Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL – Pertemuan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 tahun 2022 di hari ke-2, Selasa, 22 Maret, membahas agenda sidang “General Debate dengan Tema Getting To Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change”.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (KORPOLKAM), Lodewijk F Paulus, menyampaikan pidato dengan sejumlah poin yang harus difokuskan untuk menyelamatkan bumi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Lodewijk menyampaikan bahwa pandemi membawa krisis pada berbagai aspek, sekaligus memunculkan peluang baru. “Pandemi memberikan kesempatan untuk akselerasi menuju ekonomi hijau dan masa depan yang rendah karbon. Kita harus bersama-sama mewujudkan dunia yang tangguh, aman dan sehat. Salah satunya melalui peningkatan ambisi dan upaya menahan laju pemanasan global,” ujar Lodewijk.
Ia melanjutkan, ada tiga hal penting yang harus difokuskan dalam upaya menyelamatkan bumi. Pertama, mencapai ekonomi rendah karbon dan berketahanan iklim. Menurut Lodewijk, Indonesia saat ini sudah pada jalurnya untuk memenuhi target Updated NDC termasuk melalui Indonesia Forest dan Land Use net sink tahun 2030, dan menetapkan target Net Zero tahun 2060 atau lebih cepat. Untuk mencapai target net sink di sektor kehutanan, Indonesia menerapkan pengendalian kebakaran hutan, pengelolaan lahan gambut, moratorium izin baru di hutan primer dan lahan gambut.
Kedua, memobilisasi berbagai sumber pembiayaan global untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Transisi menuju energi bersih dan pembiayaan perubahan iklim tentunya membutuhkan dukungan pendanaan yang masif.
Indonesia terus memobilisasi pendanaan iklim di luar anggaran nasional dan mempromosikan pembiayaan inovatif untuk mencapai target NDC. Antara lain melalui instrumen obligasi hijau (green bond), serta memanfaatkan blended finance melalui pembentukan 'SDG Indonesia One' dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. “Indonesia telah menetapkan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan yang mewajibkan lembaga keuangan untuk meningkatkan portofolio hijau,” ujar Lodewijk.
Sedangkan poin ketiga, Indonesia terus mendorong terobosan inovasi untuk melindungi dunia dan terutama negara serta masyarakat yang paling rentan terhadap dampak iklim.
Adapun peran palemen untuk perbaikan bumi, kata Lodewijk, harus mengawasi pelaksanaan komitmen iklim. Dalam hal ini Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen inti demokrasi dan tata kelola yang baik. Bahkan di tengah kondisi dunia yang mengalami goncangan pandemi, perubahan iklim, regresi demokrasi, dan populisme.
Lodewijk Menegaskan, parlemen sebagai lembaga akuntabilitas utama harus terus menegakkan peran check and balance. Di Indonesia, DPR RI terus berupaya untuk membenahi sistem pengawasan.
Peran selanjutnya adalah membentuk perangkat legislasi yang memayungi kebijakan iklim nasional. DPR RI saat ini tengah mengupayakan pembentukan Undang-Undang yang mengatur mengenai Energi Baru dan Terbarukan serta menjajagi pembaharuan Undang-Undang Keanekaragaman Hayati untuk melindungi keberlanjutan biodiversitas Indonesia.
Sedangkan peran ketiga yakni melibatkan partisipasi publik dalam debat nasional mengenai perubahan iklim. IPU telah menggarisbawahi partisipasi publik sebagai hal yang krusial dalam mendukung implementasi agenda internasional. Di Indonesia, Undang-Undang Lingkungan Hidup juga mensyaratkan pelibatan publik dalam pengelolaan dan konservasi alam.
Lodewijk juga mengingatkan bahwa dukungan politis menjadi prasyarat mutlak kelancaran upaya pencapaian komitmen di bawah Paris Agreement. Selain berperan menjembatani kesepakatan internasional dengan aspirasi konstituen, parlemen juga berperan dalam membangun dukungan politis di dalam negeri.
Disampaikan juga, parlemen butuh sinergi antar alat kelengkapan. Isu-isu lingkungan harus menjiwai keseluruhan kerja parlemen. Tidak eksklusif hanya di komisi yang menangani lingkungan. “Isu lingkungan dan perubahan iklim harus terus digaungkan di internal parlemen. Untuk menumbuhkan kesadaran, dan juga untuk mengarusutamakan isu ini dalam kerja-kerja anggota legislatif,” kata Lodewijk. (*)
Foto 
