Politikus di Pusaran Kasus

Senyum mengembang di wajah Muhaimin Iskandar seusai pelantikan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 1 Oktober lalu. Di atas podi-um, ia menerima ucapan dari berbagai tokoh partai. Salah satunya Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yang juga hadir di sana untuk menyaksikan pelantikan putrinya, Puan Maharani, sebagai Ketua DPR selama lima tahun ke depan.

Para pemimpin baru DPR itu kemudian berdiri sejajar untuk menjalani sesi foto. Pemimpin DPR lain, Rachmat Gobel dari Partai NasDem, Azis Syamsuddin dari Partai Golkar, dan Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra, bergabung, lalu berfoto bersama.

Muhaimin adalah wajah lama dalam susunan pemimpin DPR periode 2019-2024. Pria 53 tahun itu pernah dua kali menjabat Wakil Ketua DPR, yakni pada periode 1999-2004 dan 2004-2009. Periode berikutnya, pria yang akrab disapa Cak Imin ini menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Penunjukan sebagai Wakil Ketua DPR kali ini karena Cak Imin berpengalaman di legislatif ataupun eksekutif,” ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid seusai pelantikan pimpinan DPR itu.

Muhaimin adalah anak muda di antara para tokoh Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa, yang berdiri pada 1998. Ia berusia 33 tahun saat pertama kali menjadi anggota DPR. Di awal berdiri, ia menjabat Sekretaris Jenderal PKB di bawah kepemimpinan Matori Abdul Djalil. Cak Imin mengam-bil alih kursi Ketua Umum PKB pada 2005.

Saat itu, nama dan sepak terjang Muhaimin mulai memunculkan kontroversi. Ia, misalnya, dituduh mendepak Matori dan menggusur salah satu pendiri PKB, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, dari kursi Ketua Dewan Syura. Muhaimin adalah keponakan Gus Dur. “Muhaimin banyak belajar dari Gus Dur,” kata Jazilul.

Kontroversi Muhaimin berlanjut di bidang lain. Senat Universitas Airlangga, Surabaya, menganugerahkan doctor honoris causa kepada Muhaimin pada Oktober 2017. Sejumlah dosen memprotes penganugerahan ini. Muhaimin dianggap belum memberi sumbangan nyata saat menjadi politikus.

Kuku Muhaimin makin tertancap di PKB saat ia kembali terpilih sebagai ketua umum hingga lima tahun ke depan. Cerita miring muncul di balik pemilihan itu. Muhaimin disebut mendepak Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding dan Ketua Dewan Pengurus Pusat PKB Lukman Edy. Keduanya tak diundang saat PKB menggelar muktamar. Mereka dianggap tak loyal mendukung Muhaimin yang tengah berusaha terpilih sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo dalam pemilihan lalu.

Nama Muhaimin pernah terseret kasus korupsi saat ia menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ada dua kasus yang menyebut nama Muhaimin. Kasus pertama adalah korupsi di Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi tahun anggaran 2014. Komisi Pemberantasan Korupsi menciduk sejumlah pejabat Kementerian dan anggota DPR dalam kasus ini.

Salah satunya mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Jamaluddin Malik. Persidangan Jamaluddin mengungkap ada dugaan setor-an sebesar Rp 400 juta untuk Muhaimin. Juru bicara komisi antirasuah kala itu, Yayuk Andriati, me-ngatakan penyidik terus mendalami informasi tersebut. Dalam berbagai kesempatan, Muhaimin membantah menerima uang tersebut.

Nama Muhaimin kembali mencuat dalam suap proyek infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Maluku dan Maluku Utara tahun anggaran 2016. Ia diduga akan menerima suap dari bawahannya sebagai jasa memuluskan proyek. Muhaimin lagi-lagi membantah. “Saya bahkan tidak tahu ada proyek itu di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,” ujar Cak Imin kala itu. Status Muhaimin di KPK sejauh ini sebatas saksi dan selalu lolos meski namanya kerap muncul di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

HUSSEIN ABRI DONGORAN, MUSTAFA SILALAHI