Kemendagri Berkomitmen Sukseskan Penyelenggaraan Pemilu

INFO NASIONAL – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen terus menjalankan tugas-tugas negara dalam menyelenggarakan urusan di bidang Politik dan Pemerintahan Umum (POL&PUM). Bentuk komitmen itu salah satunya mendukung agenda nasional yakni menyukseskan penyelenggaraan Pemilu yang tahapannya telah berjalan.

“Arahan Bapak Presiden pada konsolidasi nasional yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu yang lalu, Bapak Presiden memerintahkan agar memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 terjadwal sesuai jadwal. Dan dilakukan rapat-rapat reguler, dilakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung itu,” kata Dirjen Pol&PUM Kemendagri Bahtiar saat memberikan sambutan pada webinar bertajuk “Dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Menyukseskan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024”, Selasa 3 Januari 2023.

Presiden, kata Bahtiar, juga telah memerintahkan kepada jajarannya untuk memberikan dukungan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Selain itu, presiden juga memerintahkan kepada jajaran KPU agar menjaga dan meningkatkan kualitas Pemilu dengan indikator-indikator yang tersedia.

Arahan lainnya, kata dia, yakni penyelenggara Pemilu agar hati-hati dalam menyelenggarakan Pemilu. Jangan sampai gelaran tersebut berdampak kepada aspek teknis maupun lainnya yang menjadi isu politik tidak terkendali.

Berikutnya, tambah Bahtiar, presiden memerintahkan agar masa kampanye dipersingkat, lebih efisien, dan tidak menimbulkan masalah di lingkup masyarakat. “Kemudian seluruh aparat negara akan dikerahkan untuk mendukung kelancaran, proses produksi, dan distribusi logistik sampai pada tingkat TPS,” ujarnya.

Proses penyelenggaraan Pemilu Bahtiat harap agar lebih semarak dan bukan menjadi hal yang menegangkan. Artinya, gairah penyelenggaraan Pemilu perlu ditumbuhkan. Sebab, hal ini akan memacu hasil Pemilu yang lebih berkualitas. Menurut dia, jajaran pemerintah dan Pemda perlu mendukung penyelenggaraan Pemilu. Sebab, hal tersebut telah diatur di dalam undang-undang.

“Kita pemerintah dan pemerintah daerah itu memberi dukungan dalam penyelenggaraan Pemilu itu mutlak sifatnya. Kenapa mutlak? Karena ini sudah diikat dalam hukum Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” katanya.

Webinar yang membahas mengenai penyelenggaraan Pemilu 2024 ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol&PUM) Kemendagri. Webinar menghadirkan narasumber, antara lain Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Zudan Arif Fakrulloh, Deputi Dukungan Bidang Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Eberta Kawima, serta Kepala Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Harimurti Wicaksono. Hadir pula Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Horas Mauritz Panjaitan, Sekretaris Ditjen Bina Adminitrasi Kewilayahan (Adwil) Indra Gunawan, serta Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Iwan Kurniawan.