Keputusan Revolusioner dari Senayan

ENGGI Holt tak bisa menutupi suka cita mendengar kabar da--ri Senayan. Apa-lagi kalau bukan soal di-terimanya prinsip kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan ca-m-pur warga negara Indone-sia (WNI) dan asing. Itu--lah salah satu ke-putus-an rapat panitia khu-sus RUU Kewarganega-ra-an. ”RUU ini suatu te-ro-bosan luar bisa ba-gi pemerintah dan anggo-ta panitia khusus meng-akomodasi kepen-ting-an perempuan WNI,” k-ata Ketua Ke-luarga Per-ka-winan Campur Melati ini, Senin pekan lalu.

Ketua Pansus RUU Kewarganegaraan Sla-met Efendy Yusuf, se-usai rapat 2 Febr-uari lalu, mengatakan, Pansus se-pakat mencantumkan aturan kewarganega--ra-an ganda terbatas da-lam RUU Kewarganegara--an untuk menghapus diskriminasi atas mereka selama ini. ”Ini keputus-an revolusioner,” kata politisi Partai Golkar itu.

Dengan diterimanya prinsip ini, maka sang anak hasil perkawin-an campur bisa memiliki dua kewarganegaraan, dari sisi ibu dan bapaknya, sampai akhir-nya me-mutuskan satu kewarganegaraan. Kini yang masih dibahas DPR adalah batasan umur kapan seseorang memutuskan satu kewarganegaraan. KPC Me-lati mengusulkan 21 tahun.

Selama ini, sesuai de-ngan UU No. 62/1958 tentang Kewarganega-raan Republik Indonesia, setiap anak hasil perkawinan perempuan Indonesia dan pria a-sing otomatis menjadi orang asing karena asas ius sanguinis yang patriar-kis. Sementara itu, pe-rempuan yang men-ikah dengan orang asing kehilangan haknya se-ba-gai WNI. Misalnya, tak boleh memiliki hak milik di Indonesia karena terbentur UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, ke---cuali ada perjanj-ian pra--nikah yang meng-atur har-ta masing-ma-sing. Ter--masuk juga soal sua-mi-nya yang diperlakukan sama dengan turis atau cuma orang asing yang bekerja.

Ada tiga RUU yang berhubungan dengan ke--pendudukan yang ki-ni dibahas di DPR: RUU Kewarganegaraan, RUU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta RUU Administrasi Kependuduk-an. RUU yang disebut terakhir ini di antara-nya mengatur nomor identitas tunggal bagi setiap warga negara. Dengan identitas itu, keturunan Tionghoa, misalnya, tidak membutuhkan la-gi Surat Bukti Kewar-ganegaraan Republik In--donesia (SBKRI), bah-kan akta kela-hiran. Ada-pun RUU Kewargane-garaan, yang terdiri dari 36 pasal itu, ditargetkan selesai awal Maret ini.

Abdul Manan, Wahyu Dhyatmika