TPNPB-OPM Kecam Pembangunan Pos Militer di Yuguru

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengecam pembangunan pos militer di kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Mereka mengetahui pembangunan posko itu setelah ada informasi ihwal pertemuan Kepala Distrik Meborok, petinggi TNI, dan militer Indonesia tim Taipur Yuguru pada 9-11 Februari 2025. 

Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom menyatakan, dalam pertemuan itu Kepala Distrik Meborok membuat tiga surat. Tiga surat itu ditandatangani oleh Kepala Distrik Meborok, pihak gereja, kepala kampung, dan kepala suku.  

“Tiga surat terbentuk proposal tersebut menyerahkan kepada pangdam dan militer Indonesia di lapangan terbang Yuguru,” kata Sebby Sambom, dalam keterangan tertulis, pada Rabu, 5 Maret 2025. 

Setelah penandatanganan surat itu, Sebby mengatakan, Kepala Distrik Meborok dan rombongannya menghilang. Menurut Sebby, kejadian itu mirip ketika Penjabat Bupati Nduga Edison Gwijangge membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens pada September 2024.

Sebby meminta agar Kepala Distrik Meborok tidak memanfaatkan situasi untuk memeroleh sesuatu dengan mengatasnamakan masyarakat Ndugama. Dia menyatakan, TPNPB-OPM Kodap III Ndugama Batalion Yuguru tidak memercayai kepala distrik, kepala desa, hingga kepala suku. 

Atas rencana pembangunan pos militer itu, TPNPB-OPM Kodap III Ndugama Batalion Yuguru meminta  Kepala Distrik Meborok dan Edison Gwijangge untuk kembali. Sebby menduga pembangunan pos militer di wilayah Yuguru sebagai wujud perintah kepada Edison Gwijangge. 

Ia meminta agar pembangunan pos militer tersebut ditinggalkan dan meminta militer pergi dari wilayah mereka. Sebby menyatakan kehadiran militer sangat meresahkan dan mengganggu masyarakat, juga menjadi trauma bagi warga Yuguru. “Wilayah Yuguru bukan wilayah perang melainkan wilayah Yuguru adalah tempat pengungsi warga Nduga.”

Pilihan Editor: Tom Lembong Jalani Sidang Perdana Hari Ini