Cara Desa Adat Bali Menertibkan Pungutan Liar untuk Pendatang

Pengurus desa adat di Bali menunjuk pecalang untuk mengutip uang dari pendatang. Mencegah pungutan liar.

26 Januari 2025 | 00.00 WIB

Perbesar

Pecalang mengikuti gelar pasukan Operasi Lilin 2016 di Lapangan Renon, Denpasar, Bali, 22 Desember 2016. Dok. Tempo/Johannes P. Christo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Ringkasan Berita

Desa adat di Bali menarik sejumlah pungutan dari para pendatang, termasuk warga Hindu Bali yang berasal dari luar.
Desa adat menunjuk pecalang untuk mengutip uang tersebut.
KPK dan Ombudsman RI menemukan dugaan potensi penyelewengan dalam penarikan pungutan itu.

MESKI lahir dan besar di Bali, I Ngurah Suryawan rutin membayar uang kontribusi kepada desa adat tempat dia bermukim di Denpasar. Uang itu dikutip oleh pecalang, petugas pengamanan tradisional dari desa adat, setiap bulan. Saat ini total uang yang dikutip dari dia dan istrinya sebesar Rp 60 ribu. “Nominalnya naik terus,” kata antropolog dari Universitas Warmadewa, Denpasar, itu kepada Tempo, Kamis, 23 Januari 2025.

Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini

Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
Akses penuh seluruh artikel Tempo+
Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
Fitur baca cepat di edisi Mingguan
Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo

Lihat Benefit Lainnya

bali

masyarakat-adat

desa-adat

pecalang

ombudsman-ri

kpk

jurnalisme-konstruktif

hindu-bali

Di edisi cetak, artikel ini terbit di bawah judul Pungutan Pecalang untuk Pendatang. Artikel ini merupakan bagian dari jurnalisme konstruktif yang didukung International Media Support

Fajar Pebrianto

Meliput isu-isu hukum, korupsi, dan kriminal. Lulus dari Universitas Bakrie pada 2017. Sambil memimpin majalah kampus "Basmala", bergabung dengan Tempo sebagai wartawan magang pada 2015. Mengikuti Indo-Pacific Business Journalism and Training Forum 2019 di Thailand.

Edisi 26 Januari 2025