Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Australia Larang Warganya Melatih Militer Asing, Hukumannya 20 Tahun Penjara

Penerapan hukuman bertujuan untuk menghentikan warga Australia menawarkan pelatihan militer ke negara-negara berisiko terhadap keamanan nasional.

14 September 2023 | 11.59 WIB

Image of Tempo
Perbesar
Menteri Pertahanan Australia Richard Marles berbicara kepada media pada Dialog Shangri-La ke-19 di Singapura 12 Juni 2022. REUTERS/Caroline Ch

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

TEMPO.CO, Jakarta - Australia akan memperketat undang-undang yang melarang mantan staf pertahanan melatih "militer asing tertentu", menerapkan hukuman 20 tahun penjara dan memperluas larangan untuk menghentikan warga Australia yang menawarkan pelatihan militer ke negara-negara yang dianggap berisiko terhadap keamanan nasional.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Serangkaian kasus di mana mantan pilot militer yang tinggal di Australia pernah bekerja di sekolah penerbangan Afrika Selatan yang melatih pilot Cina, yang menurut Amerika Serikat adalah pilot militer Cina, telah memicu tindakan keras tersebut.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Mitra intelijen “Lima Mata” Australia yaitu Inggris, Amerika Serikat, Selandia Baru dan Kanada akan dikecualikan dari undang-undang baru ini, kata para pejabat.

Pengecualian juga akan diberikan jika menteri pertahanan mengizinkan pelatihan tersebut, atau berkaitan dengan bantuan kemanusiaan atau tugas PBB.

Hukuman hingga 20 tahun penjara akan diterapkan jika memberikan pelatihan atau taktik militer kepada badan militer atau pemerintah asing, termasuk organisasi sipil dan militer campuran, atau perusahaan milik negara, tanpa izin dari menteri pertahanan.

Menteri Pertahanan Richard Marles memperkenalkan amandemen tersebut kepada parlemen Australia pada Kamis, 14 September 2023, dengan mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut sebagian meniru undang-undang AS, dan akan memperkuat undang-undang pidana di Australia yang sudah melarang pemberian pelatihan militer kepada pemerintah asing oleh mantan staf pertahanan Australia.

Undang-undang baru ini juga melarang warga negara atau penduduk tetap Australia untuk memberikan pelatihan semacam itu tanpa izin menteri.

Tujuannya adalah untuk "mencegah individu yang memiliki pengetahuan tentang informasi pertahanan sensitif untuk mengikuti pelatihan atau bekerja untuk militer atau pemerintah asing tertentu yang aktivitasnya akan membahayakan keamanan nasional Australia", katanya.

Seorang mantan pilot Korps Marinir A.S. yang baru saja kembali dari bekerja di Cina ditangkap di Australia tahun lalu dan menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat atas tuduhan melatih pilot militer Cina di sekolah penerbangan Afrika Selatan. Pilotnya, Daniel Duggan, seorang warga negara Australia, masih ditahan dan menyangkal melakukan kesalahan apa pun.

Akademi Uji Terbang Afrika Selatan dimasukkan ke dalam daftar hitam perdagangan AS atas dasar keamanan nasional pada bulan Juni karena "memberikan pelatihan kepada pilot militer Cina menggunakan sumber-sumber Barat dan NATO".

Divisi pelatihan penerbangan AVIC, perusahaan penerbangan dan pertahanan milik negara Cina yang bermitra dengan TFASA, juga masuk daftar hitam.

Rumah chief operating officer TFASA di Australia, Keith Hartley, digerebek oleh Polisi Federal Australia pada November. Pengadilan diberitahu bahwa Hartley, mantan pilot militer Inggris, dicurigai mengatur pelatihan pilot militer Cina yang diberikan oleh sekolah penerbangan tersebut. Hartley belum didakwa dan membantah melakukan kesalahan apa pun.

Berdasarkan undang-undang baru, bekerja pada perusahaan yang 50% sahamnya dimiliki oleh pemerintah asing atau direkturnya diharapkan bertindak sesuai dengan keinginan pemerintah asing juga dilarang.

REUTERS

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus