Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Internasional

Beladiri jauh dari tanah air

Dalam rapbn 1981, jepang menaikkan anggaran pertahanannya. bersama as mengimbangi kekuatan uni soviet. timbul pro dan kontra. khawatir bangkit kembali militerisme jepang.

20 Desember 1980 | 00.00 WIB

Image of Tempo
Perbesar

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

SEORANG nyonya rumahtangga di Tokyo menulis bahwa Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat akan menguntungkan mereka yang berpikir bahwa Jepang harus mcmbina senjatanya. Komentar wanita itu, Mari Aoyama, dimuat Asahi Shimbun ketika pemerintahan PM Zenko Suzuki sedang menyiapkan RAPBN untuk tahun fiskal 1981. Walau RAPBN itu masih akan diumumkan sebelum akhir Desember ini, masyarakat Jepang tampaknya susudah dihimbau supaya menyetujui anggaran pertahanan yang agak besar naik dengan 9,7%. Itu merupakan "satu langkah sedang ke arah yang benar," kata Harold Brown, Menteri Pertahanan AS. Tapi dia menyatakan harapan di rOkyo pekan lalu agar anggaran pertahanan Jepang itu diperbesar lagi "bilamana mungkin". Tentang ini perdebatan masih berlangsung di Jepang. Orang seperti Ny. Aoyama tampaknya mencurigai tujuan pembelanjaan militer yang besar, khawatir akan bangkitnya kembali militerisme Jepang. Bukankah Konstitusi, terutama pasal 9, menganjurkan damai dan menolak perang? Tapi kalangan Partai Demokrasi Liberal (LDP) semakin cenderung mengubah Konstitusi tahun 1947 itu, yang lahir sesudah pengalaman pahit Jepang dalam Perang Dunia II. LDP yang mayoritas di parlemen (Diet), jika tiba saatnya, mungkin bisa mengubahnya. Partai Sosialis Jepang (JSP) dalam konvensinya awal Desember ini mengecam sikap LDP itu. "Mereka tampaknya menyiapkan diri untuk mengubah Konstitusi supaya membuka jalan bagi bangsa ini mengirim pasukan ke seberang lautan, melaksanakan sistem wajib militer dan memiliki senjata nuklir," ucap Ichio Asukata, ketua JSP. Mengirim pasukan ke seberang lautan? PM Suzuki yang akan mengunjungi kelima negara anggota ASEAN (8-20 Januari), jika ditanya demikian, pasti akan menjelaskan bahwa Jepang tak akan mengancam keamanan negara lain. Walau meningkatkan anggaran pertahanan, kata PM Suzuki pada rombongan Wartawan ASEAN baru-baru ini di tempat kediaman resminya, "Jepang tak mungkin akan jadi kekuatan militer." Tapi sebagai ketua LDP, Suzuki konon membiarkan diskusi ke arah perubahan Konstitusi berlanjut di lingkungan partainya. Hasrat mengubah Konstitusi itu kebetulan sesuai dengan desakan Washington selama ini supaya Jepang ikut memikul beban pertahanan di wilayah Pasifik. Desakan Amerika Serikat itu semakin santer dirasakan Jepang dengan kemenangan Reagan memasuki Gedung Putih mulai Januari nanti. Prioritas Reagan, seperti terbayang dari berbagai ucapannya waktu kampanye pemilihan, ialah mengimbangi kekuatan mihter Uni Soviet. Jepang, dengan kekuatan ekonominya dianggap mampu ikut memainkan peranan seperti yang dikehendaki Reagan. Belanja pertahanan perlu ditingkatkan sampai 1% dari GNP, kata Toshio Komoto, dirjen Badan Perencanaan Ekonomi Jepang, pada Diet ketika menjawab kelompok oposisi. "Sebanyak itu belum akan memberatkan kehidupan rakyat. " Anggarannya tahun ini masih sedikit di bawah 1% dari GNP. Sedang 1% itu pun, jika dikabulkan, masih sangat rendah, menurut Masamichi Inoki, ketua badan Riset untuk Perdamaian dan Keamanan. Pertahanan yang kini hendak dicapainya ialah masih untuk bela-diri. Angkatanya bernama Self Defense Force. Singkatan GSDF untuk Darat, MSDI untuk Laut dan ASDF untuk Udara. Bela-diri terhadap siapa? Satu-satunya kemungkinan bahaya agresi ialah dari Uni Soviet. Tapi jika itu terjadi, AS pasti akan datang membantu, berdasarkan perjanjian pertahanan kedua negara. Maka pendapat umum di Jepang tak yakin bahwa Uni Soviet akan begitu ceroboh menyerang, sebab akibatnya ialah menjurus ke perang nuklir. SDF dikatakan tak akan dilengkapi dengan senjata nuklir. Konstitusi Japang melarangnya. Entahlah, kalau Konstitusi itu nanti diubah. Karena tipis kemungkinan agresi Soviet ke bumi Japang,pembangunan SDF itu tampaknya bertujuan melengkapi kkuatan AS di Pasifik.Hisahiko Okazaki, dirjen urusan luar negeri dari Badan Pertahanan Jepang,pernah menguraikan kemungkinan ini.Setidaknya, katanya,SDF ini diharapkan akan mampu mmperlambat gerak armada soviet ke Laut Cina Selatan menuju bagian barat Samudera Hindia. Dalam pikiran Jepang Ini, keamanan arus suplai minyak dan bahan baku untuk keperluan industrinya dari Timur Tengah dan Asia Tenggara jelas akan termasuk tugas SDF. Membela diri, bila perlu, jauh diseberang lautan.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
Image of Tempo
Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
  • Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
  • Akses penuh seluruh artikel Tempo+
  • Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
  • Fitur baca cepat di edisi Mingguan
  • Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Lihat Benefit Lainnya

Image of Tempo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Image of Tempo
>
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus