Mengapa KPK Royal Menerbitkan SP3?

Kewenangan penghentian penyidikan justru membuat KPK tidak hati-hati dalam menangani kasus. Perkara apa saja yang dihentikan KPK?

23 Desember 2024 | 06.00 WIB

Perbesar

Konferensi Pers Paparan Kinerja KPK Periode 2019-2024 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, 17 Desember 2024. TEMPO/Subekti.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

KPK kini berwenang menghentikan penyidikan perkara korupsi.
Pimpinan KPK periode 2019-2024 menghentikan 11 pengusutan perkara.
Peneliti hingga aktivis antikorupsi menilai wewenang penerbitan SP3 mengurangi keseriusan KPK memberantas korupsi.

LIMA tahun berlalu sejak Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2019. Akibat perubahan aturan tersebut, penyidikan kasus korupsi bisa berhenti di tengah jalan. KPK mendapat wewenang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang sebelumnya tidak ada di lembaga antirasuah.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

blbi

korupsi

sp3

kpk

revisi-uu-kpk

surya-darmadi

Linda Trianita

Linda Trianita sedang menempuh Magister Kebijakan Publik di Universitas Indonesia. Alumni Executive Leadership Program yang diselenggarakan oleh Asian American Journalists Association (AAJA) Chapter Asia pada 2022 fellowship dari Google News Initiative. Menyabet Juara 1 Kategori Investigasi ExcEl Award (Excellence in Election Reporting in Southeast Asia) 2021 dan 6 Finalis Kategori Media Besar Global Shining Light Awards 2023.

Edisi 30 Maret 2025