Dari korupsi, militer, sampai aids

PEKAN lalu jalan-jalan di kawasan Ratchpraprop, Bangkok, yang berlubang-lubang itu diperbaiki. Soalnya, di kawasan itulah perdana menteri Muangthai hasil pemilu bertempat tinggal. Tapi jangan kaget, rumah itu bukan rumah pribadi Chuan Leekpai, perdana menteri baru. Bukan pula rumah dinas, karena pemerintah Thai tak menyediakan rumah bagi kepala pemerintahannya. Rumah itu, yang sudah lama ditinggali Chuan, rumah temannya yang dipinjamkan padanya. Di rumah itu Chuan hanya ditemani seorang pembantu. Istrinya, yang dikenal sebagai Nyonya Pakdiporn, tinggal di rumah lain, dan sekali seminggu datang bersama Surabot, anak mereka berusia empat tahun. Ilustrasi itu memperkuat citra perdana menteri baru bahwa dia memang baru dalam sejarah politik di negeri yang kaya kudeta ini. Selama ini perdana menteri di Negeri Gajah Putih ini, bila bukan tentara, ya konglomerat. Chuan Leekpai, 56 tahun kini, cuma rakyat biasa, orang tuanya pedagang kaki lima. Tapi orang biasa dengan tubuh kurus pendek, yang bicaranya halus itu, oleh para pengamat tak diragukan kemampuannya. "Ia jujur dan berprinsip," kata ahli politik Sukhumband Paribatra dari Universitas Chulalongkorn. Menurut pakar ini, problem terbesar yang akan dihadapi Chuan adalah bagaimana mencegah keretakan koalisi. Chuan menerima TEMPO dan Asian Wall Street Journal tidak formal. Ia mengenakan jaket dan bicara santai. "Saya minta maaf," katanya tentang janji wawancara yang tertunda-tunda. Ia masuk dunia politik tahun 1969, dan sejak itu ia dikenal sebagai seorang wakil rakyat yang jujur, pendukung asas demokrasi. Ia tak pernah loncat dari satu partai ke partai lain, mencari kemenangan, sebagaimana dilakukan oleh banyak tokoh politik di Muangthai. Karena itu, ia diangkat menjadi ketua Partai Demokrat dua tahun lalu. Berikut petikan wawancara itu. Apakan Anda sudah mengantisipasi masalah yang akan Anda hadapi? Masalah yang saya hadapi banyak tapi berkait-kaitan. Prioritas pertama adalah bagaimana melaksanakan pemerataan. Ini tergantung stabilitas pemerintah. Untuk dapat menangani kedua masalah itu -- pemerataan dan stabilitas -- saya harus menanam kepercayaan pada rakyat terhadap pemerintahan baru, terhadap parlemen, terhadap sistem demokrasi kami, agar semua masalah dan konflik yang kelak muncul bisa diselesaikan secara damai. Kami juga harus meyakinkan kawan kami di luar negeri, terutama para investor, bahwa Muangthai stabil dan aman. Dengan demikian, akan ada penanaman modal asing yang menciptakan pekerjaan di sektor industri, dan saya harap di bidang pertanian juga. Yang penting kami ingin membagi rata investasi itu juga di luar Bangkok. Kami akan mengutamakan juga pemerataan bangunan prasarana. Daerah sangat memerlukan suplai air, listrik, jalan, dan telekomunikasi. Itu semua perlu dibangun jika pemerataan industri adalah tujuannya. Ada pula masalah sosial yang harus dihadapi, kecil dan besar. Misalnya, masalah kemacetan lalu lintas di Bangkok dan kecelakaan lalu lintas yang meningkat. Lalu disiplin masyarakat yang sangat kurang. Kami juga lemah dalam penegakan hukum dan ketertiban. Sasaran utama ialah untuk memberikan peluang bagi rakyat, peluang untuk memperbaiki nasib mereka. Saya seorang perdana menteri yang datang dari suatu latar belakang yang sama dengan rakyat biasa, yang tak memiliki banyak peluang dalam hidupnya. Tugas saya menjamin rakyat mendapat peluang ini. Bagaimana dengan soal korupsi dan kepentingan tertentu dalam pemerintahan? Saya percaya bahwa proses demokrasi yang efektif akan mencegah adanya lingkaran korupsi lama yang selama ini menjadi penyakit. Suatu pemerintahan yang efisien, menurut saya, adalah suatu syarat untuk menjamin tertanamnya demokrasi. Sudah pasti kami akan menghindari kebiasaan pemerintahan sebelumnya, yakni ketergantungan pada militer. Hal semacam itu tak membantu proses demokrasi. Mungkin itu bisa menopang suatu pemerintahan