<font face=arial size=1 color=#FF990>Malaysia</font><br />Reformasi Berbalas Transformasi

TUJUH helikopter Tentera Udara Diraja Malaysia membawa 14 bendera negeri berputar-putar di atas gedung-gedung tinggi di sekeliling Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Jumat dua pekan lalu, Hari Kemerdekaan Malaysia ke-54 dan Hari Malaysia ke-48 untuk pertama kali dirayakan bersama-sama. Hari Malaysia menandai bergabungnya Negara Bagian atau Negeri Sabah—dulu dikenal sebagai Borneo Utara— dan Sarawak dengan Kerajaan Malaysia pada 1963.

Di panggung, Perdana Menteri Najib Razak didampingi deputinya, Muhyiddin Yassin, dan Yang di-Pertuan Agong Mizan Zainal Abidin beserta sejumlah menteri kabinet, tampak sumringah menyambut defile peserta parade, yang tahun ini mencapai sepuluh ribu orang. Bekas perdana menteri Mahathir Mohamad kelihatan ikut mengenakan uniform yang sama dengan Najib Razak. Sementara itu, di pentas tidak terlihat bekas perdana menteri Abdullah Badawi, yang menyerahkan kekuasaan kepada Najib Razak pada 2009.

Parade di Dataran Merdeka itu tampak jelas memamerkan keunggulan pembangunan Malaysia. Perusahaan mobil nasional Proton, misalnya, mengusung sejumlah produk baru, termasuk mobil seri pahlawan Tuah, Jebat, Lekir, Lekiu. Tokoh kartun anak Upin dan Ipin, yang ikut memeriahkan parade, mendapat sambutan meriah massa yang memenuhi lapangan itu. Puluhan ribu bendera Jalur Gemilang ramai dikibar-kibarkan begitu juara bulu tangkis All England, Lee Chong Wei—yang bergelar datuk—tampil di atas mobil tua berwarna oranye. Anak-anak muda, terutama siswa sekolah, kelihatan mendominasi perayaan.

"Saya bisa merasakan spirit kemerdekaan yang tinggi. Itu terlihat pada generasi muda yang sangat bersemangat hari ini," kata Najib Razak di depan massa. Najib Razak bersama sejumlah menterinya hari itu sengaja menabrak aturan protokoler dengan mendekati orang ramai. Maka ia pun "diserbu" ribuan orang yang ingin sekadar bersalaman atau memegang tangan perdana menteri.

Pemerintah Kuala Lumpur seperti ingin menunjukkan bahwa suasana sudah berbeda dengan 9 Juli lalu. Ketika itu, sekitar 20 ribu orang turun ke jalan menuntut reformasi pemilu, demonstrasi terbesar sejak 2007. Selain menuntut pemilu yang bersih, oposisi mendesak pemerintah segera menetapkan tanggal pemilu.

Kepastian pelaksanaan pemilu Malaysia masih merupakan misteri. Menurut konstitusi, pilihan raya harus diadakan setiap lima tahun. Pemilu terakhir digelar 8 Maret 2008, maka semestinya pemilu yang akan datang jatuh pada 8 Maret 2013. Perdana menteri bisa memajukan jadwal pemilu, tapi tidak boleh memundurkannya. Caranya, perdana menteri meminta perkenan Yang di-Pertuan Agong membubarkan parlemen. Sesudah 60 hari parlemen bubar, pemilu harus diadakan.

Mantan deputi perdana menteri Anwar Ibrahim, yang kini memimpin barisan oposisi, yakin Najib Razak akan menggelar pemilu mendatang tahun depan. Kepastian tanggal pemilu, menurut Anwar, akan memudahkan konsolidasi barisan oposisi. Dan "uji coba" konsolidasi itu dilakukan barisan oposisi dengan menggelar demo besar 9 Juli lalu. Polisi Malaysia menghadapi aksi yang dipimpin Anwar Ibrahim dan digalang Ambiga Sreenevasan, pemimpin Koalisi Bersih antikorupsi, itu dengan gas air mata dan water cannon. Lebih dari 1.600 orang ditangkap, termasuk Anwar, Ambiga, dan Abdul Hadi Awang, Presiden Pan-Malaysia Islamic Party (PAS), partai oposisi terbesar di Malaysia.

Setelah demonstrasi itu, perayaan Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia merupakan pertemuan pertama Najib Razak dan kabinetnya secara langsung dengan orang ramai. Perdana menteri keenam Malaysia yang berkuasa sejak 2009 ini memang sangat membutuhkan dukungan rakyat, terutama untuk menghadapi pemilu mendatang.

Dalam pemilu 2008, untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir, Barisan Nasional—gabungan 14 partai pendukung pemerintah—gagal meraih 75 persen dari 222 kursi parlemen. Barisan Nasional hanya meraih 140 kursi, yang berarti kehilangan 58 kursi dibanding pada pemilu 2004. Sedangkan posisi Barisan Pembangkang alias oposisi kian kuat. Oposisi meraih 82 kursi pada pemilu 2008, meningkat dari 62 kursi parlemen yang diraih pada pemilu sebelumnya.

Artinya, barisan oposisi—yang terdiri atas Partai Islam se-Malaysia (PAS), Partai Keadilan Rakyat (PKR), dan Partai Aksi Demokratik (DAP)—hanya perlu tambahan 30 kursi untuk menguasai mayoritas kursi parlemen dan menumbangkan pemerintahan Najib Razak. Bukan itu saja kemenangan oposisi. Pada pemilu lalu, Negeri Kedah, Selangor, dan Penang jatuh ke tangan oposisi. Barisan Nasional juga tak mampu merebut kembali Kelantan. Celakanya, menurut sumber Tempo yang dekat dengan gabungan partai pemerintah, "Belum terlihat perubahan berarti dalam Barisan Nasional. Bukan mustahil suaranya menurun lagi."

Di tengah tekanan oposisi itulah pemerintahan Najib Razak meluncurkan Transformasi Politik, antara lain Malaysia akan menghapus Internal Security Act (ISA), yang diberlakukan sejak 1960, dan Banishment Act, yang mulai diundangkan pada 1959. Penghapusan ini menunggu keputusan parlemen, yang mulai bersidang bulan depan. Dua undang-undang baru, yang menurut Najib Razak "lebih bersemangat demokratik", akan menggantikan dua yang lama.

ISA sudah lama menjadi sumber kontroversi. Pemerintah bisa menahan seseorang selama 60 hari tanpa proses hukum. Bahkan, setelah itu, penahanan bisa diperpanjang sampai dua tahun. Keputusan perpanjangan dan penahanan itu dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sejak ISA berlaku, sudah lebih dari 11 ribu orang ditahan, termasuk dari kalangan Islam militan dan pengkritik pemerintah. Sampai sekarang, menurut kelompok pembela hak asasi Suaram, masih ada 30 orang yang ditahan atas nama ISA. Perdana Menteri Najib Razak mengatakan dalam pidato sehari sebelum hari kemerdekaan, "Nantinya tak boleh lagi ada yang ditahan karena perbedaan pandangan politik."

Banishment Act, yang selama ini menakutkan, juga diganti. Semula Menteri Dalam Negeri bisa setiap waktu mengeluarkan surat untuk mengusir warga non-Malaysia dengan alasan yang dianggap pantas. Pelonggaran suasana politik juga dilakukan dengan meninjau kembali lisensi untuk media massa—yang sekarang harus diperbarui setiap tahun. Undang-Undang Pers dan Publikasi (Printing Presses and Publications Act), yang berlaku sejak 1984, akan diganti, sehingga pers hanya perlu sekali mengurus izin, dan itu berlaku sampai pemerintah, diwakili Kementerian Dalam Negeri, memutuskan mencabutnya.

Sejumlah aturan juga dilonggarkan, termasuk aturan demonstrasi serta penggunaan blog dan Internet. "Undang-undang kami hanya mengatur hasutan atau penghinaan. Selebihnya bebas. Kami tak akan mentapis (memblok) Internet seperti dilakukan negara lain," ujar sumber Tempo di Kementerian Penerangan. Media cetak asing dijanjikan tak akan ada sensor—yang biasanya dilakukan dengan cara memberi tinta hitam pada paragraf, yang dianggap "membahayakan". Revisi semua undang-undang ini menunggu masa persidangan parlemen bulan depan.

Transformasi politik Najib Razak kelihatan jelas ditujukan untuk kalangan kelas menengah dan kaum muda. Di Dataran Merdeka, dalam perayaan kemerdekaan yang meriah itu, berkali-kali Najib Razak menyatakan masa depan Malaysia ada di tangan generasi muda. Pernyataan ini ditafsirkan sebagai usaha menggalang pemilih pemula pada pemilu mendatang. "Ada empat juta pemilih pemula dari 12 juta orang yang mengundi (memilih) dalam pilihan raya mendatang," ujar sumber Tempo.

Sumber Tempo mengatakan keberhasilan Najib Razak, "Banyak tergantung kepada kemampuan MCA dan MIC meraih kembali dukungan dari kelompok Cina dan India." MCA (Malaysia Chinese Association) adalah partai yang mewakili kalangan etnis Cina dan bergabung dalam Barisan Nasional. Sedangkan MIC (Malaysian Indian Congress), yang juga anggota Barisan Nasional, mewakili kelompok etnis India. Pada pemilu 2008, dua partai ini banyak sekali kehilangan kursi.

Sumber Tempo mengkalkulasi, pada pemilu mendatang, peranan tiga kelompok etnis besar masih sangat menentukan. Kalangan etnis Melayu pasti akan menyokong pemerintah mengingat kedudukan istimewa yang diberikan pemerintah. Sedangkan dari kelompok etnis Cina ditaksir akan menyokong pemerintah hanya bila ada keuntungan politik dan ekonomi yang mereka peroleh. Tanpa keuntungan itu, kalangan etnis Cina diperkirakan akan menyokong barisan oposisi. Dalam hal kalangan etnis India, banyak isu yang perlu dijernihkan pemerintah, misalnya soal penghancuran kuil Hindu. Bila persoalan ini diatasi, barangkali kelompok etnis India akan kembali menyokong pemerintah.

Najib Razak menjawab persoalan etnis ini dengan meluncurkan program Satu Malaysia. Ini merupakan komitmen pemerintah menguatkan harmoni antar-etnis dan kesatuan nasional serta menegakkan pemerintah yang efisien. Najib Razak juga masih harus berjuang meraih simpati kaum muda, yang menuntut keterbukaan, liberal, dan antipemerintah, yang dianggap korup. Mampukah pemerintahan Najib Razak bertahan? Itu sangat bergantung pada seberapa cepat dan serius pemerintahnya melaksanakan Transformasi Politik ini di lapangan.

Toriq Hadad