Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio pada Jumat, 15 Maret 2025, mengumumkan menjatuhkan sanksi pada sejumlah pejabat di Thailand. Alasannya, otoritas yang kena sanksi itu dianggap telah berperang mendeportasi setidaknya 40 warga etnis Uighur ke Cina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Washington meyakini kelompok etnis Uighur, yang beragama Islam, bakal menghadapi persekusi jika mereka di Cina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Amerika Serikat berkomitmen memberantas upaya Cina yang ingin menekan negara lain agar memulangkan etnis Uighur dan kelompok minoritas lainnya ke Cina, di mana mereka bakal menjadi subjek penyiksaan dan penghilangan,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, seperti dikutip dari Reuters.
Langkah Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menjatuhkan sanksi ini diduga untuk mencegah Thailand dan negara-negara lain melakukan deportasi terhadap etnis Uighur.
Ini bukan pertama kali Thailand dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Sebelumnya, Negeri Gajah Putih itu dikenai sanksi seperti penghentian bantuan militer setelah terjadi kudeta militer di Thailand. Sanksi Amerika Serikat juga menargetkan individu dan perusahaan yang melanggar sanksi pada negara ketiga.
Seorang ahli bidang Asia Tenggara mengatakan dia tidak dapat mengingat siapa saja pejabat di Thailand yang saat ini masuk daftar hitam Rubio.
Sebelumnya pada Februari 2025, Thailand mendeportasi 40 orang etnis Uighur setelah menahan mereka selama 10 tahun di pusat penahanan Thailand. Padahal sudah ada peringatan dari sejumlah ahli HAM PBB kalau pemulangan itu berpotensi membuat para etnis Uighur tersebut mengalami penyiksaan atau mengalami kesewenang-wenangan.
Reuters mewartakan pada awal bulan ini, Kanada dan Amerika Serikat membuka pintu pada 48 etnis Uighur. Namun Bangkok memilih mendeportasi etnis Uighur di sana karena takut membuat Cina marah
“Saya dengan cepat menerapkan kebijakan ini dengan mengambil langkah-langkah dengan tidak menerbitkan visa pada pejabat yang masih bertugas dan pejabat yang sudah pensiun dari pemerintah Cina, yang dianggap bertanggung jawab memaksa pulang 40 etnis Uighur pada 27 Februari lalu,” kata Rubio dalam pernyataannya.
Pilihan editor: Para Menlu G7 Bertemu Bahas Ukraina dan Cina
Foto 
