasa hukum Robin, Tito Hananta Kusuma, mengaku belum mengetahui pertemuan kliennya dengan penyidik lain di PTIK sebelum diserahkan ke Divisi Propam. “Saya baru tahu soal ini,” ucapnya.

•••

PENGADILAN Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar perkara suap Stepanus Robin Pattuju pada Senin, 13 September lalu. Jaksa mendakwanya menerima suap sekitar Rp 11 miliar dan US$ 36 ribu, bersama dengan Maskur Husain, dari lima orang, salah satunya Muhammad Syahrial. “Keduanya diduga menerima hadiah atau janji berupa uang,” kata jaksa KPK, Lie Putra Setiawan, saat membacakan dakwaan.

Lie mengatakan Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial memberi Robin uang Rp 1,6 miliar. Penyuap lain adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Azis Syamsuddin dan Aliza Gunado dengan suap sebesar Rp 3 miliar dan US$ 36 ribu; Wali Kota Cimahi Ajay Priatna Rp 507 juta; Usman Effendi Rp 525 juta; dan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, Rp 5,1 miliar.

Muhammad Syahrial, yang sudah menjadi terdakwa jual-beli jabatan di wilayahnya, mengatakan ia merasa menjadi korban pemerasan Robin Pattuju. “Janji Stepanus Robin Pattuju dan Maskur Husain tidak ada satu pun yang terealisasi. Saya kecewa tertipu dan diperas oleh Stepanus Robin Pattuju,” tutur Syahrial dalam pleidoinya.

Adapun Maskur Husain mengklaim uang yang dia terima dari Syahrial sebagai honor pengacara. “Saya belum melakukan apa-apa karena perkara ini belum terjadi. Tapi uang sudah saya terima,” katanya saat bersaksi dalam pengadilan Syahrial.

Sementara itu, Azis Syamsuddin mengakui pernah meminjamkan uang kepada Robin sebanyak Rp 200 juta. Tapi Robin membantah jika disebut pernah menerima uang, baik pinjaman maupun uang untuk tujuan lain. “Terkait dengan Saudara Azis Syamsudin dan Aliza Gunado, saya tidak menerima uang dari yang bersangkutan,” ujar Robin dalam persidangan.

Untuk apa uang sebanyak itu? Para penyidik KPK menduga Robin berjanji menutupi atau mencegah penyidikan KPK terhadap Syahrial yang menerima suap dalam dagang jabatan di bawah pemerintahannya.