Dominasi Aparatur Hukum di KPK

KOMISI bidang Hukum Dewan Perwakilan Rakyat memilih lima pemimpin baru Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2024-2029 pada Kamis, 21 November 2024. Dari hasil pemilihan lewat voting yang dilakukan DPR, komposisi pimpinan KPK didominasi aparatur penegak hukum.

Lima pemimpin baru KPK adalah Setyo Budiyanto, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Setyo Budiyanto yang berpangkat komisaris jenderal ditunjuk sebagai Ketua KPK.

Komposisi pimpinan baru dikritik karena tak melibatkan unsur masyarakat sipil. “Bagaimana bisa semangat Reformasi dibawa ketika pimpinan yang terpilih berasal dari berbagai instansi yang menjadi salah satu obyek pengawasan KPK?” kata Lakso Anindito, Ketua IM57+ Institute, lembaga antikorupsi yang didirikan eks anggota KPK.

Selain Setyo, pemimpin dari lembaga penegak hukum adalah Fitroh dan Tanak yang berasal dari Kejaksaan Agung. Dua pemimpin lain adalah Ibnu Basuki, hakim tinggi pemilah perkara di Mahkamah Agung; dan Agus Joko Pramono, mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 

Keraguan terhadap pimpinan baru KPK juga terlihat dalam uji kelayakan dan kepatutan. Sebab, Setyo dan Agus menyebutkan akan membatasi operasi tangkap tangan (OTT). Tanak bahkan berjanji menghapus OTT jika kembali terpilih. 

“Momen itu sangat menggambarkan kesesatan pikir para anggota Dewan dalam melihat penindakan pemberantasan korupsi,” ujar staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Diky Anandy.

Ketua Komisi bidang Hukum DPR Habiburokhman mengklaim proses pemilihan berjalan demokratis dan transparan. “Kami tidak bisa memaksa setiap anggota menyampaikan pilihannya seperti apa, karena dipilih secara tertutup,” ucap politikus Partai Gerindra itu.

Mary Jane Dikembalikan ke Filipina

Kepala Lapas Perempuan IIB Yogyakarta Evi Loliancy (keempat dari kiri) bersama Kabid Pembinaan Bimbingan dan TI Kemenkumham DIY Sambiyo (ketiga dari kiri) dan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta Sigit Sudarmono (kedua dari kiri) menjelaskan kondisi terbaru warga negara Filipina terpidana mati kasus narkotik, Mary Jane Veloso, saat jumpa pers di Lapas Perempuan IIB Yogyakarta, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 21 November 2024. Antara Foto/Andreas Fitri Atmoko

PRESIDEN Prabowo Subianto menyetujui permohonan pemindahan terpidana mati kasus narkotik, Mary Jane Veloso, ke negara asalnya, Filipina. Pemindahan akan dilakukan pada Desember 2024.

Pengakuan status terpidana Mary Jane menjadi salah satu syarat pemindahan. Pemerintah juga meminta Filipina memastikan Mary Jane menjalani sisa hukuman dan membiayai proses pemindahan tahanan. Pembinaan tahanan akan menjadi kewenangan pemerintah Filipina.

Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Filipina bisa saja memberikan grasi kepada Mary Jane dan mengubah hukumannya menjadi seumur hidup. “Pidana mati telah dihapuskan dalam hukum pidana Filipina,” ucap Yusril pada Rabu, 20 November 2024.

RUU Bermasalah di Prolegnas DPR

Wakil Ketua DPR Adies Kadir (kedua dari kanan) didampingi Wakil Ketua Saan Mustopa (kedua dari kiri) dan Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan) menerima berkas laporan pembahasan RUU Prolegnas dari Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan (kiri) dalam Rapat Paripurna Ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 19 November 2024. Antara Foto/Galih Pradipta