Mengapa KPK Menunda Menahan Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej?

Penahanan Eddy Hiariej diduga terganjal keputusan pimpinan KPK. Dampak terbelahnya sikap empat pemimpin.

24 Desember 2023 | 00.00 WIB

Perbesar

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej, memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 4 Desember 2023/Tempo/Imam Sukamto

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

DI lantai dasar Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pomolango berpapasan dengan Direktur Penyidikan Brigadir Jenderal Asep Guntur Rahayu pada 20 Desember 2023. Nawawi langsung menanyakan kepastian penahanan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej, kepada Asep.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

suap

nawawi-pomolango

pimpinan-kpk

kementerian-hukum-dan-ham

kpk

nurul-ghufron

eddy-hiariej

edward-omar-sharif-hiariej

gratifikasi

Mustafa Silalahi, Fajar Pebrianto, dan Riky Ferdianto berkontribusi dalam penulisan artikel ini. Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul "Maju-Mundur Bui untuk Pak Wamen"

Avit Hidayat

Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban, Jawa Timur. Bergabung dengan Tempo sejak 2015 dan sehari-hari bekerja di Desk Nasional Koran Tempo. Ia banyak terlibat dalam penelitian dan peliputan yang berkaitan dengan ekonomi-politik di bidang sumber daya alam serta isu-isu kemanusiaan.

Edisi 24 Desember 2023