AS Peringatkan Cina Soal Militer di Laut Cina Selatan

WASHINGTON - Amerika Serikat memperingatkan Cina ihwal militerisasi di perairan Laut Cina Selatan. Gedung Putih menilai, militerisasi di kawasan tersebut akan membawa konsekuensi jangka pendek dan panjang bagi Cina.

Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan dia menyadari peningkatan militerisasi Cina di Laut Cina Selatan. "Kami telah menyampaikan kekhawatiran bahwa hal tersebut akan memiliki konsekuensi jangka pendek dan panjang," ujar Sanders, kemarin. Namun dia tidak memerinci konsekuensi yang dimaksud.

Jaringan media CNBC dua hari lalu melaporkan bahwa Cina memasang rudal penjelajah anti-kapal dan sistem rudal darat ke udara pada tiga pos terdepan di Laut Cina Selatan. CNBC mengutip sumber-sumber di kalangan intelijen Amerika.

Seorang pejabat Amerika, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan intelijen Amerika melihat Cina memindahkan beberapa sistem persenjataan ke pulau-pulau buatannya di Kepulauan Spratly. Rudal itu dipindahkan dalam 30 hari terakhir ke pulau karang, seperti Fiery Cross, Subi, dan juga Mischief, yang berjarak 216 kilometer dari Filipina, masuk Zona Ekonomi Eksklusif Manila.

Cina mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan berdasarkan alasan sejarah. Kawasan Laut Cina Selatan juga diklaim sejumlah negara di sekitarnya, yakni Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam, dan Filipina.

Kementerian Pertahanan Cina tidak berkomentar banyak. Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan memiliki kedaulatan yang tak terbantahkan atas Kepulauan Spratly, serta menyebutkan penyebaran defensif bertujuan untuk kebutuhan keamanan nasional dan tidak ditujukan untuk negara mana pun. "Mereka yang tidak berniat menjadi agresif tidak perlu khawatir atau takut," kata juru bicara Kementerian, Hua Chunying.

Adapun Filipina-sekutu Amerika yang saat ini mengejar hubungan baik dengan Cina-menanggapinya dengan hati-hati. "Mengingat hubungan dekat dan persahabatan kami dengan Cina baru-baru ini, kami yakin rudal itu tidak ditujukan kepada kami," kata Harry Roque, juru bicara Presiden Rodrigo Duterte. REUTERS | SUKMA LOPPIES