<font size=1 color=#FF9900>THAILAND</font><br />Terdepak Acara Memasak

ATLET Olimpiade Thailand sudah membuktikan lezatnya masakan Perdana Menteri Samak Sundaravej. Saat diundang ke Kedutaan Thailand di Beijing, mereka memuji masakan khao na kai bikinan Samak. Menu nasi dengan lauk ayam berlumur saus yang lengket ini merupakan salah satu resep andalan Samak ketika memandu dua acara kuliner di televisi.

Tapi hakim Mahkamah Konstitusi sama sekali tak tergiur oleh kelezatan masakan Samak. Selasa pekan lalu, Mahkamah Konstitusi justru menyatakan keterlibatan Samak sebagai pembawa acara Chim Pai Bon Pai (Cicipilah dan Menggerutulah) dan Yok Khayong Hok Mong Chao (Semua Tersaji pada Pukul 6 Pagi) telah melanggar konstitusi.

Sembilan hakim pengadilan konstitusi secara bulat mendiskualifikasi Perdana Menteri Samak karena terbukti menerima upah dari Face Media, rumah produksi dua tayangan itu. Bagi majelis hakim, ini artinya Samak bekerja untuk perusahaan, sesuai dengan definisi Pasal 267 Konstitusi Thailand. Pasal ini melarang seorang perdana menteri punya jabatan dalam satu perkongsian, perusahaan, atau organisasi yang menyelenggarakan usaha berdasarkan pembagian keuntungan atau pendapatan, atau menjadi pegawai seseorang.

Samak tentu saja berang dengan keputusan yang membuat ia terlempar dari kursi nomor satu itu. Bagi dia, gaji berbeda dengan honorarium. ”Saya berkonsultasi dengan penasihat hukum setelah saya menjadi perdana menteri. Mereka bilang tak melanggar konstitusi jika saya bukan pegawai tetap satu perusahaan,” katanya.

Ia mengaku hanya menerima ongkos transpor dan uang untuk pengganti pembeli bahan makanan untuk acara itu. Menurut Sakchai Khaewwaneesakul, Direktur Rumah Produksi Face Media, ia membayar honor Samak untuk empat kali pertunjukan sebesar 80 ribu baht (sekitar Rp 20 juta).

Pria 73 tahun yang berprofesi sebagai koki sebelum terjun ke dunia politik itu pun berkeras hanya memandu acara tersebut selama dua bulan setelah menjadi perdana menteri dan hanya sebagai pekerja paruh waktu. Di acara Chim Pai Bon Pai yang masih ditayangkan televisi Channel 5, Samak memang sudah lama tak terlibat. Adapun penayangan Yok Khayong Hok Mong Chao sudah dihentikan televisi Channel 3 begitu Samak digugat. ”Dan saya melakukannya karena saya suka,” ucapnya.

Hakim menyatakan, semangat pasal konstitusi itu memastikan perdana menteri dan anggota kabinetnya menyelenggarakan pekerjaan mereka dengan pantas dan melindungi mereka dari konflik kepentingan. Mereka memutuskan Samak harus meninggalkan kursi yang telah didudukinya sejak tujuh bulan lalu itu. Sementara itu, anggota kabinet lainnya bisa melanjutkan tugasnya hingga perdana menteri baru dan kabinet baru dilantik.

Perintah itu berlaku seketika. Namun Mahkamah Konstitusi masih membuka pintu bagi Samak jika ia berhasil meyakinkan parlemen memilihnya kembali sebagai perdana menteri. ”Jabatan perdana menterinya telah selesai, dan masa waktu kabinet juga selesai,” ujar hakim konstitusi Chat Chawakorn.

Wakil Perdana Menteri Pertama Somchai Wongsawat pun menjadi perdana menteri sementara. Somchai adalah ipar bekas perdana menteri Thaksin Shinawatra yang kini kabur ke London menghindari pengadilan korupsi.

Massa pendukung Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang masih bertahan di Gedung Pemerintah, kantor perdana menteri, berteriak kegirangan setelah mendengar putusan itu. Tapi kegembiraan itu segera diingatkan pemimpin Aliansi Rakyat, Somsak Kosaisuk. ”Jangan senang Samak pergi,” ujar Somsak di depan massa. Sebab, kata dia, masih mungkin parlemen memilih Samak kembali.

Aliansi Rakyat mencela Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang ngotot mengusung Samak kembali sebagai calon perdana menteri. ”Jika Samak kembali, akan seperti membawa kembali bangkai ke politik,” ujar Suriyasai Katasila, koordinator Aliansi.

Petinggi Partai Kekuatan Rakyat pun dibuat sibuk menghadapi perkembangan yang tak terduga ini. Sejumlah petinggi partai terpaksa berkonsultasi jarak jauh dengan Thaksin di London. Hasilnya hebat. Pertemuan darurat partai selama dua jam Kamis pekan lalu memutuskan memilih Samak kembali sebagai kandidat perdana menteri.

Samak memang dikenal tangguh menghadapi rongrongan massa Aliansi yang sudah dua pekan menduduki Gedung Pemerintah. ”Dialah pilihan terbaik,” ujar Kuthep Saikrajang, pengurus partai.

Menurut juru bicara partai, Suthin Klangsang, Samak setuju dicalonkan kembali. ”Dia senang menerima jabatan itu,” kata Suthin.

Tapi putusan tersebut rupanya tak bulat. Koran Bangkok Post melaporkan kelompok anggota parlemen PPP dari kawasan timur laut Thailand memutuskan tak mendukung Samak. Kelompok yang punya 70 anggota parlemen ini mengatakan kembalinya Samak sebagai perdana menteri hanya akan meningkatkan kekerasan dan konfrontasi.

Samak juga ditolak oleh mitra koalisinya. ”Saya menasihati mereka (PPP), mereka harus mencari orang yang cocok. Perdana menteri berikutnya harus mampu berkompromi dan menciptakan rekonsiliasi,” ujar pemimpin Partai Chart Thai, Banharn Silpaarcha.

Pemimpin Partai Pracharaj, Sanoh Thienthong, setuju dengan sikap Banharn. Menurut Sanoh, kembalinya Samak ke kabinet akan memperuncing situasi politik. ”Jika mereka membawa Samak kembali, mereka akan membuat Samak terbunuh, dan negeri ini juga terbunuh,” ujar Sanoh.

Saat itu, sempat terdengar usul agar koalisi menjagokan Banharn sebagai perdana menteri. Banharn bahkan juga ditelepon Thaksin dari London. Tapi Banharn menolak, karena dia tak mampu menahan tekanan politik yang tinggi. ”Saya ingin hidup lama,” katanya.

Banharn tak mengada-ada. Aliansi Rakyat, yang tak kenal ampun bertahan di Gedung Pemerintah dengan menghabiskan dana 1 juta baht (Rp 260 juta) per hari, tak akan main-main dengan ancaman mereka menggusur Samak. Selain itu, tentara di bawah komando Jenderal Anupong Paochinda, Komandan Angkatan Darat, terang-terangan menolak menggusur demonstran dengan kekerasan lewat undang-undang darurat yang diberlakukan Samak.

Meski Anupong menyangkal akan menggelar kudeta, pembangkangannya terhadap Samak akan terus menggerus kekuasaan Samak sebagai perdana menteri. Anupong malah mengusulkan pembentukan pemerintah persatuan nasional. Artinya, jelas bukan pemerintah yang dipimpin Samak. ”Pemerintahan persatuan nasional adalah cara terbaik mengakhiri krisis politik yang sedang berlangsung,” katanya.

Usul Anupong ini disambut partai oposisi Partai Demokrat. ”Kita butuh membentuk pemerintahan yang kuat,” ujar Ketua Partai Demokrat Abhisit Vejjajiva. Abhisit siap menjadi perdana menteri.

Perhitungan di atas kertas menunjukkan Samak bisa dipilih kembali sebagai perdana menteri. PPP punya 233 kursi di parlemen, ditambah 83 kursi partai lain yang masuk dalam koalisi. Tapi 70 anggota parlemen PPP dari kawasan utara dan timur laut Thailand serta 83 anggota koalisi menolak nominasi Samak, sehingga tak cukup suara bagi Samak. Apalagi masih ditambah suara oposisi Partai Demokrat yang menguasai 164 kursi.

Maka pemilihan perdana menteri yang dijadwalkan Jumat pekan lalu batal karena tak ada anggota parlemen dari PPP dan koalisinya yang hadir. Pemilihan ditunda Rabu pekan ini.

Raihul Fadjri (Bangkok Post, AP, The Nation)