Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, mengingatkan kepada seluruh kader Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI – Polri (FKPPI), untuk menjaga persaudaraan kebangsaan dalam menghadapi Pilkada 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Persaingan dan tensi politik di Pilkada serentak bisa jadi tidak kalah sengit dibandingkan Pilpres. Karena itu, seluruh elemen bangsa harus kembali mawas diri. Kesuksesan Pemilu 2024 harus dijadikan pegangan agar Pilkada serentak yang tinggal beberapa bulan lagi, tidak menorehkan luka perpecahan di masing-masing daerah," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama FKPPI DKI Jaya, di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun pilkada serentak 2024 akan diikuti sebanyak 37 provinsi, serta 508 kabupaten/kota. Hampir seluruh provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Indonesia menyelenggarakan pilkada kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak menyelenggarakan pemilihan gubernur, serta DKI Jakarta yang tidak menyelenggarakan pemilihan bupati atau wali kota.
Dalam menghadapi Pilkada, seluruh elemen bangsa harus bisa menjaga persaudaraan kebangsaan. Jika melihat suasana panas yang terjadi di Papua, Bamsoet menilai, pada prinsipnya penyelesaian persoalan di Papua harus mendahulukan cara-cara damai melalui musyawarah, dialog, dan pendekatan humanis sebagai pilihan pertama dan utama.
Bamsoet berpendapat, pendekatan humanis tidak kemudian dimaknai mengabaikan perlunya langkah tegas dan terukur, khususnya ketika nyawa dan kehidupan rakyat yang menjadi taruhannya. Menurut Bamsoet, negara harus hadir memastikan hak rakyat Papua untuk hidup aman, tentram, dan damai, sebagaimana diamanatkan konstitusi.
“Karena mustahil membangun Papua jika intensitas dan eskalasi aksi kekerasan tak kunjung usai. Dukungan perlu diberikan kepada TNI-Polri untuk mengambil tindakan tegas dan terukur dalam memastikan Papua tetap aman dan damai. Sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua bisa terus ditingkatkan," ujarnya.
Ia menerangkan, arah kebijakan politik nasional yang semakin baik dalam penyelesaian persoalan Papua, telah dimanifestasikan melalui beberapa kebijakan, seperti penetapan UU. No.2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No.21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Dilatarbelakangi semangat mendorong keberlanjutan pemberian dana Otsus dan perbaikan tata kelolanya, serta pemekaran wilayah Papua dalam rangka pemerataan akses pembangunan.
"Pada tahun 2024, dana otsus Papua mencapai Rp 9,62 triliun. Meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp 8,91 triliun. Besarnya dana otsus ini harus diimbangi dengan mekanisme evaluasi untuk mengukur efektivitas dan akuntabilitasnya,” ujarnya.
Kata Bamsoet, bentuk keberpihakan lain yang diimplementasikan untuk memajukan masyarakat Papua adalah adanya ketentuan yang memberikan keistimewaan bagi Orang Asli Papua untuk menduduki jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur di wilayah Papua. (*)
Foto 
