Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kehakiman Prancis Eric Dupond-Moretti akan disidang oleh peradilan khusus, Pengadilan Kehakiman Republik, terkait konflik kepentingan dalam penanganan kasus. Dia menjadi menteri kehakiman Prancis pertama dalam sejarah yang sisidangkan saat masih menjabat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seperti dilansir France24 Senin 3 Oktober 2022, Eric adalah pengacara kriminal terkenal di Prancis sebelum ditunjuk Presiden Emmanuel Macron sebagai menteri kehakiman. Dia dituduh telah memanfaatkan jabatannya untuk melawan pesaing pribadinya dalam peradilan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tuduhan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan administratif terhadap tiga hakim. Ketiga hakim tersebut telah memerintahkan polisi pada 2014 untuk memeriksa catatan telepon puluhan pengacara dan hakim, termasuk Dupond-Moretti. Ini sebagai bagian dari penyelidikan terhadap mantan presiden Nicolas Sarkozy.
Pengadilan menuduh Dupond-Moretti melakukan perburuan terhadap ketiga hakim. Dia membantah tuduhan itu, mengatakan hanya bertindak atas rekomendasi stafnya untuk menyelidiki kemungkinan kesalahan oleh hakim yang mengawasi penyitaan catatan telepon.
Perintah untuk diadili dikeluarkan oleh komisi investigasi Pengadilan Hukum Republik di Paris (CJR), yang mengadili kasus-kasus dugaan pelanggaran oleh para menteri yang menjabat.
Namun pengacara Dupond-Moretti, Christophe Ingrain dan Remi Lorrain, mengatakan mereka telah mengajukan banding atas langkah tersebut. “Perintah itu tidak ada lagi,” kata mereka kepada wartawan saat mereka keluar dari gedung CJR.
Tuduhan itu sudah dibantahnya. Eric bergabung dengan pemerintah Macron sejak 2020 setelah mengkritik keras proses pengadilan kriminal Prancis yang dianggapnya terlalu panjang serta menyebabkan penjara penuh.
Lorrain mengatakan pengadilan banding tertinggi Prancis, Cour de Cassation, sekarang akan melanjutkan masalah tersebut. Dia mengatakan ada "banyak kejanggalan" dalam kasus terhadap kliennya, dan kepala jaksa, Francois Molins, telah "tidak adil dan bias."
Kasus terhadap Dupond-Moretti berlangsung sejak Januari ketika kelompok anti-korupsi Anticor dan serikat hakim mengajukan pengaduan hokum. Mereka menuduhnya menggunakan kekuasaan menteri untuk membalas dendam pada musuh-musuhnya di pengadilan. Dia didakwa pada Juli 2021.
Meskipun oposisi menyerukan agar dia dipecat, Macron mengangkatnya kembali ke jabatan menteri kehakiman dalam perombakan kabinet yang melihat Elisabeth Borne mengambil alih dari Jean Castex sebagai perdana menteri pada Mei tahun ini.
Pengadilan Kehakiman Republik dibentuk khusus untuk menangani dugaan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan pejabat pemerintah selama menjabat. Sejak didirikan pada 1993, pengadilan tersebut baru menggelar delapan kali persidangan formal.
Pengadilan sebelum ini menangani kepala Bank Sentral Eropa yang juga mantan menteri keuangan Prancis Christine Lagarde. Dia dinyatakan bersalah atas tuduhan lalai terkait pembayaran pemerintah.
FRANCE24 | AL ARABIYA
Foto 
