Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Medan - Selama empat tahun terakhir, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah menangani 2.589 PMI yang tiba di Tanah Air dalam keadaan meninggal dunia, menangani 3.643 pekerja yang sakit, depresi dan hilang ingatan. BP2MI juga menangani kepulangan buruh migran akibat dideportasi sekitar 110.569 orang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan yang menimpa para pekerja migran adalah potret yang memilukan. Dia mengatakan negara terlalu lama abai dengan membiarkan praktik sindikat penempatan pekerja migran ilegal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Perdagangan orang adalah bisnis kotor, bisnis haram yang perputaran uangnya sangat fantastis. BP2MI menabuh genderang perang melawan sindikat penempatan ilegal dan tindak pidana perdagangan orang," kata Benny usai mengukuhkan 165 Kawan PMI se-Sumatera Utara, Selasa, 23 Juli 2024.
Ia menyebutkan negara juga memberi stigma stigma sangat buruk kepada tenaga kerja Indonesia bahwa seolah-olah TKI adalah orang-orang yang harus dipandang rendah. "Kami memberi label terhormat dengan menetapkan PMI sebagai pejuang keluarga, pahlawan devisa. Pada 2023, PMI menyumbang Rp 227 triliun, sumbangan terbesar kedua untuk negara,"ucap Benny.
BP2MI dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu bertanya alasan negara tidak mampu menyentuh sindikat penempatan ilegal. Ternyata sindikat ini dilindungi oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan negara. Di depan presiden, panglima TNI, Kapolri, menteri dan lembaga, Benny menyebut oknum-oknum itu berasal dari TNI, Polri, menteri, lembaga. Bahkan, ia mengakui ada oknum di BP2MI terlibat dalam sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia.
"Kita percaya oknum brengsek dan pengkhianat republik selalu ada di mana-mana, tapi kita yakin di institusi negara, kepolisian, MPR, TNI, kementerian, lembaga dan lainnya, masih banyak orang-orang baik yang memiliki komitmen kepada negara, merah putih dan Republik Indonesia," katanya disambut tepuk tangan.
Kepada anggota Komisi 9 DPR Saleh Partaonan Daulay yang hadir, Benny melaporkan tren baru korban penempatan ilegal. Rata-rata mereka adalah lulusan SMA, sarjana, beberapa kasus malah mereka yang menyandang gelar strata Dua. Dari Sumatera Utara juga tidak sedikit yang menjadi korban TPPO untuk menjadi operator judi online atau kejahatan siber lainnya di Kamboja.
Ia pun sudah menyampaikan kepada Jokowi, Menkopolhukam, Kapolri, hingga Panglima TNI bahwa sangat mudah menangkap aktor di balik bisnis judi online di Kamboja. "Saya cukup menyebut inisialnya T aja, boleh ditanya kepada Pak Menko. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, cukup hebohlah waktu itu. Orang ini selama Republik ini berdiri, tidak tersentuh hukum," ujar Benny.
Ia pun menegaskan saatnya negara mengambil tindakan tegas dengan menyeret para penjahat itu. "Yang merupakan penjual anak bangsa yang selama ini mengambil keuntungan dari bisnis haram perdagangan manusia," ujar Benny.
Menurut dia, sangat berbahaya jika memilih bekerja secara ilegal, apalagi di luar negeri. Pekerja akan mengalami risiko dideportasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji tidak dibayar karena terikat oleh perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja sepihak karena tidak ada perjanjian, eksploitasi masa kerja sampai 20 tahun. "Sepanjang 2020 sampai Juni 2024, Satgas BP2MI telah melakukan 1.584 kali pencegahan dan menyelamatkan 18.949 calon pekerja nonprosedural," ungkap Benny.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Ismael P Sinaga berharap Kawan PMI memastikan pekerja migran mendapat informasi yang membuatnya terhindar dari praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang marak terjadi. Sedangkan Saleh Partaonan Daulay mengatakan Sumut menjadi wilayah rawan TPPO karena berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Dia meminta masyarakat aktif memberi informasi kepada Kawan PMI.
Foto 
