Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Halaman depan laman Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tidak dapat diakses publik. Gambar yang muncul adalah laman website situs judi online. Sekitar sore kemarin, halaman depan website YLBHI berubah tampilan menjadi poster informasi bahwa laman tersebut diblokir oleh Kominfo.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam catatan YLBHI, Peristiwa ini adalah ketiga kalinya sejak Oktober 2024. Peretasan terhadap laman YLBHI. “Dampaknya, pada awal upaya peretasan, beberapa website LBH Kantor yang mengikuti domain YLBHI tidak juga dapat diakses; seperti halnya website LBH Manado, LBH Papua, LBH Palangkaraya dan Project Based Kalimantan Barat,” terang pengurus YLBHI dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 7 Januari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
YLBHI menemukan pola bahwa upaya peretasan tersebut berkenaan dengan laporan, kritik dan respon-respon YLBHI atas jalannya Pemerintahan.
“Dalam 3 Bulan terakhir, YLBHI senantiasa mempublikasikan siaran pers setiap minggu, semuanya berpusat pada respon kami atas pelantikan Prabowo dan Gibran, situasi hukum dan HAM di 2024, kekerasan aparat kepolisian, penolakan kenaikan PPN 12 persen, dan yang paling baru di tahun 2025, serta terakhir adalah Pernyataan YLBHI bahwa Jokowi layak disebut Pemimpin korup, pelanggaran Hukum dan HAM terorganisir,” kata YLBHI.
YLBHI mengecam upaya peretasan pada website YLBHI. Usaha-usaha peretasan, doxing, pengambilalihan akun atas serangan digital lainnya kepada masyarakat sipil adalah upaya pembungkaman pada suara kritis warga serta ancaman pada perjuangan publik untuk demokrasi, HAM dan keadilan di Indonesia yang tidak boleh didiamkan.
“Upaya pembungkaman ini tidak akan membuat takut dan tidak akan menghentikan upaya YLBHI untuk terus berjuang untuk Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Prinsip Rule of Law,” terang pengurus YLBHI.
Profil YLBHI
Dilansir dari laman YLBHI, YLBHI adalah sebuah organisasi yang bergerak dalam sistem penyediaan hukum di Indonesia. Didirikan pada 28 Oktober 1970 oleh Adnan Buyung Nasution dengan dukung oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sadikin. Tujuan utama YLBHI adalah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, buta hukum, dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
Sejak pendiriannya, YLBHI telah memperluas jangkauan layanannya dengan mendirikan kantor cabang Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua, dan Pekanbaru. Saat ini, YLBHI memiliki 17 kantor cabang LBH di 17 provinsi.
YLBHI berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang lemah dan miskin melalui pendekatan Bantuan Hukum Struktural, yaitu bantuan hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga berupaya mengubah struktur sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang timpang menuju keadilan yang lebih merata.
Nilai-nilai dasar yang dipegang YLBHI meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan hukum, dan pemberian bantuan hukum tanpa diskriminasi. Visi YLBHI adalah terwujudnya sistem masyarakat hukum yang adil, beradab, dan demokratis, dengan sistem hukum dan administrasi yang transparan serta sistem ekonomi, politik, dan budaya yang menghormati HAM.
Untuk mencapai visi tersebut, YLBHI menjalankan misi seperti menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, memberdayakan masyarakat lemah dan miskin, serta mendorong pembaruan hukum nasional yang tanggap terhadap kepentingan masyarakat lemah.
Selama perjalanannya, YLBHI telah berperan sebagai aktor kunci dalam menentang rezim otoriter Orde Baru dan menjadi lokomotif bagi gerakan pro-demokrasi di Indonesia. Selain itu, YLBHI juga menjadi tempat lahirnya berbagai organisasi masyarakat sipil yang kini memegang peran penting sebagai gerakan penyeimbang negara, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
