Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Akhir Era Najib

Komisi Antikorupsi mulai memeriksa Najib Razak dalam kasus 1MDB. Pemerintah ingin mendapatkan kembali dana yang hilang.

3 Juni 2018 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Akhir Era Najib

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Bekas Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, tak banyak bicara saat keluar dari markas Komisi Antikorupsi Malaysia (MACC) di Kota Putrajaya, Malaysia, Kamis dua pekan lalu. "Saya telah menjawab semua pertanyaan dengan kemampuan terbaik saya dan Komisi melakukan pekerjaannya dengan profesional," ujar pria kelahiran Kuala Lipis, Malaysia, 23 Juli 1953, ini setelah diperiksa selama enam jam. Pemeriksaan pertama dilakukan dua hari sebelumnya.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Najib dan istrinya, Rosmah Mansor, berada di pusat skandal hilangnya US$ 7,5 miliar atau sekitar Rp 25,5 triliun dana dari perusahaan investasi pemerintah 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Komisi dan polisi mengusutnya karena ada miliaran ringgit dana terkait dengan 1MDB yang masuk ke rekening pribadi Najib di AmBank Islamic.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Menurut media Australia, ABC, selama akun rekening Najib di AmBank Islamic itu dibuka pada 13 Januari 2011-10 April 2013, ada aliran dana sebesar US$ 1,050 miliar atau sekitar Rp 14 triliun. Dana itu termasuk simpanan pribadi yang berkisar US$ 9-70 juta. Akun yang dipastikan milik Najib itu memakai nama sandi "Mr X".

Skandal 1MDB menjadi sorotan di dalam negeri cukup lama. Politikus oposisi mulai mencium adanya masalah setelah perusahaan yang diniatkan untuk menarik investor asing ke dalam negeri itu didirikan pada 2009. Perusahaan tersebut dibentuk dengan persetujuan Najib. Meski tak duduk di kursi eksekutif, menurut The Edge, Najib menjadi penentu akhir keputusan perusahaan itu karena ia merangkap jabatan sebagai ketua dewan penasihat, selain Menteri Keuangan dan Perdana Menteri Malaysia.

Isu 1MDB meledak setelah situs Sarawak Report dan sejumlah media lain pada Februari 2015 mengangkat temuan soal aliran dana ke rekening pribadi Najib. Dana sebesar US$ 700 juta atau sekitar Rp 9,8 triliun itu dialihkan dari kesepakatan gelap antara 1MDB dan perusahaan yang berkongsi dengannya.

Kasus 1MDB juga diselidiki di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat, Swiss, dan Singapura. Departemen Kehakiman Amerika Serikat saat itu berfokus pada properti di dalam negeri yang dibeli dalam beberapa tahun terakhir oleh perusahaan cangkang milik Riza Aziz, anak tiri Najib; dan Jho Low, pengusaha Malaysia teman dekat Riza, juga aliran dana US$ 700 juta ke rekening Najib.

Tony Pua, politikus Partai Aksi Demokratik, menggugat Najib pada 2017 dalam kasus pemanfaatan dana 1MDB ini. Gugatannya ditolak pengadilan. Upaya menyoal hal ini di parlemen juga menemui jalan buntu. "Upaya di parlemen sulit karena dianggap tidak relevan. Kalau memaksa, bisa diminta keluar," kata pemimpin koalisi Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim.

Komisi antirasuah dan Jaksa Agung Abdul Gani Patail juga mengusut aliran dana yang diakui Najib sebagai "donasi". Gani tak bisa melanjutkan pengusutannya karena diberhentikan pada 27 Juli 2015 dan digantikan oleh Tan Sri Mohamed Apandi Ali. Pemerintah menyatakan pemberhentian itu dilakukan atas "alasan kesehatan". Tapi Sarawak Report melaporkan pemberhentian itu terjadi saat Gani bersiap membuat dakwaan terhadap Najib.

Apandi melanjutkan apa yang dilakukan Gani, tapi dengan arah yang berbeda. Dalam konferensi pers pada 26 Januari 2016, Apandi mengakui bahwa memang ada aliran dana ke rekening Najib, tapi itu adalah donasi dari Kerajaan Arab Saudi. Apandi menyatakan Najib tak bersalah dalam kasus tersebut.

Komisi Antikorupsi memberi rekomendasi kepada Apandi untuk melanjutkan pemeriksaan, tapi saran itu diabaikan. Usul Komisi agar Jaksa Agung bekerja sama dengan penyidik negara lain juga tak didengarkan. Departemen Kehakiman Amerika mengajukan surat permohonan kerja sama, tapi tak pernah dibalas Apandi.

