‘Politik Kanibal’ Barisan Nasional

Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang juga pemimpin koalisi Barisan Nasional, didampingi sejumlah petinggi partainya dalam konferensi pers yang tak biasa di Kuala Trengganu, Malaysia, Jumat dua pekan lalu. Zahid tak hendak menjelaskan soal dakwaan korupsi terhadapnya dari Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC). Dia malah menerangkan sikapnya atas desakan yang muncul dari partainya agar ia cuti sebagai presiden.

Zahid memaparkan pertimbangannya saat mengambil keputusan maju sebagai calon presiden partai oposisi ini dalam sebuah pemilihan pada Juni lalu. Pria kelahiran Bagan Datoh, 4 Januari 1953, itu mengaku sudah siap atas segala konsekuensi, termasuk kemungkinan menghadapi dakwaan dan sikap bermusuhan dari pemerintah. “Ketika sekarang ada saran agar saya cuti atau dengan kata lain saya mundur, saya tidak menganggapnya sebagai pilihan,” kata Zahid. “Mandat ini akan saya selesaikan sampai akhir masa jabatan.”

Konferensi pers itu diadakan khusus untuk menjawab saran dari organisasi sayap Pemuda UMNO yang disampaikan sehari sebelumnya. Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr Asyraf Wajdi Dusuki Zahid menyarankan Zahid mempertimbangkan langkah cuti dari jabatan sebagai presiden sampai kasus korupsinya diputus pengadilan. “Tidak adil membebani presiden partai yang menghadapi banyak dakwaan untuk terus memimpin partai yang perlu bergerak cepat,” ujar Wajdi.

Desakan cuti tersebut, yang ditolak Zahid, memicu kontroversi di tubuh partai yang pernah berkuasa di Malaysia selama 62 tahun itu. Mantan Wakil Presiden UMNO, Datuk Seri Hishammuddin Hussein, mengingatkan politikus UMNO dan organisasi penyokongnya agar mematuhi ketentuan partai, termasuk soal nasib Zahid. “Bahaslah di level tertinggi partai, yaitu Majelis Tinggi,” tuturnya. Bekas Menteri Pertahanan itu mengatakan desakan cuti tersebut “hanya pendirian Pemuda UMNO”.

Sekretaris Jenderal Barisan Nasional Datuk Seri Nazri Aziz mengibaratkan sikap organisasi pemuda itu seperti “kanibalisme”. “Saya tak paham dengan Pemuda UMNO. Ketika Presiden kena dakwaan, sangat cepat desakannya. Seperti kanibal saja. Makan teman sendiri,” ucapnya, Rabu pekan lalu. Anggota Parlemen Padang Rengas ini menilai desakan tersebut tidak sepatutnya muncul karena Zahid bukan pejabat publik.

Desakan cuti itu memang dipicu penetapan Zahid sebagai tersangka korupsi. Zahid menyatakan kasusnya dilandasi motif politik. Namun pengamat politik dari Universiti Sains Malaysia, Ahmad Atory Hussain, mengatakan sudah bukan rahasia lagi bahwa sejumlah petinggi UMNO makan uang korupsi. “Pemerintah Pakatan Harapan kini mengusut kasusnya. Ini juga keinginan masyarakat,” katanya kepada Tempo, Kamis pekan lalu. Dia memandang kasus ini mengandung unsur hukum sekaligus motif politik.

Seruan organisasi Pemuda UMNO kepada Zahid bukan tanpa alasan. Seorang pengurus Pemuda UMNO secara anonim mengatakan kepada Berita Harian bahwa desakan mundur itu bertujuan menyelamatkan partai. Ada keinginan kuat di organisasinya agar UMNO tidak terus menjadi sasaran kebencian rakyat, seperti dalam skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) ketika UMNO dipimpin Najib Razak. Skandal itu dinilai berkontribusi dalam kekalahan Barisan Nasional, koalisi partai pimpinan UMNO, pada pemilihan umum.

Hasil pemilihan umum 9 Mei lalu memaksa Barisan Nasional menyerahkan pemerintahan kepada Pakatan Harapan, koalisi yang terdiri atas Partai Keadilan Rakyat, Partai Aksi Demokratik, Partai Pribumi Bersatu, dan Partai Amanah. Kekalahan pertama setelah enam dekade kekuasaan itu membuat Presiden UMNO yang juga pemimpin Barisan Nasional, Najib Razak, didesak mundur. Tiga hari setelah pemilihan, Najib meletakkan jabatannya. Jabatan Presiden UMNO sementara dipegang Ahmad Zahid, yang saat itu menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia.

