Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL - Dokumen Laporan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Utara tahun 2005-2025 membawa pembacanya untuk melihat apa yang terjadi selama 20 tahun terakhir. Laporan tersebut menjadi tonggak penting dalam merefleksikan perjalanan pembangunan di provinsi seluas lebih dari 32 ribu kilometer persegi itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Secara umum, Provinsi Maluku Utara telah mencapai sebagian besar target yang ditetapkan dalam RPJPD. Indikatornya ada pada pertumbuhan ekonomi, peningkatan infrastruktur, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi sorotan positif. Namun demikian, masih ada beberapa aspek yang membutuhkan perhatian lebih lanjut, seperti peningkatan akses pendidikandan kesehatan, serta pembangunan berkelanjutan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ada pula keterbatasan yang menghambat pencapaian tujuan RPJPD, misalkan masalah sumber daya, perubahan kondisi sosial-ekonomi, hingga kendala politik. Sebagai pemimpin di masa transisi, Penjabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir mengatakan harus tetap menjaga jalannya roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. “Ibarat memegang tongkat estafet, setidaknya jangan sampai turun apalagi jatuh,” kata Samsuddin.
“Dijagabetul sambil menunggu tongkat estafet itu beralih kepada kepala daerah definitif hasil pemilihan umum kepala daerah (pilkada).” Sekarang, pilkada sudah usai dan berjalan dengan baik di Provinsi Maluku Utara. Samsuddin mengimbau agar masyarakat menghilangkan polarisasi. “Mari kita bergandeng tangan untuk membangun Maluku Utara, kita bekerja sesuai bidang masing-masing,” ujarnya.
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Utara sepanjang 2019 sampai 2024 mengalami kenaikan, meski masih di bawah rata-rata IPM nasional. Angka IPM ini mencerminkan kondisi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ada empat variabelnya, yakni usia harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.
(dari kiri) Penjabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir dan Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam berkunjung ke stan pameran produk UMKM lokal. Dok. Humas Pemprov Maluku Utara
Data IPM Provinsi Maluku Utara terus meningkat sepanjang 2019-2024 denganangka berturut-turut, 68,70 (2019); 68,49 (2020); 68,76 (2021); 69,47 (2022); 70,21 (2023); dan 71,84 (2024). Mengenai laju pertumbuhan ekonomi,Provinsi Maluku Utara mencatat pencapaian yang signifikan karena nilai realisasi kinerja secara keseluruhan terhadap laju pertumbuhan ekonomi melampaui target, yaitu 165,99 persen.
Artinya, kriteria penilaian realisasi kinerja laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara Sangat Tinggi. Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara sepanjang 2018-2023, terjadi kenaikan yang signifikan. Pada 2018, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,86persen; kemudian 6,25 persen (2019); 5,39 persen (2020); 16,79 persen (2021); 22,94 persen (2022); dan 20,49 persen (2023).
Kondisi ini menjadikan Maluku Utara sebagai daerah dengan pertumbuhan perekonomian tertinggi nasional, bahkan dunia. Sayangnya, angka pertumbuhan ekonomi yang cemerlang itu belummampu membebaskan masyarakat di daerah ini dari kemiskinan.
Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam mengatakan, ada dua kabupaten yang angka kemiskinannya berada di atas rata- rata nasional, yakni Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur dengan tingkat kemiskinan masing-masing 11,44 persen dan 12,47 persen. Sementara pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03 persen, turun dari 9,36 persen pada Maret 2023.
Angka kemiskinan di dua kabupaten tersebut juga menjadi yang tertinggi di antara kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara, yang berada di kisaran 3-8 persen. Kemiskinan di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur itu bertolak belakang dengan potensi yang ada di sana. Untuk diketahui, di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur terdapat Kawasan Industri Prioritas Nasional.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar kami ke depan,” kata Sarmin. “Semestinya, ketika terdapat industri prioritas nasional di suatu daerah, maka wilayah itu menjadi sentra pertumbuhan dan mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat di sana.” Penjabat Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir melihat banyak peluang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Salah satunya peluang lapangan pekerjaan pada perusahaan yang ada di kawasan industri tersebut. Menurut dia, keberadaan industrialisasi hilirisasi nikel membutuhkan banyak tenaga kerja. “Kebutuhan tenaga kerja itu mendatangkan banyak orang karena memang Maluku Utara sendiri tidak mampu memasok tenaga kerja sebanyak itu,” kata Samsuddin.
Dia mencontohkan, salah satu perusahaan tambang nikel di Halmahera Tengah membutuhkan 70 ribu pekerja. Sementara penduduk Kabupaten Halmahera Tengah hanya 60 ribu orang. “Artinya, pekerja di pertambangan nikel itu lebih banyak dari penduduk di kabupaten itu sendiri,” ujarnya. Meski begitu, Samsuddin membenarkan ada sebagian putra-putri asli Maluku Utara yang bekerja di perusahaan tambang tersebut.
Keberadaan kawasan industri ternyata belum menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal. Pada 2022, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Halmahera Timur mencapai 5,2 persen. Angka ini menjadi yang tertinggi ketiga di antara sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara. Sementara di Kabupaten Halmahera Tengah, tingkat pengangguran terbuka mencapai 3,06persen atau peringkat kedelapan dari sepuluh kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Dalam empat tahun terakhir, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara melaksanakan berbagai kegiatan untuk menekan angka pengangguran terbuka. Misalkan, mengadakan Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja dan Kewirausahaan. Program ini bertujuan meningkatkan kompetensi para pencari kerja melalui pelatihan, baik yang berbasis kompetensi maupun pelatihan kewirausahaan.
Para pencari kerja diarahkan agar dapat memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau industri dan meningkatkan keterampilan wirausaha bagi pengembangan usaha sektor informal. Kegiatannya berupa pelatihan kerja berdasarkan klaster kompetensi. Juga ada Program Penempatan Tenaga Kerja. Program ini membuka kesempatan bagi pencari kerja agar dapat mengakses informasi dan peluang kerja.
Terdapat tiga kegiatan unggulan yang diharapkan mampu menekan angka pengangguran terbuka, yakni bimbingan dan penyuluhan jabatan; pelaksanaan bursa kerja; dan perluasan kesempatan kerja.Samsuddin menyampaikan peluang lain bagi masyarakat Maluku Utaraagar tidak terjebak dalam kemiskinan. Caranya, menjadi petani, peternak, atau nelayan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal, atau masuk ke sektor pariwisata.
“Peluang itu terbuka karena belum banyak orang yang masuk ke sana,” kata Samsuddin. “Namun persoalannya, sampai saat ini masyarakatbelum bisa memasok kebutuhan pangan karena produksi masih sedikit.” Dengan produksi yang masih sedikit, masyarakat Provinsi Maluku Utaramengandalkan pasokan bahan pokok itu dari luar, yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Makassar, dan Surabaya. Akibat ketergantungan pasokan dari luar daerahitu, maka angka inflasi Provinsi Maluku Utara cukup tinggi. “Kami mendorong masyarakat membuka peluang untuk memenuhi kebutuhan lokal,” katanya.(*)
Foto 
