Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
INFO NASIONAL — Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, menegaskan untuk mempercepat laju pembangunan. Pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena anggaran tersebut hanya mencukupi 10 persen dari kebutuhan. Oleh karena itu, ia berharap para bupati dan wali kota dapat mengakses APBD Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Setelah saya amati, jarang kepala daerah yang ngobrol dengan dewan di dapilnya, padahal anggaran cukup besar sekali. Nah, pintu ini saya titip untuk diketuk (diakses)," kata Gubernur Jabar yang akrab disapa Emil ini, pada Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (KOPDAR) Triwulan III Tahun 2019 di Hotel Pantai Indah Timur, Kabupaten Pangandaran, Kamis, 26 Septemnber 2019.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Emil menyampaikan bahwa selama ini Pemda Tingkat II di Jawa Barat belum mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat secara optimal, padahal potensi dana yang bisa dikucurkan cukup besar.
Terkait APBD Provinsi, menegaskan pihaknya terbuka untuk 27 kabupaten dan kota. Mereka bisa mengakses melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, bantuan langsung Gubernur Jawa Barat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat.
Kepada para bupati dan wali kota, mantan Wali Kota Bandung itu berpesan agar mereka memanfaatkan Kantor Badan Penghubung Provinsi Jabar yang berada di DKI Jakarta untuk dapat melobi kementerian dan lembaga di pemerintah pusat sehubungan dukungan pembangunan Jawa Barat.
"Saya tugaskan (Badan Penghubung) untuk ke kementerian/lembaga, ikut rapat-rapat, mereka jadi telinga Jawa Barat di Jakarta," ujar Emil.
Emil menambahkan, pintu anggaran lain untuk mempercepat pembangunan adalah pinjaman dari bank daerah dan obligasi daerah. "Mari bersemangat bahwa membangun daerah tidak lagi harus dari pintu APBD," katanya.
Sumber anggaran lain, ucap Emil, yakni dana umat, corporate social responsibility (CSR), dan public private partnership alias Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, mengatakan bahwa pihaknya siap membiayai pembangunan Jawa Barat. Ia menuturkan bahwa BJB melalui Kredit Indah sudah menyalurkan kredit infrastruktur sebesar Rp 7,5 triliun pada 2018, dengan rincian alokasi Rp 4,4 triliun untuk Provinsi Jawa Barat. "Kami siap ikut serta membiayai pembangunan di wilayah bapak-ibu (bupati/wali kota)," ujar Yuddy. (*)
Foto 