Setelah Pakatan Harapan mengambil alih pemerintahan, proses hukum terhadap Najib dalam skandal 1MDB dimulai. Najib didakwa dengan 25 perkara korupsi dan pencucian uang yang melibatkan 2,28 miliar ringgit yang terkait dengan dana 1MDB. Kasusnya masih bergulir. Pada Rabu pekan lalu, penanganan kasus yang menjerat anggota Parlemen dari Pandan itu dialihkan dari pengadilan menengah ke pengadilan tinggi.

Untuk mengganti Najib, UMNO menggelar pemilihan pada 30 Juni lalu. Hasilnya, Zahid meraih suara terbanyak mengalahkan dua kandidat lain, yaitu Ketua Pemuda UMNO yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Khairy Jamaluddin serta politikus veteran UMNO, Razaleigh Hamzah, yang dikenal dengan panggilan Ku Li.

Pengamat politik menilai terpilihnya Zahid menunjukkan masih kuatnya perlawanan terhadap perubahan di tubuh UMNO. “Tampak seolah-olah masih ada penentangan terhadap perubahan dalam UMNO karena calon seperti Khairy Jamaluddin dan Ku Li, yang mencoba mengubah partai, tidak mendapat dukungan dari mayoritas anggota,” ujar mantan anggota Parlemen dari Partai Keadilan Rakyat, Yusmadi Yusoff.

Belum seminggu menjadi Presiden UMNO dan pemimpin Barisan Nasional, Zahid mendapat panggilan pemeriksaan dari MACC atas dugaan korupsi. Setelah pemeriksaan pertama itu, Zahid kembali diperiksa beberapa kali. Terakhir, ia dipanggil pada 17 Oktober lalu pada pukul 15.00. Mantan Menteri Pertahanan itu memenuhi undangan kelima ini. Setiba di kantor MACC, Zahid langsung ditangkap.

Zahid mulai diadili dua hari setelah penangkapannya. Ia menghadapi 45 dakwaan. Sepuluh dakwaan di antaranya menyangkut penyalahgunaan uang Yayasan Akalbudi sebesar 20,8 juta ringgit. Adapun delapan dakwaan mengenai suap sebesar 21,2 juta ringgit saat ia menjadi Menteri Dalam Negeri. Rasuah itu diduga berasal dari sebuah perusahaan teknologi yang memenangi kontrak proyek di bawah kuasa Kementerian Dalam Negeri. Dakwaan lain terkait dengan kasus pencucian uang senilai 72 juta ringgit.

UMNO berkeras menyatakan kasus Zahid bermotif politik dan merupakan tekanan terhadap kubu oposisi. “Tekanan terus-menerus tidak akan melemahkan semangat kami. Aksi ‘berlebihan’ ini akan menyebabkan defisit kepercayaan kepada pemerintah. Terima kasih sudah mendakwa kami,” cuit Zahid di Twitter. Seusai sidang pengadilan itulah muncul desakan agar Zahid mengambil cuti.

Nazri Aziz sadar bahwa koalisi ini sedang dalam masalah serius. Ia mengaku mendapat mandat dari Zahid untuk membangun ulang citra dan struktur koalisi partainya. Salah satu yang akan dipertimbangkan, meski belum diputuskan, adalah mengganti nama koalisi. “Dalam kenyataan, tidak ada lagi Barisan Nasional (BN),” katanya. Saat ditanyai apa nama penggantinya, ia berseloroh, “Nama apa pun, asalkan bukan BN.”

Bagi Atory Hussain, mengubah nama saja tidak memadai untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. “Mengubah nama atau rebranding Barisan Nasional tidak memiliki dampak apa pun. Apa yang diinginkan publik bukanlah itu, tapi mengubah para pemimpin di BN dengan wajah-wajah baru, ide-ide baru, generasi baru,” tuturnya. “Mempertahankan tokoh-tokoh tua terlalu lama akan membuat mereka merasa dominan, arogan, dan tidak relevan.”

ABDUL MANAN (CHANNEL NEWS ASIA, BERNAMA, BERITA HARIAN, STRAITS TIMES)