Bila parlemen main caplok

KEBEBASAN pers tengah diuji di Rusia. Harian Izvestia -- beroplah empat juta eksemplar -- yang pengelolaannya diambil alih Parlemen, hari-hari ini tengah disidangkan di pengadilan konstitusional Rusia. Pasalnya? Pertengahan Juli lalu, setelah mendengar hasil penilaian komisi pengawas media massa yang dibentuk melalui Undang-Undang Media Massa Republik Rusia, Parlemen memutuskan Izvestia sebagai organ badan perwakilan rakyat tersebut. Alasannya, menurut Ketua Parlemen Ruslan Khasbulatov, Izvestia sengaja mengadu domba badan legislatif dan eksekutif. "Mereka terlalu menyudutkan badan perwakilan rakyat Rusia di berbagai tingkat, sehingga pamor kami merosot," ujarnya. Atas dasar itu, Khasbulatov memerintahkan departemen penerangan negara tersebut agar mengusut kembali surat pendaftaran -- semacam SIUPP -- yang diajukan Izvestia dua hari setelah kudeta Agustus 1991. Tindakan pencaplokan Izvestia oleh Parlemen itu dikecam kanan kiri. Departemen Penerangan, selain dengan tegas menolak perintah Khasbulatov, bahkan terangterangan mendukung usaha Izvestia untuk mementahkan keputusan Parlemen di pengadilan konstitusional. Presiden Boris Yeltsin juga menyatakan bertekad akan melawan keputusan Parlemen itu. "Kebebasan pers perlu ditegakkan," ujarnya. Soalnya, pengambilalihan Izvestia akan membuat koran itu jadi corong wakil-wakil rakyat tersebut, dan tak lagi bebas seperti belakangan ini. Upaya Parlemen untuk mengambil alih Izvestia sudah diduga orang sejak koran itu memperbarui surat pendaftaran mereka, tahun lalu, mengingat koran tersebut terang-terangan mendukung kebijaksanaan politik Yeltsin. Malah, Izvestia, yang dituduh anggota Parlemen tak pernah mengutip komentar mereka, pada sebuah kesempatan menyebut wakil-wakil rakyat yang didominasi kelompok konservatif itu tidak mengetahui demokrasi dan kenegaraan sama sekali. "Mereka hanya bisa mencela, tanpa memberi alternatif," tulis harian tersebut. Guna membendung serangan gencar Izvestia itu, Khasbulatov mencoba meyakinkan anggota Parlemen untuk mengesahkan UU Media Massa, dan berhasil. Alasannya, antara lain, sebelum terdaftar sebagai koran independen, Agustus 1991, Izvestia merupakan organ Parlemen Uni Soviet, dan lagi pula harian itu masih bermarkas di gedung milik pemerintah, menggunakan fasilitas percetakan negara, serta merupakan salah satu dari sejumlah harian yang masih mendapat subsidi dari Parlemen Rusia. "Aneh memang, mereka mengkritik badan yang selama ini menyubsidi keuangan mereka," kata seorang anggota Parlemen yang menyetujui pencaplokan Izvestia. Sejak Uni Soviet bubar, hampir semua media di bekas negeri tirai besi itu mengalami kesulitan keuangan, termasuk Izvestia. Tanpa subsidi dari Parlemen, dan juga kerja sama dengan Financial Times dari Inggris dan konglomerat koran Amerika, keluarga Hearst, tak mungkin Izvestia bisa bertahan menjual eceran seharga 3 rubel (sekitar Rp 600 menurut kurs pasar gelap) per eksemplar. Pencaplokan oleh Parlemen itu ternyata tak membuat Izvestia ciut. Sementara persidangan masih berlangsung, koran itu tetap saja melontarkan kritik tajam terhadap Parlemen, dan menganggap keputusan sepihak Parlemen tidak sah. "Pengubahan status dan pembatalan koran harus berdasarkan rapat karyawan dan redaksi sendiri," kata Pemimpin Redaksi Izvestia, Nikolai Bodnaruk. Diperkirakan, pengadilan konstitusional bakal memenangkan Izvestia. Dari hasil pengumpulan pendapat yang dilakukan koran itu di kalangan penduduk Moskow (jumlah responden tak disebutkan), 80% di antaranya menginginkan Izvestia tetap independen, dan hanya 9% yang setuju dikembalikan ke Parlemen. DP (Jakarta) dan D. Petrogradski (Moskow)