<font size=1 color=#FF9900>PERDAGANGAN ASEAN</font><br />ASEAN Bukan Pasar Kaget

MENTERI Perdagangan Thailand Pornthiva Nakasai begitu optimistis semua negara ASEAN tinggal beberapa langkah lagi menjadi masyarakat ekonomi tunggal. Kepada puluhan wartawan dari berbagai negara yang meliput Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Hua Hin, Thailand, dua pekan lalu, dia mengatakan sudah 76 rencana aksi dari 103 rencana yang disepakati yang telah terlaksana.

Namun Tempo menanyakan perincian ke-76 rencana aksi itu tidak mendapat penjelasan yang memuaskan. Sebaliknya, Pornthiva menunjuk stafnya yang dianggap lebih menguasai soal itu. Meski data yang dijanjikan tak kunjung muncul.

Pasar bersama ASEAN tentu bukan pasar kaget yang berdiri sonder perencanaan. Tapi ASEAN mungkin belum banyak beranjak. Pemberlakuan kebijakan single window (pencatatan elektronik yang memungkinkan data impor dan ekspor barang di kawasan tercatat online) yang akan memudahkan pengusaha memantau volume perdagangan antarnegara ASEAN masih tertunda. Dan ini menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah sebelum pasar tunggal ASEAN terwujud.

Sebenarnya, sesuai dengan kesepakatan Bali Concord II pada 2003, pasar dan basis produksi tunggal ASEAN akan dilaksanakan sepenuhnya pada 2020. Namun empat tahun kemudian target itu dipercepat menjadi 2015. Menurut cetak biru masyarakat ekonomi ASEAN, ada lima elemen yang menopang hal itu: lalu lintas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil, tanpa hambatan. Pada 1 Januari 2010, penghapusan hambatan tarif perdagangan barang (kecuali yang masuk klasifikasi barang sensitif dan sangat sensitif) semestinya mulai berlaku.

Pasar tunggal ASEAN, menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, akan menjadi ”senjata” untuk membendung dominasi ekonomi Cina dan India di kawasan ini. Total populasi 10 negara ASEAN 584 juta jiwa (pada 2008) sedikit-banyak bisa mengimbangi kekuatan ekonomi Cina yang ditopang 1,33 miliar penduduk dan India dengan 1,19 miliar penduduk. ”Kalau ASEAN masih terpisah-pisah, daya tariknya bagi investor juga lemah,” kata Marty.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu memastikan semua target penurunan tarif dalam kerangka ASEAN Free Trade Agreement yang akan efektif 1 Januari nanti akan tercapai. ”Cetak biru menuju ASEAN Economic Community sudah pada jalurnya,” katanya, setelah mengikuti pertemuan para menteri Perdagangan di sela konferensi di Hua Hin.

Menurut Mari, saat ini tingkat implementasi semua rencana aksi menuju pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN sudah mencapai rata-rata 73,79 persen. ”Indonesia sudah 80,9 persen,” katanya. Indonesia saat ini, kata Mari, memang masih mempunyai tunggakan implementasi rencana aksi di bidang infrastruktur dan kesehatan. ”Ada satu-dua isu di bidang investasi yang belum rampung, tapi saya yakin akan segera selesai,” ujarnya.

Mari mengakui masih ada sengketa di antara sejumlah negara soal target penurunan tarif, misalnya antara Filipina dan Thailand soal penurunan tarif masuk beras ke Filipina. Namun dia menilai soal itu bisa diselesaikan secara bilateral. Indonesia sendiri meminta penundaan penurunan tarif masuk untuk beras dan gula secara bertahap sampai 2018.

Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Industri Besi dan Baja merasa waswas dengan penghapusan tarif perdagangan. Bahkan mereka mendesak pemerintah memasukkan baja ke kategori komoditas sangat sensitif sehingga penghapusan tarif akan mundur hingga 2018.

Irvan Kamal Hakim, Wakil Ketua Asosiasi Industri Besi, tidak yakin industri baja dalam negeri sanggup bertahan bila bea masuk nol persen diterapkan. Dia khawatir Indonesia akan dibanjiri baja dari Cina. Padahal produk baja Negeri Tirai Bambu yang mendominasi pasar dunia masih menikmati subsidi dari pemerintah Cina sehingga harganya lebih murah. ”Tiga alat pertukangan dari Cina bisa dijual hanya Rp 10 ribu,” ujarnya memberi contoh.

Wahyu Dhyatmika (Hua Hin), Eka Utami Aprilia, Sapto Pradityo