Tanah Agung Sedayu di Laut Tangerang

MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan ada sertifikat hak guna bangunan (HGB) di area pagar laut 30 kilometer di Tangerang, Banten. Totalnya 263 bidang di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. “Ada sertifikat tanah di wilayah laut,” kata Nusron, Senin, 20 Januari 2025.

Nusron merinci pemilik HGB di area pagar laut adalah PT Intan Agung Makmur 234 bidang, PT Cahaya Inti Sentosa 20 bidang, dan sisanya perorangan. Politikus Partai Golkar itu mengatakan terdapat 17 bidang sertifikat hak milik (SHM) atas nama Surhat Haq di area pagar laut Tangerang. Luasnya lebih dari 300 hektare.

Berdasarkan dokumen akta usaha dari Kementerian Hukum, kedua perusahaan terhubung dengan PT Agung Sedayu dan PT Pantai Indah Kapuk Dua (PANI) Tbk. PT Intan Agung Makmur merupakan cucu usaha Agung Sedayu. Sedangkan PT Cahaya Inti Sentosa anak usaha Agung Sedayu dan PANI.

Agung Sedayu dimiliki Sugianto Kusuma alias Aguan, pengusaha properti yang berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Ia juga menjabat Presiden Direktur PANI. Adapun PANI adalah pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2. Agung Sedayu juga mengembangkan proyek Tropical Coastland seluas 1.836 hektare yang menjadi proyek strategis nasional (PSN).

Aguan tak merespons pertanyaan via sambungan telepon ataupun saat ditemui dalam acara program rumah layak huni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jakarta, Senin malam, 20 Januari 2025. Belakangan, Nusron mencabut HGB dan SHM di area pagar laut karena cacat prosedur. Nusron tak banyak berkomentar soal peran Aguan. “Kalau pembuatan sertifikat, kami tak melihat siapa orangnya,” ujarnya. ●

Unjuk Rasa Anak Buah Menteri Satryo

Pegawai Aparatus Sipil Negara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi membentangkan spanduk saat menggelar aksi damai di lobby kantor Kemdikti Saintek, Jakarta, 20 Januari 2025. Tempo/M Taufan Rengganis

SEKITAR 200 aparatur sipil negara berpakaian hitam berunjuk rasa mengecam pemecatan Neni Herlina oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro pada Senin, 20 Januari 2025. Massa menilai pemecatan Penjabat Kepala Rumah Tangga Kementerian Pendidikan Tinggi Neni Herlina tak sesuai dengan prosedur dan tanpa alasan jelas. 

Neni, yang turut dalam aksi itu, menduga pemecatannya disebabkan oleh urusan penggantian meja di ruang Satryo. “Keluar kamu. Bawa semua barang-barangmu,” ujar Neni menirukan perkataan Satryo.

Satryo mengatakan tak memecat Neni, tapi merotasinya. Menurut dia, mutasi atau rotasi adalah hal lumrah di kementerian. Satryo dan Neni telah bertemu dan sama-sama meluruskan informasi soal kasus tersebut. ●

KPK Geledah Rumah Djan Faridz

Petugas KPK dengan pengawalan polisi keluar membawa koper saat melakukan penggeledahan di rumah mantan Dewan Pertimbangan Presiden masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Djan Faridz di Jalan Borobudur, Jakarta, 23 Januari 2025 dini hari. ANTARA/Muzdaffar Fauzan

PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Djan Faridz, di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2025. Penyidik menyita sejumlah dokumen dan alat elektronik dari rumah mantan Menteri Perumahan Rakyat itu.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengatakan penggeledahan itu terkait dengan kasus suap Harun Masiku. “Berkaitan dengan para tersangka kasus Harun Masiku,” kata Tessa, Kamis, 23 Januari 2025.

KPK telah menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Politikus PDIP, Guntur Romli, menilai penggeledahan rumah Djan Faridz merupakan bentuk kesewenang-wenangan KPK. ●

Rapor Merah 100 Hari Kabinet Prabowo  

Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menyalami seluruh menteri kabinet merah putih saat mengikuti rapat Kabinet Paripurna, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 22 Januari 2025. Tempo/Imam Sukamto