Kubu Hasto akan Ungkap Dugaan Cacat Prosedural yang Dilakukan Penyidik KPK

TEMPO.CO, Jakarta -Tim hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto akan mengungkap sejumlah dugaan cacat prosedural yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penetapan kliennya sebagai tersangka. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy, mengatakan banyak menemukan kejanggalan, dari aspek waktu, prosedur, maupun substansi. "Namun sebagian yang menjadi lingkup kewenangan praperadilan akan kami uji di forum tersebut," kata dia dalam keterangan resmi, Rabu, 22 Januari 2025.

Adapun substansi yang akan diuji kubu Hasto pada praperadilan, yakni perbuatan sewenang-wenang KPK dalam menerbitkan surat perintah penyidikan dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terhadap Hasto dan sejumlah persoalan lainnya. Ronny menjelaskan bahwa KPK telah menerbitkan sprindik dan SPDP tertanggal 23 Desember 2024.

Kedua surat yang kemudian menjadi dasar dilakukannya penyidikan dan sejumlah upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan dinilai cacat hukum dan diterbitkan secara sewenang-wenang. "Kami kaget juga, Mas Hasto menyampaikan bahwa saat pemeriksaan dilakukan minggu lalu beliau diperlihatkan dokumen sprindik yang ditandatangani pimpinan KPK," ujarnya.

Padahal, kata dia, menurut Pasal 21 UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, kedudukan hukum pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum sudah dihapus. Dengan demikian, seharusnya pimpinan KPK hanya menjalankan fungsi manajerial sebagai pejabat negara.

Ronny pun mempertanyakan bagaimana mungkin pihak yang tidak memiliki kewenangan penyidikan kemudian memerintahkan dilakukan penyidikan. Tidak hanya itu, penandatanganan SPDP oleh Direktur Penyidikan atas nama pimpinan KPK yang tertulis selaku penyidik juga semakin memperkuat ada masalah prosedural dan cacat hukum dalam penetapan status tersangka terhadap Hasto.