Politik berprofesi politik berprotes

PENGACARA harus memiliki kesetiaan mutlak pada profesinya dan integritasnya tinggi. Itulah yang dituntut perintah Singapura ketika hendak mengsah Undang-Undang Profesi Hukum (Legal Profession Act -- LPA). Salah satu aturannya menyebut syarat bagi anggota profesinya: yang pernah dibui, atau pernah diskors selama lebih dari enam bulan, atau melakukan penyelewengan profesi, jangan harap dapat ikut duduk dalam kepengurusan dewan kehormatan organisasi advokat (Law Society Council -- LSC). Yang tak suka bilang, aturan itu sewenang-wenang. Tapi pemerintah gampang menangkisnya: Bagaimana bisa mengatasi bila diri sendiri pernah melakukan pelanggaran? Yang begitu dianggap tak dapat mengatur moral sesama anggota profesinya. Masyarakat pun, dengan undang-undang yang baru itu, dapat ikut mengontrol cara kerja anggota LSC. Pemerintah, rupanya, juga ingin agar advokatnya tidak terlibat dalam organisasi politik. "Kebutuhan untuk memiliki pengacara dengan pola kerja baku dan bermutu," kata PM Lee Kuan Yew, memberi alasan perlunya menata kembali organisasi pengacara. Sehingga, kelak, yang menjadi anggota LSC, selain pengacara juga orang-orang dari profesi lain seperti bisa melibat arsitek, akuntan, bankir, pegawai asuransi, atau ahli dari disiplin ilmu di luar hukum." Sementara itu ditetapkan pula ketua LSC harus diangkat oleh ketua Mahkamah Agung. Perombakan pada tubuh organisasi advokat, agaknya, karena semakin banyaknya anggota baru. Pada masa berdirinya hanya tercatat 150 pengacara. Kini terdaftar sudah 1.330. Menurut PM Lee, jumlah itu pada tahun 1995 akan bertambah sampai klop 2.000. Maka, kata PM Lee, "Pembenahan sangat perlu untuk meningkatkan standar pelayanan kepada klien." Singapura, yang berambisi menjadi pusat perniagaan internasional, memang memerlukan advokat terampil untuk urusan bisnis. Untuk itu, pengacara yang aktif di bidang politik diminta memilih salah satu jabatan. "Bagaimana mungkin, pada saat yang bersamaan, seseorang memakai dua topi yang berbeda?" kata PM Lee. Pendapat ini diprotes, misalnya, oleh Tang Fong Har, yang aktif di partai buruh dan sekaligus LSC. "Kalau ada partai oposisi yang sedang seminar, dan Saya ingin datang sebagai tamu, apa perlu saya meletakkan jabatan?" Dengan aturan main baru, memang diharapkan tak ada lagi pengacara kena suap atau terlibat politik, seperti kasus Jeyaretnam beberapa waktu berselang. "Kita memerlukan manusia yang jujur. Masa depan Singapura terletak pada pelayanan yang baik, perdagangan, dan keuangan," kata PM Lee tegas. Hal itu juga yang mendorong Lee Kuan Yew mengusulkan agar pensiunan hakim bisa menjadi anggota biasa pada LSC. Disediakan juga tiga kursi kepengurusan untuk orang-orang yang dipilih pemerintah. Campur tangan pemerintah mengguncangkan tubuh organisasi advokat sangat mengejutkan pengacara -- yang merasa tak diajak omong sebelumnya. Mereka merasa ruang geraknya terlalu ketat dipagari. Tapi PM Lee tegas selalu jawabnya: "Adalah tugas dan kewajiban saya untuk menghentikan permainan politik yang tumbuh ditubuh organisasi profesi ini." Yang berminat politik, katanya, keluar saja dari organisasi -- boleh bikin partai baru atau .... bergabung saja pada Jeyaretnam. Yulia S. Madjid