Sukatani Tarik Lagu 'Bayar Bayar Bayar', PBHI Duga Ada Intimidasi Polisi

TEMPO.CO, Jakarta - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) merespons grup punk, Sukatani, yang menarik lagu bertajuk “Bayar Bayar Bayar” dari semua platform musik, serta meminta maaf kepada Kapolri dan institusi kepolisian.

Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan, pihaknya mendapat informasi Sukatani menghilang. Mereka tidak dapat dihubungi manajemen dalam perjalanannya dari Bali menuju Banyuwangi pascatampil. "Diduga kuat ada anggota Polri yang mengintimidasi dan memaksa untuk meminta maaf atas lagu 'bayar polisi'," ujarnya dalam keterangan resmi pada Jumat, 21 Februari 2025.

PBHI, kata dia, menilai intimidasi terhadap karya seni Sukatani itu adalah pelanggaran HAM yang sistematis dan terstruktur. Ini lantaran ada unsur negara sebagai pelaku, yakni Polri. 

Julius menuturkan, hak kebebasan berekspresi utamanya seni, merupakan bagian dari kebudayaan yang menjadi tonggak kemajuan peradaban bangsa. Oleh karenanya, intimidasi dan tindakan represif yang diduga dilakukan anggota Polri terhadap Sukatani jelas melanggar jaminan hak kebebasan ekspresi seni dalam undang-undang. Beleid yang dimaksud adalah Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945, Pasal 23 ayat (2) UU HAM hingga DUHAM, dan Pasal 19 International Civil and Political Rights. 

"PBHI mengingatkan, pembatasan dan pembredelan terhadap kebebasan berekspresi dalam bentuk karya seni adalah ciri khas dari rezim otoriter Orde Baru," kata Julius. "Represi terhadap Band Sukatani adalah repetisi rezim otoriter Orde Baru, pendekatan berbasis intelijen yang senyap tersembunyi adalah kekhasan Pangkopkamtib Orde Baru."