Sejumlah media yang getol menulis soal 1MDB, seperti Sarawak Report, diblokir. Adapun izin The Edge ditangguhkan selama tiga bulan. Skandal 1MDB mengilhami penerbitan buku Sapuman - Man of Steal oleh kartunis Malaysia, Zulkiflee Anwar Haque alias Zunar. Buku kartun 126 halaman itu berbicara tentang skandal 1MDB dan sumbangan politik yang diterima Najib. Pemerintah melarang peredaran buku ini pada 3 Oktober 2017.

Peruntungan Najib berubah setelah koalisi partai yang dipimpinnya, Barisan Nasional, tumbang dalam pemilihan umum 9 Mei lalu. Ia dikalahkan Pakatan Harapan, koalisi yang terdiri atas Partai Keadilan Rakyat, Partai Amanah, Partai Aksi Demokratik, dan Partai Pribumi Bersatu. Kasus 1MDB berkontribusi besar dalam kekalahan Barisan Nasional setelah 62 tahun berkuasa.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memprioritaskan penyelesaian kasus 1MDB. Mahathir membentuk tim yang dipimpin Gani Patail untuk mengusut kasus itu. Bekas Wakil Ketua Komisi Antikorupsi, Datuk Seri Mohd. Shukri Abdull, diangkat menjadi Ketua Komisi, menggantikan Tan Sri Dzulkifli Ahmad yang mengundurkan diri.

Ahad pekan lalu, Menteri Keuangan Lim Guan Eng membuka soal utang besar 1MDB. Utang itu berupa dana talangan senilai 6,98 miliar ringgit yang dibayar Kementerian Keuangan atas nama 1MDB. "Ini talangan tunggal terbesar dalam sejarah pemerintah Malaysia," ucapnya, seperti dikutip The Straits Times.

Ia juga mempertanyakan ke mana perginya dana investasi senilai US$ 8,33 miliar di 1MDB. Dana itu digelontorkan pada periode 2009-2013 untuk investasi pembangkit listrik dan proyek Tun Razax Exchange (TRX), sebuah pusat bisnis yang akan dibangun di atas 70 hektare lahan di Kuala Lumpur.

Menurut Free Malaysia Today, investasi senilai US$ 3,5 miliar itu ditujukan untuk mengakuisisi pembangkit Tanjong Energy Holdings dan Genting Berhad. Untuk membantu membiayai pembelian itu, Goldman Sachs Group Inc mengatur dua penawaran obligasi terpisah pada 2012. Hasil penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika menyebutkan ada pengalihan dana investasi sebesar US$ 1,4 miliar ke rekening bank Swiss milik Aabar Investments PJS Limited atau Aabar BVI-salah satu lembaga yang disebut mengalirkan dana ke rekening Najib.

Untuk proyek TRX, 1MDB menginvestasikan US$ 3 miliar. Namun penyelidik Amerika menuduh sekitar US$ 1,3 miliar dari penawaran untuk pembiayaan proyek itu dialihkan ke akun yang pemilik manfaatnya adalah rekanan Jho Low. Penyelidikan menunjukkan, beberapa hari setelah penutupan penawaran obligasi, ada dana sekitar US$ 681 juta yang ditransfer ke rekening milik pejabat pemerintah Malaysia yang deskripsinya cocok dengan Najib.

Najib Razak tak mau menanggapi pernyataan Menteri Lim soal 1MDB karena penyelidikan sedang berlangsung. "Saya akan, jika nanti diperlukan, membahas masalah ini di forum yang relevan," katanya, seperti dilansir The Star Online, Senin pekan lalu.

Menurut Lim, pemerintah merasa ada kebutuhan mendesak untuk mengusut kasus 1MDB ini. "Jika kami dapat membersihkannya dan mendapatkan kembali uang kami, saya yakin itu akan membantu memulihkan keuangan dan reputasi kami di lingkaran keuangan internasional," ucapnya.

Abdul Manan (Malaysiakini, Reuters, Channel News Asia, South China Morning Post, The Straits Times)


Isu 1MDB meledak setelah situs Sarawak Report dan sejumlah media lain pada Februari 2015 mengangkat temuan soal aliran dana ke rekening pribadi Najib. Dana sebesar US$ 700 juta atau sekitar Rp 9,8 triliun itu dialihkan dari kesepakatan gelap antara 1MDB dan perusahaan yang berkongsi dengannya.

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya
Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus