Pengusutan Kasus Korupsi Setelah KPK Tak Independen

Edward Omar Sharif Hiariej menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 4 Desember 2023. Tempo/Imam Sukamto  

Masalahnya, perintah pimpinan KPK tak dipatuhi petinggi di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi. Seseorang yang mengetahui penyelidikan kedua kasus itu mengatakan pimpinan sebenarnya sudah pernah meminta pejabat di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi menerbitkan sprindik baru. Tapi permintaan itu acap ditolak. Alasannya pun bermacam-macam, antara lain urusan teknis hukum. “Pimpinan tak lagi berkuasa penuh seperti dulu,” ujarnya.

Pegawai KPK pun ditengarai berani pasang badan melawan pimpinan. Ketua KPK saat itu, Nawawi Pomolango, pernah mengatakan sebenarnya penyidik sudah memiliki bukti telak peran Sahbirin. Jumlah barang buktinya bahkan disebut mencapai 152. Informasi lain menyebutkan, dalam rapat bersama pimpinan KPK, sejumlah petinggi Kedeputian Penindakan dan Eksekusi bahkan menyampaikan akan mengundurkan diri jika kasus Sahbirin tetap nekat diteruskan. Hingga kini, kasus Sahbirin dan Eddy Hiariej masih mengambang tanpa kepastian.

Perlawanan penyidik dan penyelidik kepada pimpinan KPK juga pernah terlihat saat terjadi polemik kasus Formula E yang menyeret mantan Gubernur Jakarta, Anies Rasyid Baswedan. Ketua KPK kala itu, Firli Bahuri, meminta kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan, yang berarti sudah ada penetapan tersangka. Tapi sejumlah pejabat Kedeputian Penindakan dan Eksekusi menolaknya. Kasus ini sempat ramai karena berujung pengembalian Deputi Penindakan dan Eksekusi serta Direktur Penyelidikan saat itu, Karyoto dan Endar Priantoro, ke institusi awal, yaitu Kepolisian RI.

Deputi Penindakan dan Eksekusi saat ini, Inspektur Jenderal Rudi Setiawan, membantah kabar bahwa anak buahnya pernah melawan pimpinan KPK. Dia menjelaskan, tim di Kedeputian Penindakan merupakan bagian integral dari pimpinan. Ia memastikan timnya tidak mungkin mengambil keputusan tanpa persetujuan pimpinan. Ia mengatakan penyidik dan penyelidik juga bagian dari pimpinan KPK. “Saya mendengar dan menjalankan semua arahan pimpinan. Itu saya sampaikan kepada beliau-beliau,” ucapnya.

Dosen hukum dari Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, mengatakan tumpulnya taji pimpinan KPK ini merupakan dampak penghilangan Pasal 21 ayat 4 Undang-Undang KPK lama. Sebelumnya, pasal itu memberi kewenangan pimpinan KPK sebagai penyelidik, penyidik, dan penuntut umum. Pasal itu dihapus di Undang-Undang KPK anyar. “Akibatnya, pimpinan KPK sering kali hanya menjadi tukang stempel karena urusan teknis penanganan perkara selesai di tingkat kedeputian,” katanya.

Feri menduga penghapusan kewenangan itu merupakan skenario untuk mengontrol KPK. Selama ini penyidik, penyelidik, dan penuntut umum biasanya berasal dari lembaga di luar KPK, yaitu Polri dan Kejaksaan Agung. “Itu sebabnya pimpinan KPK lama pernah menyinggung sikap loyalitas ganda pegawai KPK,” ujarnya.

Status kepegawaian penyidik dan penyelidik juga dituding menjadi biang keladi loyonya KPK. Sejak Undang-Undang KPK revisi, persisnya Pasal 1 ayat 6, semua pegawai KPK berubah status menjadi aparatur sipil negara (ASN). Padahal mereka sebelumnya adalah pegawai KPK yang bernaung di bawah Wadah Pegawai. Dulu Wadah Pegawai bisa ikut mempengaruhi kebijakan karena kekompakan pegawai. “Wadah Pegawai ini sejatinya pemimpin keenam KPK,” tutur Feri.

Wadah Pegawai lantas bubar dan digantikan Korps Pegawai Republik Indonesia. Mereka menginduk kepada sekretariat jenderal sebagai pejabat pembina kepegawaian. Akibatnya, tak ada lagi pegawai yang berani bersikap kritis kepada atasannya. Sementara itu, kritik penting untuk menjaga transparansi aktivitas KPK. “Pegawai tak lagi berani bersuara mengkritik keputusan karena sebagai ASN mereka harus patuh kepada atasan,” ujar Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito. IM57+ merupakan komunitas mantan pegawai KPK yang dipecat karena tak lulus tes wawasan kebangsaan.

Lakso mengatakan status ASN membuat para pegawai KPK tak independen dan rentan terhadap berbagai risiko. Jika dianggap “nakal”, mereka bisa mendadak dipindahkan ke lembaga negara lain. Alasan ini bisa digunakan karena semua ASN sejak direkrut sudah menyatakan siap ditempatkan di mana saja. “Gaji mereka pun ikut turun saat ditugasi di tempat baru,” ucapnya.

Ketua KPK saat ini, Setyo Budiyanto, menyatakan sudah memetakan masalah di lingkup internal KPK. Menurut dia, pekerjaan besar pimpinan baru adalah mengkonsolidasikan peran semua kedeputian agar sejalan dengan visi lembaga dan kebijakan pimpinan. Ia menganggap tiap perbedaan mesti dicarikan jalan tengahnya. “Pimpinan tidak boleh merasa berkuasa penuh, sementara bawahan jangan merasa lebih tahu,” tuturnya. ●

Fajar Pebrianto dan Lani Diana berkontribusi dalam penulisan artikel ini