dalam jangka pendek. Tapi pemerintah yang efisien harus melibatkan rakyat, harus mendapat kepercayaan mereka. Apakah Anda akan melanjutkan kebijaksanaan mengurangi kekuasaan militer? Kami ingin mengubah peran militer dalam masyarakat, begitu pula dengan kekuasaannya, sehingga pemerintah bisa lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam lembaga militer. Kami ingin melihat militer (berfungsi) dalam batas-batas misi atau mandat atau peran mereka. Tentu semua ini tergantung sikap dan kelakuan para tokoh politik. Jika pemerintah memandang lembaga militer sebagai bagian dari birokrasi, bukan sebagai alat politik, tak akan ada masalah. Kami beruntung bahwa pimpinan militer sekarang percaya pada asas-asas demokrasi. Kami akan melanjutkan yang telah dimulai oleh pemerintah sebelumnya, termasuk yang berkenaan dengan korban peristiwa Mei yang belum ditemukan. Itu tetap akan dijadikan prioritas pemerintah kami. Anda menyebut-nyebut peran tokoh politik dan militer . . .. Yang saya maksudkan, tokoh politik seharusnya tidak menggunakan lembaga militer atau pasukan militer untuk kepentingan mereka. Bagaimana dengan usul Panglima Angkatan Bersenjata Voranart Apicharee kemarin, agar jumlah anggota senat dari militer dikurangi atau dihapuskan untuk mendukung demokratisasi? Sebenarnya peran anggota senat sudah berkurang. Usul panglima angkatan bersenjata itu sebenarnya sesuai dengan kebijaksanaan kami (Partai Demokrat) yang diumumkan pada waktu kampanye pemilu. Setelah pemerintah terbentuk, kami akan mendirikan suatu komisi untuk meninjau kembali masalah dalam undang-undang yang perlu diubah agar proses demokrasi berjalan baik. Yakinkah Anda bisa menjalin hubungan baik dengan pihak militer? Saya seorang sipil, orang desa. Saya tak pernah punya masalah dengan militer. Saya menghormati lembaga militer. Saya akan bertindak terhadap mereka sebagaimana seorang tokoh politik yang benar bertindak terhadap pejabat pemerintah. Jika ada korupsi dalam tubuh militer, saya akan bertindak. Saya tak akan memberikan toleransi untuk itu. Kebijaksanaan apa yang Anda akan lakukan untuk menghasilkan pemerataan? Pertumbuhan ekonomi kami setelah peristiwa Mei diperkirakan 7,2%. Ini masih bisa diperbaiki. Masalahnya, bagaimana memeratakannya. Bagaimana menjamin agar pertumbuhan ini tetap, tak turun-naik dari tahun ke tahun. Suatu masalah yang sulit diatasai adalah harga komoditi pertanian. Strategi kami sekarang ini mengurangi ongkos produksi komoditi-komoditi itu. Mudah-mudahan denga cara ini pendapatan petani naik. Saya ingin mengembangkan kebijaksanaan sistem perawatan kesehatan gratis, pendidikan gratis. Tentang ekonomi luar negeri? Kelompok kerja sama ekonomi Asia-Pasifik seperti AFTA harus dipraktekkan. Saya juga akan melanjutkan rencana untuk membuat Muangthai sebagai pusat kegiatan ekonomi di Asia Tenggara. Bagaimana Anda akan mempertahankan kesatuan koalisi pemerintahan Anda? Selama lebih dari 10 tahun, saya menjadi anggota dari sekian banyak pemerintah koalisi. Masalah muncul mulai dari hari pemilu, dan masalah itu selalu akan ada. Tugas kami adalah mengurangi masalah itu. Memang akan ada masalah, tapi saya yakin masalah tersebut dapat diatasi. Begitulah hidup kami dalam proses demokrasi. Anda mengatakan AIDS salah satu masalah terbesar di Muangthai. Masalah AIDS ini disalahmengertikan oleh umum. Masalah AIDS adalah masalah organisasi dan manajemen pejabat-pejabat yang bersangkutan. AIDS di Muangthai datang dari pelacuran. Dokter dan para pelacur sendiri sudah bersedia bekerja sama (untuk menangani masalah ini). Namun, pihak lainnya (yang harus ikut kerja sama) belum mau -- yakni pihak polisi. Lalu rumah pelacuran akan diberantas? Pemberantasan total tak mungkin, tapi kami akan berusaha menguranginya. Bagaimana Anda ingin dicatat dalam sejarah Muangthai? Saya tak memikirkan bagaimana saya akan dipandang oleh rakyat, tapi yang bisa saya lakukan untuk negara.